Kasus dugaan hubungan seksual sesama jenis yang menjerat mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD (57) dan seorang mahasiswa berinisial AM (22) memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh menilai alat bukti dalam perkara tersebut belum cukup untuk membuktikan tindak pidana liwath.
Jaksa penuntut umum (JPU) menyimpulkan unsur tindak pidana dalam Pasal 63 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat belum terpenuhi. Pasal tersebut mengatur tindak pidana liwath, yakni perbuatan seksual sesama jenis dengan unsur tertentu sebagaimana dirumuskan dalam qanun.
Kepala Kejari Banda Aceh, Bobbi Sandri, mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh setelah jaksa meneliti berkas perkara, memeriksa keterangan saksi dan ahli, serta mempelajari keterangan ahli hukum Islam.
“Namun setelah dilakukan penelitian oleh JPU, kita tidak menemukan fakta otentik atau bukti keduanya melakukan liwath,” kata Bobbi dalam konferensi pers di Kantor Kejari Banda Aceh, Senin (16/11).
Menurut Bobbi, hasil pemeriksaan visum terhadap kedua tersangka juga tidak menunjukkan bukti perbuatan yang menjadi unsur utama dalam pasal tersebut, yakni tindakan memasukkan alat kelamin ke lubang dubur.
“Dari hasil visum tidak terbukti. Namun mereka terbukti melakukan tindakan LGBT,” ujarnya.
Bobbi menjelaskan, perbuatan yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut tidak dapat diproses sebagai tindak pidana apabila tidak diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
“Dan ini tidak bisa kita pidana karena tidak diatur dalam Qanun Jinayat maupun KUHP. Di Qanun Jinayat hanya diatur tentang liwath untuk hubungan sesama jenis,” katanya.
Sebelumnya, JPU telah mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan memberikan petunjuk P-19. Dalam pengembalian tersebut, jaksa menyampaikan 17 petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan.
Namun, setelah berkas kembali diteliti dan dikoordinasikan dengan penyidik, jaksa menilai persoalan utama bukan lagi sebatas kelengkapan administrasi. Unsur tindak pidana yang disangkakan dinilai masih belum dapat dibuktikan.
Melalui surat tertanggal 28 Oktober 2026, penyidik menyatakan telah memaksimalkan proses penyidikan. Meski demikian, JPU menilai belum ada alat bukti yang dapat memenuhi unsur Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat.
Bobbi mengatakan jaksa tidak akan kembali memberikan petunjuk untuk persoalan yang sama apabila tidak ada peluang untuk memenuhi unsur pidana melalui penambahan alat bukti. Sementara itu, keputusan mengenai kelanjutan penyidikan, termasuk kemungkinan penghentian perkara, berada di tangan penyidik.
Ia juga membantah anggapan adanya perlakuan khusus terhadap FD karena pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
“Kami tidak akan melindungi siapa pun karena jabatan atau kedudukannya. Namun, kami juga tidak akan memaksakan seseorang untuk dipidana apabila unsur tindak pidana dan dasar pembuktiannya tidak mencukupi,” tegasnya.
FD Diberhentikan sebagai PNSTerpisah dari proses hukum pidana, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap FD sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Sanksi administratif tersebut diberikan setelah tim pemeriksa bentukan Pemko Banda Aceh menyimpulkan FD melakukan pelanggaran disiplin berat dan kode etik aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, mengatakan keputusan pemberhentian itu merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan internal yang dilakukan pemerintah daerah.
“Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang melibatkan FD,” kata Emila dalam konferensi pers di Kantor BKPSDM Kota Banda Aceh, Jumat (13/11).
Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Hasil pemeriksaan kemudian disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
Emila mengatakan BKN telah menerbitkan rekomendasi pemberhentian terhadap FD pada 4 Oktober 2026.
“Terhitung pada 4 Oktober 2026, BKN menerbitkan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh,” ujarnya.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 tentang pemberhentian tidak dengan hormat FD sebagai PNS.





