100 Ribu Warganet Teken Petisi Buka Ijazah Anggota DPR, 211 Wakil Rakyat Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan

disway.id
1 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, DISWAY.ID - Desakan agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka dan menunjukkan ijazah pendidikan mereka semakin ramai diperbincangkan publik.

Tuntutan transparansi tersebut bahkan mulai mendapat dukungan besar dari masyarakat melalui petisi daring.

Hingga Selasa, 17 November 2026, dua petisi online yang meminta keterbukaan dokumen pendidikan seluruh anggota DPR RI telah mengumpulkan total 98.668 tanda tangan. Jumlah tersebut hampir menyentuh angka 100 ribu dukungan.

Meningkatnya dukungan warganet ini tidak terlepas dari polemik ijazah mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlebih, DPR sebelumnya menyatakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan tersebut.

Sikap DPR itu kemudian memunculkan diskusi lebih luas di tengah masyarakat. Warganet mempertanyakan mengapa persoalan keabsahan dokumen pendidikan menjadi perhatian dalam polemik politik, sementara rekam jejak pendidikan para anggota DPR sendiri juga dinilai perlu mendapatkan keterbukaan.

Salah satu petisi yang menjadi sorotan berjudul *Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali*.

BACA JUGA:BNI dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi, Integrasikan Layanan Keuangan untuk Program JKN

Petisi yang diinisiasi Farida Octavia melalui platform Change.org tersebut telah mengumpulkan lebih dari 21.364 tanda tangan hingga Selasa pagi.

Sementara itu, petisi lainnya dengan tajuk *Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR* yang dibuat melalui platform Petisionline.com telah memperoleh 77.304 tanda tangan.

Jika digabungkan, kedua petisi tersebut telah mengantongi 98.668 dukungan. Angka ini menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat.


Dalam tuntutannya, para penggagas petisi menilai anggota DPR RI merupakan pejabat publik yang memegang mandat konstitusi dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan serta mengawasi penggunaan anggaran negara.

Karena itu, setiap anggota DPR dinilai harus memiliki integritas dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk mengenai riwayat pendidikan.

Penggagas petisi juga menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah kualifikasi pendidikan yang dimiliki para pembuat kebijakan diperoleh melalui proses akademik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi mereka, keterbukaan dokumen pendidikan bukan semata-mata persoalan administrasi ataupun privasi pribadi. Hal tersebut juga berkaitan dengan akuntabilitas pejabat publik kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilihan umum.

Tuntutan lainnya adalah penerapan standar transparansi yang sama kepada seluruh anggota DPR tanpa terkecuali.

Artinya, keterbukaan informasi pendidikan tidak boleh hanya diberlakukan kepada satu atau beberapa orang.

Seluruh anggota DPR diharapkan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal verifikasi dan penyampaian informasi mengenai latar belakang akademis mereka.

BACA JUGA:Bukan Sekadar Countdown! Park 5 Simatupang Hadirkan Trivia Games dan DJ Party di Retro Rewind NYE 2027

211 Anggota DPR Tidak Mencantumkan Riwayat Pendidikan

Sorotan terhadap ijazah anggota DPR semakin menarik perhatian setelah muncul data mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat periode 2024–2029.

Berdasarkan data Statistik Politik 2024, sebanyak 211 dari total 580 anggota DPR RI tidak mencantumkan riwayat pendidikan ketika mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jumlah tersebut setara dengan 36,38 persen dari keseluruhan anggota DPR periode 2024–2029.

Sementara itu, sebanyak 63 anggota DPR atau sekitar 10,85 persen tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA.

Adapun anggota DPR yang memiliki pendidikan sarjana (S1) berjumlah 155 orang. Kemudian, sebanyak 119 orang merupakan lulusan magister (S2), sedangkan 29 anggota lainnya telah menyelesaikan pendidikan doktor (S3).

Selain jenjang pendidikan tersebut, terdapat tiga anggota DPR yang tercatat memiliki pendidikan terakhir Diploma III.

Data tersebut memperlihatkan bahwa informasi latar belakang pendidikan anggota DPR yang tercantum dalam data pencalonan memiliki tingkat kelengkapan berbeda-beda.

Namun, tidak mencantumkan riwayat pendidikan dalam data pencalonan tidak serta-merta membuktikan seseorang tidak memiliki pendidikan formal atau ijazah. Karena itu, tuntutan keterbukaan dan verifikasi perlu dibedakan dari tuduhan mengenai keabsahan dokumen seseorang. (*)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
KKP Jelaskan Perkembangan Susu Ikan untuk MBG
• 1 jam lalukumparan.com
thumb
Jumlah Emiten BEI Capai 963 Perusahaan, Delapan Calon Emiten Antre IPO
• 7 jam laluidxchannel.com
thumb
Kasus Dugaan Makar di Kasus Sigit Cs Sadap Presiden Prabowo Naik Penyidikan
• 1 jam laludetik.com
thumb
BP Tapera: Realisasi FLPP per 16 November capai 206.302 unit rumah
• 17 jam laluantaranews.com
thumb
The Fed Bikin Bitcoin Loyo, Investor Mulai Kabur dari Aset Berisiko
• 17 jam laluwartaekonomi.co.id
Berhasil disimpan.