JAKARTA, KOMPAS.TV - Kekurangan penerimaan pajak menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menjaga kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, upaya menjaga APBN dinilai tidak cukup hanya dengan mengejar penerimaan melainkan juga perlu diimbangi dengan efisiensi pengeluaran.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia mengatakan pengelolaan APBN harus memperhatikan tiga sisi sekaligus, yakni penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan.
Menurutnya pemerintah perlu mengoptimalkan ketiganya agar pengelolaan anggaran tetap seimbang.
"Kita itu kalau APBN itu bicara harus komprehensif tiga sisi. Sisi pertama penerimaan, kedua pengeluaran, ketiga pembiayaan. Nah ini ketiganya harus dimainkan, ini dinamis. Jadi artinya bahwa enggak bisa satu sisi penerimaan aja, tapi pengeluaran enggak kita otak-atik seperti itu kan," ujar Telisa dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga: Presiden Prabowo Bidik Ekonomi Digital ASEAN 2 Triliun Dolar AS pada 2030 saat Pidato di Filipina
Belanja Nonprioritas Bisa DitundaTelisa menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan efisiensi pada sisi pengeluaran. Salah satunya dengan mengevaluasi belanja nonprioritas yang belum mendesak untuk direalisasikan.
Ia menjelaskan penyerapan anggaran pemerintah selama ini tidak selalu mencapai 100 persen, sehingga sejumlah pengeluaran dapat ditinjau kembali, termasuk dengan menunda atau memblokir anggaran yang dinilai belum diperlukan.
"Jadi artinya masih ada ruang dari sisi pembiayaan dan pengeluaran. Nah untuk pengeluarannya masih ada ruang untuk melakukan efisiensi. Karena dari sejarah juga kita kan enggak terserap 100 persen," jelasnya.
"Dan kemudian juga kita bisa melakukan belanja-belanja nonprioritas itu dipangkas. Jadi bisa dilakukan kan yang namanya dibintangi atau kemudian ditunda,"
Baca Juga: Batam Menuju Masa Depan: Ekonomi Tumbuh, SDM Berdaya Saing | BINCANG KITA
Selain belanja nonprioritas, Telisa mengingatkan pemerintah perlu menyeleksi kembali program yang masuk kategori prioritas.
Menurutnya tidak semua pengeluaran yang disebut sebagai prioritas harus otomatis dipertahankan.
"Tapi tidak mengganggu yang ke multiplier effect yang tinggi atau belanja prioritas. Belanja prioritas pun nanti pasti ada bisa kita pilih-pilih lagi. Bisa kita seleksi atau filter lagi. Jadi di antara yang prioritas itu mana yang enggak prioritas. Karena enggak semua yang prioritas juga prioritas," tuturnya.
Telisa menegaskan efisiensi pengeluaran tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu belanja yang memiliki dampak pengganda (multiplier effect) tinggi terhadap perekonomian maupun program prioritas yang memang dibutuhkan.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- pajak
- evaluasi belanja negara
- guru besar UI
- kekurangan target pajak
- APBN





