Rakernas ADPMET 2026, Bahas Realisasi PI 10 Persen Baru 16 Persen, Daerah Desak Revisi Permen ESDM 37/2016

beritajatim.com
7 jam lalu
Cover Berita

Ringkasan Berita:

* Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADPMET Tahun 2026 di Hotel Vasa, Surabaya, Selasa (17/11/2026), menyoroti lambatnya realisasi Participating Interest (PI) 10 persen yang baru mencapai 16 persen atau 13 dari 79 Wilayah Kerja migas selama 10 tahun terakhir.

* Ketua Umum ADPMET bersama Sekretaris Jenderal ADPMET, Dr. Ir. Andang Bachtiar, M.Sc., mendesak percepatan revisi Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 melalui tiga poin utama: penetapan angka pasti 10 persen tanpa frasa “maksimum”, kepastian effective date sejak kontrak berjalan, serta perhitungan pembagian antar-daerah langsung oleh pemerintah pusat guna memangkas proses menjadi satu hingga dua bulan.

* Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan bahwa kepastian dana bagi hasil PI 10 persen sangat krusial untuk menopang APBD di tengah tantangan fiskal daerah.

———————————————————————————-

Surabaya (beritajatim.com) – Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) mendesak pemerintah pusat segera merevisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 guna mempercepat pencairan hak Participating Interest (PI) 10 persen. Desakan ini mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADPMET Tahun 2026 yang digelar di Hotel Vasa, Surabaya, Selasa (17/11/2026).

Mengusung tema “Mengawal Hak Daera.h: Penguatan Tata Kelola PI 10%, DMO, dan BUMD Migas”, forum tersebut menyoroti masih minimnya realisasi PI 10 persen di tingkat daerah. Selama satu dekade terakhir, baru 13 dari total 79 Wilayah Kerja (WK) migas berproses, atau sekitar 16 persen yang berhasil merealisasikan hak partisipasi bagi daerah penghasil.

Ketua Umum ADPMET yang juga Gubernur Jambi menegaskan bahwa reformasi regulasi tata kelola migas nasional sangat mendesak. Salah satu poin krusial yang diperjuangkan ADPMET adalah mengubah ketentuan besaran PI dari frasa “maksimum 10 persen” menjadi angka pasti (fixed) sebesar 10 persen, sekaligus mengawalnya agar masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang baru.

“Dalam revisi Permen 37/2016, kami memasukkan usulan bahwa PI 10 persen ya sudah 10 persen saja, bukan maksimum, dan itu dimasukkan juga ke RUU Migas yang baru. Kalau diskusi dan negosiasi maksimum 10 persen, itu makan waktu bisa sampai setahun. Makanya sekarang semua sama-sama sepakat bahwa ya sudah 10 persen saja,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal ADPMET, Dr. Ir. Andang Bachtiar, M.Sc., memaparkan bahwa lambatnya realisasi PI selama ini disebabkan oleh tiga hambatan birokrasi utama yang membuat proses pengurusan di daerah kerap memakan waktu hingga bertahun-tahun. Di Jawa Timur saja, terdapat proses pengurusan PI yang memakan waktu hingga lima tahun.

Menurut Andang, ADPMET telah mengajukan tiga usulan konkret kepada Kementerian ESDM untuk memangkas waktu proses administrasi dari yang sebelumnya memakan waktu tahunan menjadi hanya sekitar satu hingga dua bulan.

Pertama, menetapkan angka pasti 10 persen tanpa negosiasi persentase yang kerap memakan waktu hingga delapan bulan. Kedua, memperjelas kepastian tanggal berlaku efektif (effective date) agar hak PI otomatis berjalan sejak kontrak kerja sama migas ditandatangani. Ketiga, menyerahkan perhitungan pembagian porsi persentase antar-daerah sepenuhnya kepada pemerintah pusat tanpa melibatkan pihak independen.

“Datanya ada di pemerintah semua, tidak perlu lagi butuh 180 hari untuk pihak independen menghitung. Kelihatannya tiga usulan utama ini diterima dalam revisi nanti, sehingga proses yang biasanya setahun bisa dipangkas menjadi satu atau dua bulan saja,” ujar Andang.

Terkait skema pembiayaan, Andang menegaskan bahwa mekanisme penanggungan modal awal oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang nantinya dibayarkan melalui hasil produksi sudah sesuai dengan mandat Permen ESDM 37/2016. Bagi kontrak yang diteken atau diperpanjang setelah tahun 2016, variabel PI 10 persen semestinya sudah dihitung sejak awal oleh operator migas saat menegosiasikan bagi hasil (split) dengan pemerintah.

Sementara untuk wilayah kerja lepas pantai (offshore) di atas 12 mil laut, mekanismenya tetap mengikuti aturan pemerintah pusat melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, yang turut hadir dalam forum tersebut, menekankan bahwa optimalisasi pendapatan dari sektor hulu migas sangat krusial di tengah tantangan fiskal daerah untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pendapatan daerah untuk menopang APBD kita ini memang sangat penting untuk bisa mendapatkan peluang-peluang, selain bagaimana creative financing di PAD (Pendapatan Asli Daerah), tetapi juga kita punya hak daerah yaitu bagi hasil yang ditentukan dengan aturan PI 10 persen dari migas yang bloknya kita kelola di wilayah kita dan itu bagian penting,” tutur Adhy Karyono.

Selain kepastian PI 10 persen, Rakernas ADPMET 2026 juga memfokuskan pembahasan pada penguatan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas bagi daerah guna menjamin kemandirian energi regional, serta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) migas agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi daerah secara transparan dan akuntabel.[rea]


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
China Mulai Kembangkan Pesawat Listrik Komersial, Sekali Terbang Bisa Angkut 19 Orang
• 13 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Kapolda NTT Pastikan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang YL Diusut Tuntas Tanpa Intervensi
• 11 jam lalupantau.com
thumb
Pramono Desak Penyerang Jemaah Masjid di Pondok Kelapa Ditindak Tegas
• 2 jam laluliputan6.com
thumb
Kejari Terima Pelimpahan Tersangka Korupsi Kebun Binatang Surabaya
• 12 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Kasus Dugaan Makar Listyo Sigit Cs terhadap Prabowo Naik ke Penyidikan!
• 8 jam laluviva.co.id
Berhasil disimpan.