Yusril: Belum Ada Nama Calon Wakil Presiden yang Disampaikan Prabowo ke MPR

viva.co.id
1 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa hingga hari ini Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan satu nama pun calon Wakil Presiden kepada MPR.

Kepastian itu disampaikannya seiring disepakatinya pengunduran jadwal pemilihan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Baca Juga :
Polri Tak Berani Paksakan Sidang Etik Irjen Slamet Uliandi, Ternyata Ini Alasannya
Kasus Dugaan Makar Listyo Sigit Cs terhadap Prabowo Naik ke Penyidikan!

"Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 Desember (seharusnya 25 November) adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu," kata Yusril kepada wartawan usai kegiatan penyerahan rekomendasi HAM kepada 50 kementerian di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut dia, belum disampaikannya nama kandidat berkaitan erat dengan prosedur formal pencalonan dan padatnya agenda kenegaraan Presiden di luar negeri.

Yusril menjelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal UUD 1945, Undang=Undang Pemilu, UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib MPR, Presiden wajib mengajukan dua nama calon selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari pemilihan digelar.

Apabila pemilihan tetap dipaksakan pada jadwal awal yaitu 2 Desember, tenggat waktu penyerahan nama akan jatuh pada 18 November. Sementara pada saat ini Presiden sedang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, kemudian dilanjutkan ke KTT APEC di Shenzhen, China, sehingga baru dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Jumat (19/11/2026).

"Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu," ujarnya.

"Walaupun sudah ada rapat dengan partai-partai di Istana Bogor beberapa hari yang lalu, secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024," katanya.

Yusril menekankan bahwa sesuai amanat UU MD3, bakal calon harus diusulkan kepada Presiden oleh satu atau gabungan tujuh partai politik pengusung pada Pilpres 2024. Prosedur formal itu harus ditempuh secara cermat untuk menghindari kekurangan persyaratan maupun cacat prosedur di kemudian hari.

Terkait mencuatnya berbagai nama calon Wapres pengganti di tengah masyarakat termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Yusril memandang sebagai dinamika demokrasi yang bersifat informal.

Baca Juga :
Prabowo Siapkan Terobosan untuk Ciptakan Lapangan Kerja Bagi Kelas Menengah, Apa Saja?
Digelar Tertutup, Sidang Etik Irjen Eko Hadi di Kasus Penyadapan Prabowo Resmi Dimulai
Didukung Jadi Wapres Pengganti Gibran, Dasco Bilang Begini

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi terkait Kasus Penyadapan Prabowo
• 6 jam lalukompas.tv
thumb
Sudin Tamhut Jaksel hijaukan kawasan swalayan di Jalan Pejaten Raya
• 7 jam laluantaranews.com
thumb
Layanan Amtrak di Washington DC Dihentikan akibat Insiden di Jalur Rel
• 9 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Kapolda NTT Pastikan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang YL Diusut Tuntas Tanpa Intervensi
• 4 jam lalupantau.com
thumb
FFI Resmi Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI
• 2 jam lalumedcom.id
Berhasil disimpan.