Pengusaha: Kewajiban Dana Cadangan Pesangon Bisa Bikin Investor Ragu Masuk RI

kompas.id
16 menit lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS — Ketentuan penyediaan Dana Cadangan Pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dikhawatirkan menambah beban dunia usaha dan menggerus daya saing iklim berinvestasi di Indonesia.

Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon tercantum dalam Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja yang terkena PHK, kecuali karena memasuki usia pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun.

Ayat 3 pasal tersebut menyatakan, Dana Cadangan Pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah. Hingga saat ini, pemerintah belum mengungkap lembaga apa yang akan mengelola dana tersebut. Sebelumnya, sempat beredar isu lembaga itu adalah Danantara, tetapi sudah dibantah.

Selain kewajiban menyetor ke pemerintah, pengusaha juga menyoroti Ayat 6 mengenai sanksi. Pengusaha yang tidak menyediakan Dana Cadangan Pesangon dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; serta pencabutan perizinan berusaha.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, pelaku usaha membutuhkan dukungan iklim usaha yang kondusif agar mampu bersaing dengan negara lain. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah biaya tenaga kerja, termasuk kewajiban perusahaan terkait pembayaran pesangon.

Menurut Billie, investor, khususnya dari luar negeri, akan terlebih dahulu mempelajari kondisi dan kepastian berusaha di negara tujuan investasi. Apabila iklim usaha dinilai kurang kondusif dan tidak mendukung keberlanjutan bisnis, investor berpotensi mengalihkan rencana penanaman modalnya ke negara lain.

Baca JugaSoal Dana Cadangan Pesangon, Apindo Minta Pemerintah Duduk Bersama Dunia Usaha

Oleh karena itu, kebijakan terkait Dana Cadangan Pesangon perlu mempertimbangkan kondisi dunia usaha secara menyeluruh.

“Sebab, jangan lupa, perusahaan saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan lain, mulai dari perizinan, kepastian hukum, restitusi pajak yang belum cair, tingginya beban pajak, dan lainnya,” kata Billie saat dihubungi, Selasa (17/11/2026).

Billie menilai, berbagai persoalan itu sudah menjadi tantangan yang mesti dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis. Jika ada tambahan kewajiban lain yang bisa meningkatkan biaya ketenagakerjaan, tekanan terhadap dunia usaha dikhawatirkan semakin besar.

Di tengah persaingan menarik investasi yang kian gencar dengan negara tetangga, beban biaya tambahan bagi pengusaha dapat dilihat sebagai hal yang menggerus daya saing investasi. Indonesia saat ini bersaing sengit dengan Vietnam, China, dan India sebagai tujuan investasi alternatif bagi pelaku usaha global.

Perusahaan dengan sekitar 1.000 pekerja dan rata-rata upah pekerja Rp 6 juta per bulan berpotensi menghadapi tambahan beban operasional sekitar Rp 5 miliar hingga Rp 8,7 miliar per tahun.

Menurut Billie, Indonesia mesti menjaga iklim usaha kompetitif agar tidak kehilangan peluang investasi. Apalagi, keputusan investor tidak hanya ditentukan oleh potensi pasar, tetapi juga oleh kepastian regulasi dan keseluruhan biaya yang harus ditanggung selama menjalankan usaha.

Sementara itu, anggota Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J. Supit, mengatakan, Dana Cadangan Pesangon perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan posisi Indonesia dalam persaingan menarik investasi.

”Investor tidak hanya memperhitungkan biaya produksi saat ini, tetapi juga kepastian regulasi dan potensi beban usaha dalam jangka panjang,” katanya.

Investor yang hendak menanamkan modal akan mempelajari berbagai ketentuan ketenagakerjaan, termasuk kewajiban pesangon dan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak mematuhinya. Ketentuan itu akan dibandingkan dengan regulasi di negara pesaing sebelum investor menentukan lokasi investasinya.

"Kita enggak minta diproteksi atau mendapatkan perlakuan berlebihan. Minimal sama dengan negara kompetitor," ujar Anton.

Baca JugaSerikat Pekerja dan LSM Tuntut Akuntabilitas Dana Cadangan Pesangon

Ia mengingatkan, perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia mungkin akan tetap bertahan meski menghadapi tekanan regulasi. Namun, di tengah iklim seperti ini, mereka akan menunda atau membatalkan ekspansi.

“Kalau investor mau datang (ke Indonesia), lalu mendengar masalah pesangon, UU Ketenagakerjaan, sanksi jika perusahaan tidak patuh, dan aturan lainnya, apakah mereka mau masuk? Perusahaan lain yang sudah mapan di Indonesia mungkin bisa bertahan, tapi apakah bisa ekspansi?” kata Anton.

Kemampuan Indonesia menarik investasi perlu dibandingkan juga dengan keberhasilan negara lain memanfaatkan relokasi industri global. Dari 176 unit usaha asal China yang merelokasi pabriknya ke kawasan ASEAN pada 2024, sebanyak 90 pabrik memilih Vietnam, 25 pabrik memilih Thailand, 19 pabrik memilih Malaysia, sedangkan Indonesia hanya menarik 16 pabrik.

Di sisi lain, Indonesia menghadapi kebutuhan penciptaan lapangan kerja yang besar. Setiap tahun, sekitar 3 juta lulusan baru memasuki pasar kerja dan membutuhkan penyerapan tenaga kerja secara masif, terutama dari sektor riil. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan pekerja perlu dirancang sejalan dengan upaya memperkuat iklim investasi dan memperluas kesempatan kerja.

Baca JugaPengusaha Wanti-wanti Risiko Tekanan Arus Kas akibat Dana Cadangan Pesangon
Potensi beban miliaran rupiah

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot mengatakan, ada tiga aspek yang menjadi pertimbangan pengusaha dalam menilai dampak UU Pelindungan Ketenagakerjaan, salah satunya terkait pesangon, yakni beban operasional, beban kepatuhan, dan risiko usaha.

Berdasarkan perhitungannya, perusahaan dengan sekitar 1.000 pekerja dan rata-rata upah pekerja Rp 6 juta per bulan berpotensi menghadapi tambahan beban operasional sekitar Rp 5 miliar hingga Rp 8,7 miliar per tahun. Selain itu, terdapat beban kepatuhan tambahan ketika terjadi PHK, yang diperkirakan mencapai 6,5–11 persen dari biaya upah tahunan.

Dampak lain yang perlu diperhitungkan adalah peningkatan risiko usaha, termasuk potensi kenaikan biaya kredit. Hal itu berkaitan dengan kedudukan hak pekerja yang harus didahulukan atas seluruh aset perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan persepsi risiko perbankan ketika menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan.

"Biaya kredit ini akan naik nanti karena hak pekerja itu harus didahulukan atas seluruh aset perusahaan. Risikonya menjadi lebih tinggi bagi bank untuk memberikan kredit kepada perusahaan," ujarnya.

Selain tambahan biaya, Subchan menilai ada potensi berkurangnya fleksibilitas perusahaan dalam melakukan penyesuaian usaha. Kemampuan perusahaan untuk melakukan efisiensi ketika menghadapi tekanan bisnis menjadi salah satu pertimbangan investor dalam menentukan kelayakan investasi.

Dampak lainnya yang disoroti pengusaha adalah risiko sanksi atau pidana. Setiap perusahaan memiliki kondisi finansial yang berbeda-beda. Perusahaan yang kondisi keuangannya tidak sehat akan semakin ”goyang” jika dipaksa menjalankan aturan dana pesangon. Dalam konteks itu, mereka lebih rentan terkena sanksi.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Wacana Pemindahan Badak Jawa, Begini Aturan Hukumnya
• 4 jam lalukompas.tv
thumb
Sosok Alvin Tedjo, Keturunan Indonesia yang Kini Jadi Wali Kota di Kanada
• 10 menit laluwartaekonomi.co.id
thumb
Gerindra Jateng Tegak Lurus Ikut Keputusan Presiden soal Kursi Wapres
• 2 jam lalukumparan.com
thumb
Momen Akrab Prabowo dan Narendra Modi saat Jamuan Makan Malam KTT ASEAN
• 6 jam laluidxchannel.com
thumb
Lionel Messi Siapkan Langkah Hukum demi Jaga Reputasi dari Skandal AFA
• 8 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.