Pantau - Indonesia berpeluang menjadi pemain utama dalam industri pembayaran digital di Asia Tenggara melalui penerapan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), dengan sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu kekuatan untuk memperluas transaksi lintas negara.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai besarnya jumlah penduduk dan meningkatnya penetrasi internet menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam ekonomi digital ASEAN.
Menurutnya, integrasi pasar digital kawasan melalui DEFA dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama pada sektor pembayaran elektronik.
"Dengan penduduk nomor 4 di dunia, penetrasi internet, saya rasa ekonomi digital Indonesia memang berpotensi naik secara signifikan. Sektor yang bisa jadi pendorong adalah sektor pembayaran. Indonesia dengan QRIS-nya bisa jadi pemain utama pembayaran di ASEAN," kata Nailul kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
QRIS Dinilai Bisa Perkuat Posisi Indonesia di ASEANNailul menjelaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi digital kawasan seiring terbukanya integrasi pasar melalui DEFA.
Sistem pembayaran QRIS menjadi salah satu keunggulan Indonesia karena dapat mendukung perkembangan transaksi digital.
Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki pasar domestik yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan layanan pembayaran digital.
Namun, Nailul mengingatkan bahwa potensi tersebut harus diimbangi dengan penguatan kapasitas industri teknologi nasional.
Ia menilai Indonesia perlu memastikan pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai konsumen produk dan layanan dari negara lain.
Penguatan kemampuan perusahaan teknologi dalam negeri dinilai penting agar Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari integrasi digital ASEAN.
Infrastruktur Internet dan Teknologi AI Masih Jadi TantanganSelain peluang sektor pembayaran, Nailul menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diatasi sebelum Indonesia dapat memanfaatkan DEFA secara optimal.
Salah satunya adalah ketimpangan infrastruktur digital di berbagai wilayah Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya.
Menurutnya, masih terdapat daerah yang belum memiliki akses internet memadai sehingga masyarakat dan pelaku usaha belum dapat memanfaatkan layanan digital secara maksimal.
"Masih banyak negara di ASEAN yang masih ketinggalan secara infrastruktur digital. Termasuk Indonesia, di mana masih banyak terapat blind spot internet. Akibatnya, ketimpangan pemberdayaan internet juga jauh tertinggal," kata dia.
Nailul menilai pemerataan akses internet menjadi salah satu faktor penting agar manfaat integrasi ekonomi digital dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Ia juga menyoroti kemampuan Indonesia dalam mengembangkan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang dinilai masih tertinggal.
Menurutnya, pengembangan teknologi tersebut perlu mendapat perhatian agar industri digital nasional mampu bersaing dengan negara lain di kawasan.
Perbedaan kesiapan infrastruktur dan regulasi antarnegara ASEAN juga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pemanfaatan DEFA.
Celios Minta Pemerintah Perkuat Aturan Lokalisasi DataNailul turut menyoroti pentingnya kebijakan pengelolaan data dalam implementasi perjanjian ekonomi digital ASEAN.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kebijakan lokalisasi data agar pemanfaatan informasi masyarakat Indonesia dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Ia menilai perusahaan digital yang memanfaatkan pasar Indonesia seharusnya turut mengembangkan kegiatan usaha dan pengolahan data di dalam negeri.
"Keinginan pemerintah adalah menahan data masyarakat tetap stay di Indonesia. Ini sangat berkaitan dengan Indonesia yang banyak dibangun pusat data, tapi penggunanya di Singapura," jelas Nailul.
Nailul mengingatkan bahwa keberadaan pusat data di Indonesia perlu diikuti dengan peningkatan aktivitas ekonomi digital domestik.
"Jadi saya rasa, pemerintah perlu mempertahankan lokalisasi data di Indonesia, dan meminta perusahaan yang menggunakan data tersebut juga buka data di dalam negeri. Sehingga nilai tambah dari ekonomi digital tidak terbang ke Singapura," tambahnya.
Ia menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk memastikan manfaat ekonomi digital tidak hanya dinikmati negara dengan ekosistem teknologi yang lebih maju.
Nailul juga mengingatkan bahwa tanpa kesiapan regulasi dan infrastruktur, manfaat DEFA berpotensi lebih banyak dinikmati negara seperti Singapura.
"Maka Indonesia harus membuat aturan main terkait dengan DEFA dan digital ekonomi yang membawa manfaat optimal bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha digital dalam negeri," ujarnya.
Indonesia dan 10 Negara ASEAN Teken Perjanjian DEFAIndonesia bersama 10 negara anggota ASEAN lainnya telah menandatangani DEFA di Manila, Filipina, pada Sabtu (14/11/2026).
Penandatanganan tersebut berlangsung dalam rangkaian Pertemuan ke-28 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community Council (AEC Council).
Pemerintah Indonesia menempatkan implementasi DEFA sebagai salah satu upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2028–2029.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perjanjian tersebut membuka peluang untuk memperluas perdagangan digital dan meningkatkan transaksi lintas negara.
Kesepakatan itu juga diharapkan memperkuat partisipasi pelaku usaha nasional dalam ekosistem ekonomi digital ASEAN.
"Perjanjian ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi digital di kawasan," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Pemerintah berharap kerja sama ekonomi digital ASEAN dapat memperluas akses pasar bagi pelaku usaha Indonesia sekaligus meningkatkan kontribusi sektor digital terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.




