Nasib Sawit Indonesia 2027

kompas.id
3 jam lalu
Cover Berita

Nasib hulu-hilir sawit nasional pada 2027 bakal bergantung pada sejumlah faktor. Hal itu mulai dari El Nino, pungutan biaya ekspor baru, program B50, hingga citra sawit Indonesia dan Undang-Undang Bebas Produk Deforestasi Uni Eropa alias EUDR.

Saat ini, El Nino tengah melanda Indonesia. Fenomena pemicu kemarau panjang itu terjadi sejak Juni 2026, memuncak pada September-Oktober 2026, dan diperkirakan berakhir pada awal triwulan I-2027.

Dampaknya, kelapa sawit akan kekurangan air, sehingga pembentukan bunga dan perkembangan tandan buah terganggu. Produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) pun bisa turun.

Dampaknya terhadap penurunan produksi CPO dan PKO baru akan tecermin pada 2027. Hal itu mengingat respons kelapa sawit terhadap perubahan cuaca membutuhkan tenggang waktu sekitar 6-8 bulan.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memproyeksikan, total produksi CPO dan PKO pada 2026 sebanyak 61,8 juta ton, naik 9,3 persen secara tahunan. Kemudian, pada 2027, produksi CPO dan PKO diperkirakan turun 3,1 persen menjadi 59,87 juta ton.

Kala produksi berpotensi turun, permintaan CPO dan PKO di dalam negeri pada 2027 justru naik 11,36 persen menjadi 30,2 juta ton. Total permintaan itu berasal dari program B50 yang naik 18,45 persen secara tahunan menjadi 17,40 juta ton, sektor pangan 10,43 juta ton, dan industri oleokimia 2,37 juta ton.

Potensi penurunan ekspor produk turunan sawit justru terjadi pada saat permintaan biodiesel dan minyak nabati dunia diramal naik.

Sementara volume ekspor produk sawit justru diperkirakan turun 12,27 persen secara tahunan menjadi 29,73 juta ton pada 2027. Produk sawit itu mencakup CPO dan CPKO beserta produk turunannya, serta oleokimia.

Potensi penurunan ekspor itu justru terjadi pada saat permintaan biodiesel dan minyak nabati dunia diramal naik. Godrej International Ltd meramal, pada 2027, permintaan biodiesel dunia meningkat 4 juta ton dan minyak nabati dunia 2 juta ton.

Tambahan produksi minyak bunga matahari global masih belum cukup menutup celah permintaan itu. Gangguan jalur perdagangan di Laut Hitam membuat hanya sekitar 40–50 persen produksi Ukraina dan Rusia yang bisa masuk pasar internasional.

Angka-angka proyeksi tersebut setidaknya mencerminkan tiga nasib sawit nasional pada tahun depan. Pertama, pembengkakan kebutuhan program B50 bisa menjadi benteng ketahanan energi sekaligus jaminan pasar CPO lokal.

Baca JugaProduksi Sawit Stagnan, Mampukah Indonesia Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Energi?

Kedua, makin banyak industri domestik melahap pasokan CPO dan PKO, makin tergerus pula jatah produk-produk turunan sawit yang bisa dilempar ke pasar global. Ketiga, penurunan volume ekspor produk turunan sawit yang dibarengi dengan serapan CPO untuk program B50 bak dua sisi keping mata uang di tengah potensi berlanjutnya depresiasi rupiah.

Di satu sisi, penurunan volume ekspor berisiko mendistorsi pasar sekaligus menggerus devisa serta pajak dan pungutan ekspor. Di sisi lain, implementasi B50 juga dapat menghemat devisa atas impor solar, sekaligus mengurangi risiko inflasi impor dan kenaikan harga energi nasional.

Risiko penurunan status

Nasib sawit nasional pada 2027, khususnya petani sawit mandiri, juga bakal dipengaruhi biaya layanan ekspor baru atas CPO dan produk turunannya. Service fee yang bakal ditarik PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) itu menambah deretan pungutan yang membentuk harga tandan buah segar (TBS) sawit petani.

Per 1 Januari 2027, DSI akan mengenakan biaya layanan ekspor sebesar satu digit dolar AS per ton (di bawah 10 dolar AS per ton) untuk komoditas sumber daya alam strategis, salah satunya sawit. DSI bakal mengumumkan besaran biaya itu pada Desember 2026.

Jika biaya layanan ekspor produk turunan sawit dipatok 1-9 dolar AS per ton, potensi pendapatan DSI bisa mencapai 29,73 juta dolar AS-267,57 juta dolar AS atau sekitar Rp 541,09 miliar-Rp 4,87 triliun. Penghitungan itu merujuk pada potensi ekspor produk turunam sawit sebanyak 29,73 juta ton pada 2027 dan nilai tukar rupiah di level Rp 18.200 per dolar AS.

Biaya layanan ekspor DSI itu otomatis akan menambah dua biaya ekspor produk turunan sawit yang selama ini dikenakan. Kedua biaya tersebut adalah bea keluar ekspor yang masuk ke kas negara melalui Kementerian Keuangan dan pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Baca JugaEra Sawit Berkelanjutan lewat DSI

Sampai-sampai, Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta pemerintah dan DSI menunda pemungutan biaya layanan ekspor itu hingga tekanan di hulu sawit kembali normal. Tekanan itu terutama berasal dari potensi penurunan produktivitas sawit akibat dampak El Nino dan pelemahan harga TBS sawit di tingkat petani.

Dua faktor lain yang bakal menentukan nasib sawit nasional pada 2027 adalah citra sawit Indonesia dan implementasi EUDR. Belakangan ini, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah di Indonesia menjadi sorotan internasional. Apalagi muncul penanaman kelapa sawit di lahan bekas kebakaran di sejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatera.

Baca JugaAda Praktik Bakar Hutan dan Tanam Sawit, Dishut Ingatkan Larangan Bakar

Selain itu, karhutla berkorelasi erat dengan deforestasi. Karhutla, terutama yang dipicu oleh pembukaan lahan (land clearing), menyebabkan deforestasi. Sebaliknya, deforestasi juga dapat memicu karhutla.

Deforestasi inilah yang menjadi alasan utama Uni Eropa (UE) mengeluarkan dan menerapkan EUDR. Setelah ditunda, UE bakal memberlakukan EUDR secara penuh bagi perusahaan besar dan menengah pada 30 Desember 2026, kemudian menyusul untuk usaha mikro dan kecil pada 30 Juni 2027.

Jika didapati jejak karhutla yang terjadi setelah 31 Desember 2020 di lahan sawit, Indonesia bakal menghadapi potensi penurunan kategori klasifikasi risiko deforestasi dan degradasi hutan.

Melalui regulasi itu, UE melarang masuk sejumlah produk, termasuk sawit, dari lahan yang mengalami deforestasi atau degradasi hutan setelah 31 Desember 2020. Dalam konteks sawit, EUDR mewajibkan eksportir menyerahkan data geolokasi presisi hingga ke koordinat poligon setiap kebun.

Kemudian, pembeli dan otoritas UE memverifikasi koordinat itu menggunakan citra satelit secara historis. Dengan demikian, jejak titik panas (hotspot), bekas karhutla, dan penggundulan hutan pada area kebun sawit tidak lagi bisa ditutupi.

Baca JugaSawit Indonesia Dikepung Regulasi Hijau Global

Jika didapati jejak karhutla yang terjadi setelah 31 Desember 2020 di lahan sawit, Indonesia bakal menghadapi potensi penurunan kategori klasifikasi risiko deforestasi dan degradasi hutan. Dalam EUDR, terdapat tiga kategori klasifikasi risiko yang disematkan pada sebuah negara oleh UE, yakni kategori risiko rendah, standar, dan tinggi.

Saat ini, UE menempatkan Indonesia pada kategori risiko standar yang mewajibkan uji tuntas (due diligence) rantai pasok secara menyeluruh. Jika karhutla terus dan kembali meluas, bahkan tidak terkendali, status Indonesia berisiko turun menjadi negara berisiko tinggi.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Polri Libatkan Kompolnas dalam Sidang Etik Irjen Eko Hadi terkait Kasus Penyadapan Prabowo
• 9 jam lalukompas.tv
thumb
BGN Beberkan Modus Penipuan Mitra SPPG, Pelaku Minta Uang Berkedok Verifikasi Dapur
• 5 jam laluidxchannel.com
thumb
Tragis! 6 Siswa SMP Al-Madina Wonosobo Jatuh dari Lantai 2, 1 Tewas
• 22 jam lalurctiplus.com
thumb
Prabowo Minta Perundingan ASEAN-Tiongkok soal Laut China Selatan Segera Dituntaskan
• 10 jam lalujpnn.com
thumb
Kinerja VIVA Masih Tertekan, Perseroan Fokus Kendalikan Pengeluaran
• 3 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.