JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) terus mematangkan regulasi dalam memperkuat perlindungan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan ke Al Azhar, Mesir, yang meliputi tata kelola keberangkatan, pengawasan jalur pendidikan, hingga penguatan kerja sama antarnegara.
"Kita harus betul-betul menangani dengan serius sehingga kita bisa memastikan anak-anak kita yang ke sana itu belajar. Tidak jadi komoditas dari mediator-mediator yang tidak bertanggung jawab," ujar Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i di Jakarta, Senin(16/11/2026).
Baca Juga
Ditanya Sosok Cawapres, Cak Imin: Semua Sudah Tahu, Makanya tidak Perlu Diberi Tahu
Penurunan Foto Gibran, KDM: Ya Diturunin, Tapi Jangan Didramatisasi
Prabowo Puji Kemajuan Industri Farmasi India: Beri Manfaat Negara Asia Tenggara
Wamenag menegaskan tingginya minat masyarakat Indonesia menimba ilmu di Al Azhar harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai.
Pemerintah tidak ingin pelajar yang berangkat dengan cita-cita menuntut ilmu justru menghadapi persoalan keamanan, tempat tinggal tidak layak, hingga praktik perantara pendidikan yang tidak bertanggung jawab.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo Muhammad Syafii - (Dok Republika)
Menurut dia, berbagai laporan mengenai kondisi pelajar Indonesia di Mesir menjadi peringatan bahwa tata kelola pendidikan lintas negara tidak cukup hanya mengatur proses seleksi dan keberangkatan. Diperlukan mekanisme pembinaan dan perlindungan yang mampu menjangkau pelajar selama menjalani pendidikan.
Wamenag khusus menyoroti kerentanan pelajar yang berangkat pada jenjang pendidikan setingkat madrasah tsanawiyah dan aliyah. Usia yang relatif muda, keterbatasan pendampingan, serta lingkungan sosial yang berbeda menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan.
Salah satu opsi yang sebelumnya dibahas ialah pembatasan sementara keberangkatan ke lembaga pendidikan praperguruan tinggi Al Azhar dengan sejumlah pengecualian. Meski demikian, Romo Syafi'i menekankan bentuk pengaturannya masih perlu didalami agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan tidak mengabaikan hak masyarakat memperoleh pendidikan.
"Kalau tidak membuat aturan, saya tidak sependapat. Tapi seperti apa bentuk aturannya itu yang harus kita diskusikan,"kata dia.