Wacana Pemindahan Badak Jawa, Begini Aturan Hukumnya

kompas.tv
4 jam lalu
Cover Berita
Badak Jawa (Javan Rhino). (Sumber: Kementerian Kehutanan RI)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wacana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) menjadi sorotan. Wacana ini mencuat usai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan keberadaan Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mencari habitat alternatif bagi Badak Jawa.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menegaskan gagasan menjadikan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat kedua Badak Jawa masih sebatas wacana. Hingga kini, belum ada rencana terperinci maupun keputusan resmi terkait pemindahan satwa tersebut.

“Penyebutan Alas Purwo belum merupakan keputusan resmi penetapan lokasi maupun keputusan pelaksanaan translokasi,” kata Ristianto dalam siaran pers yang diterima KompasTV, Senin (16/11/2026).

Baca Juga: [FULL] PKB & Guru Besar IPB Soal Rencana Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon

Menurut Kementerian Kehutanan, pernyataan Hashim tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap perlindungan dan pelestarian Badak Jawa. Lantas, bagaimana aturan hukum yang mengatur konservasi, penyelamatan, hingga pemindahan satwa liar dilindungi di Indonesia?

Aturan Pemindahan Satwa Dilindungi di Indonesia 

1. UU Nomor 32 Tahun 2024 Mengatur Konservasi Satwa di Dalam dan Luar Habitat

Mengutip laman BPK RI, Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 merupakan perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Regulasi ini mengatur tanggung jawab pemerintah dalam melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Pasal 4 menegaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. Selanjutnya, Pasal 5A Ayat (1) menjelaskan bahwa kegiatan konservasi dilaksanakan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta areal preservasi.

Adapun Pasal 13 mengatur pengelolaan tumbuhan dan satwa, baik di dalam maupun di luar habitat alaminya. Pengelolaan tersebut dibedakan berdasarkan lokasi, yakni di dalam dan di luar Kawasan Suaka Alam.

Khusus pengelolaan di dalam Kawasan Suaka Alam, upaya konservasi dilakukan dengan menjaga keseimbangan populasi seluruh jenis tumbuhan dan satwa berdasarkan proses alami di habitatnya.

2. PP Nomor 7 Tahun 1999 Mengatur Penyelamatan hingga Pemindahan Satwa Langka

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 juga mengatur pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, termasuk upaya penyelamatan satwa yang terancam punah dan pemindahannya ke lokasi lain. Pasal 13 mengatur penyelamatan tumbuhan dan satwa yang terancam punah tetapi masih berada di habitat aslinya. 

Upaya penyelamatan tersebut dapat dilakukan melalui pengembangbiakan, pengobatan, pemeliharaan, dan/atau pemindahan dari habitat asal ke habitat lain. Sementara itu, Pasal 19 mengatur penyelamatan satwa di luar habitat aslinya untuk mencegah kepunahan lokal akibat bencana alam maupun aktivitas manusia. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memindahkan satwa ke habitat yang lebih baik. Adapun Pasal 21 mengatur persyaratan pelepasan kembali satwa ke habitatnya. 

Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi meliputi habitat pelepasan yang merupakan bagian dari daerah sebaran asli spesies, kondisi fisik satwa yang sehat, serta keragaman genetik yang tinggi.

3. Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024 Mengatur Tahapan Penyelamatan dan Pemindahan Satwa

Baca Juga: Kemenhut Tegaskan Pemindahan Badak Jawa Tak Boleh Ganggu Populasi Ujung Kulon

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa juga menjadi salah satu regulasi yang mengatur upaya penyelamatan satwa liar. Pasal 2 menjelaskan bahwa penyelamatan satwa dapat dilakukan di dalam maupun di luar habitat alaminya. 

Penyelamatan di dalam habitat ditujukan bagi satwa yang mengalami penyempitan, isolasi, atau kerusakan habitat akibat bencana alam maupun aktivitas manusia. Sementara itu, penyelamatan di luar habitat dilakukan untuk mendukung pengelolaan satwa, termasuk menambah dan memulihkan populasi.

Sebelum menentukan tindakan penyelamatan, pemerintah harus melakukan penilaian dan klasifikasi satwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 10.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Switzy Sabandar Editor : Gading-Persada

Sumber : Kemhut

Tag
  • Pemindahan badak Jawa
  • Badak Jawa
  • Aturan Hukum
  • ujung kulon
  • alas purwo
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kapolri Titip 6 Pesan di HUT ke-81 Brimob Polri: Jauhi Narkoba hingga Judol
• 23 jam laludetik.com
thumb
Daftar Wakil Indonesia di BWF Hong Kong Open 2026, Ada Ubed Hingga Fajar Alvian
• 22 jam lalukompas.tv
thumb
Kejari: Eks Kepala Inspektorat Banda Aceh yang Digerebek Terbukti LGBT
• 2 jam lalukumparan.com
thumb
Kejagung Banding Vonis 5 Tahun Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto
• 10 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Satpol PP libatkan pelajar jaga ketertiban di Jakarta
• 13 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.