Dedi Mulyadi Temukan Tambang Diduga Ilegal di Majalengka, Warga Diminta Beralih Pekerjaan

grid.id
35 menit lalu
Cover Berita

 

Grid.ID - Dedi Mulyadi temukan tambang diduga ilegal di Majalengka. Warga diminta segera beralih pekerjaan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengimbau warga untuk menghentikan kegiatan penambangan tanpa izin yang berlangsung di Blok Dogol, Desa Indrakila, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka.

Imbauan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (16/11/2026). Dalam kesempatan itu, pria yang dikenal dengan sapaan KDM tersebut juga menawarkan solusi pekerjaan lain agar masyarakat tidak lagi bergantung pada penghasilan dari sektor pertambangan.

Ketika meninjau lokasi, Dedi Mulyadi menyaksikan secara langsung aktivitas pengambilan pasir yang dikerjakan warga dengan cara manual. Kegiatan tersebut menjadi perhatian pemerintah lantaran diduga dilakukan tanpa dilengkapi perizinan pertambangan.

Peninjauan itu juga melibatkan jajaran Satreskrim Polres Majalengka serta perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

Di hadapan masyarakat, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa dirinya telah lebih dahulu menginstruksikan pihak berwenang untuk melakukan penertiban dan menghentikan seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Majalengka. Meski demikian, berdasarkan hasil pengecekan langsung, kegiatan pertambangan masih ditemukan berlangsung.

KDM selanjutnya menanyakan kepada warga terkait jumlah titik penambangan ilegal yang sebelumnya beroperasi di wilayah tersebut. Seorang warga menjelaskan bahwa terdapat kurang lebih delapan sampai sepuluh titik tambang yang aktivitasnya sudah rampung.

Tidak hanya menyoroti masalah perizinan, Dedi Mulyadi juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi lingkungan di kawasan Blok Dogol. Ia menjelaskan bahwa daerah tersebut memiliki fungsi sebagai tempat penampungan air yang menjadi salah satu sumber pasokan air bagi masyarakat Desa Padajar.

Atas dasar itu, kawasan Blok Dogol harus dijaga kelestariannya sehingga kemampuan lingkungan dalam menyimpan cadangan air tidak terganggu maupun mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan.

Dedi Mulyadi juga menekankan bahwa penindakan terhadap tambang ilegal akan diberlakukan tanpa memandang besar atau kecilnya usaha pertambangan.

Ia meminta masyarakat memiliki kesadaran untuk menghentikan kegiatan tersebut atas kemauan sendiri. Apabila imbauan itu tidak dipatuhi, pemerintah akan melakukan penutupan, termasuk terhadap perusahaan tambang dengan skala usaha besar.

 Baca Juga: Isu Dedi Mulyadi Gantikan Gibran Rakabuming Jadi Wapres Mencuat, Respons Gubernur Jabar Jadi Sorotan

 

"Kalau saya tutup, itu bukan hanya yang kecil. Yang besar pun saya tutup. Perusahaan-perusahaan besar juga saya tutup," tegas Dedi Mulyadi di hadapan warga, dikutip dari TribunJabar.id.

Sebagai solusi bagi warga yang selama ini menggantungkan pendapatan dari kegiatan pertambangan, pemerintah turut mempersiapkan peluang pekerjaan pengganti. Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana penanaman di area perkebunan karet dengan luas kurang lebih 200 hektare. Program tersebut direncanakan mulai dilaksanakan pada Desember 2026.

Masyarakat yang sebelumnya mencari nafkah sebagai penambang nantinya akan diarahkan untuk ikut serta dalam kegiatan penghijauan, mulai dari penanaman pohon hingga pembibitan. Bahkan, saat berdialog dengan warga, Dedi Mulyadi menawarkan kesempatan kepada salah seorang warga yang akrab disapa Pak Haji untuk berperan sebagai penyedia benih tanaman.

Dedi Mulyadi berharap kesempatan kerja tersebut dapat memberikan penghasilan baru bagi masyarakat. Dengan demikian, warga tidak perlu lagi mengandalkan aktivitas penambangan ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup.

KDM juga mengajak masyarakat menunjukkan keseriusan untuk meninggalkan kegiatan pertambangan dan beralih ke pekerjaan yang tidak merusak lingkungan. Dalam pertemuan saat sidak berlangsung, warga yang hadir menyampaikan kesanggupan mereka untuk menghentikan aktivitas penambangan.

Beberapa waktu yang lalu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa sebanyak 70 persen pajak dari kegiatan pertambangan harus dialokasikan kembali kepada desa-desa yang terdampak di wilayah Kabupaten Bogor.

Kebijakan pembagian pajak bagi masyarakat sekitar area tambang itu disebut sebagai bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang lebih adil di daerah penghasil tambang.

"Pajak tambang itu harus 70 persen kembali ke (warga) desa di mana tambang itu dilakukan (beroperasi). Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan,” kata Dedi Mulyadi, dikutip dari Kompas.com.

Ia menilai desa-desa yang selama ini terdampak aktivitas tambang harus memperoleh keuntungan nyata dari perputaran ekonomi yang ada, bukan hanya menerima dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan infrastruktur.

Dedi juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyusun tata kelola baru sektor pertambangan. Pembahasan itu tidak hanya mencakup operasional tambang dan pembangunan jalur khusus angkutan tambang, tetapi juga mekanisme distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Gubernur yang akrab disapa KDM itu berharap masyarakat di kawasan tambang tidak lagi hanya menjadi penonton atas pemanfaatan sumber daya alam di wilayah mereka sendiri. Karena itu, pembagian hasil pajak menjadi salah satu fokus utama yang sedang disiapkan pemerintah daerah.

 Baca Juga: Dedi Mulyadi Tanggapi Pelepasan Foto Gibran di DPRD Jabar, Tegaskan Harus Dilakukan oleh Petugas yang Berwenang

 

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih melakukan kajian terkait keberlanjutan aktivitas pertambangan di bagian barat Kabupaten Bogor. Kajian tersebut meliputi dampak lingkungan, cakupan area tambang, hingga manfaat yang bisa dirasakan masyarakat sekitar.

Rencana pembagian pajak itu menjadi bagian dari upaya membangun sistem tata kelola tambang yang lebih berpihak kepada masyarakat di kawasan penghasil tambang, khususnya di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang di Kabupaten Bogor.

“Kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak. Kita ingin (mengacu) pada kajian lingkungan,” kata dia. (*)

 

Artikel Asli


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Disebut Turut Disadap Jenderal Listyo Dkk, Ini Respons KPK
• 15 jam lalukumparan.com
thumb
Guntur Romli Pertanyakan Wamenaker Afriansyah Noor Hadiri Acara Silfester Matutina: Tahu dengan Siapa Berbagi Panggung?
• 22 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Geger! Dua Remaja Berkelahi di Dalam Masjid saat Shalat Subuh Berjamaah
• 12 jam lalutvonenews.com
thumb
KSPI Usulkan Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon 47 Juta Pekerja, Said Iqbal Sebut Paling Realistis Tanpa Revisi UU
• 20 jam lalupantau.com
thumb
Makassar Disiapkan Jadi Percontohan Nasional Pidana Kerja Sosial
• 3 jam lalucelebesmedia.id
Berhasil disimpan.