Parkir Liar di Blok M Ganggu Pejalan Kaki, Penertiban Diperluas ke Seluruh Jakarta

kompas.id
16 menit lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS — Maraknya parkir liar di jalur pedestrian kawasan Blok M, Jakarta Selatan, menuai perhatian publik karena mengganggu mobilitas pejalan kaki. Gubernur Jakarta Pramono Anung menginstruksikan agar penertiban parkir di kawasan Blok M digencarkan dan diperluas hingga seluruh wilayah Jakarta.

Isu ini mencuat setelah video dari akun Instagram @ijoeel yang memperlihatkan puluhan sepeda motor terparkir sembarangan di Jalan Panglima Polim viral pada Minggu (15/11/2026). Unggahan tersebut menuai perhatian luas hingga menjaring lebih dari 26.000 tanda suka, 3.400 komentar, dan dibagikan ulang 690 kali hingga Selasa (17/11/2026) sore.

Dalam rekaman tersebut, tampak barisan sepeda motor yang berdempetan tidak hanya merampas hak pejalan kaki di trotoar, tetapi juga menghambat arus lalu lintas. “Daerah Blok M perlu ditata dan dipantau secara konsisten supaya penerapannya bisa jangka panjang,” tulis pemilik akun.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, kondisi tersebut dipicu banyaknya kendaraan pribadi akibat lonjakan pengunjung dan sejumlah acara yang berlangsung bersamaan di kawasan Blok M. Akibatnya, kawasan tersebut tidak mampu menampung seluruh kendaraan sehingga terjadi pelanggaran parkir di sejumlah titik.

Oleh karena itu, Budi menyampaikan, untuk titik keramaian seperti Blok M, pihaknya akan menambah petugas yang bersiaga di lokasi. Penambahan ini melibatkan dukungan personel dari Bidang Pengendalian Operasional wilayah lain, dengan jadwal yang disesuaikan dengan jam-jam ramai.

“Penertiban akan kami lakukan secara konsisten dan kontinu. Kami juga mengajak masyarakat yang berkunjung ke Blok M untuk tidak parkir sembarangan, baik di badan jalan maupun di trotoar, dan menggunakan tempat parkir yang sudah ditetapkan,” ujar Budi, Senin (16/11/2026).

Saat ini, petugas Dishub Jakarta juga sedang memetakan titik-titik parkir liar, termasuk lokasi yang kerap berulang, agar penanganannya lebih tepat sasaran. Budi menekankan, pendekatan yang digunakan tetap humanis, yakni menertibkan sekaligus mengedukasi dan mengarahkan masyarakat ke lokasi parkir resmi.

Selain itu, lanjut Budi, Dishub Jakarta telah memasang kerucut lalu lintas atau traffic cone di sejumlah titik parkir liar. Penanda tersebut digunakan untuk mencegah kendaraan berhenti atau parkir di area yang tidak diperbolehkan.

Pemandangan tersebut terlihat di Jalan Panglima Polim, tepatnya di bawah Stasiun MRT Blok M, Selasa (17/11/2026). Sejumlah traffic cone berjejer rapi dan saling terhubung tali di sepanjang marka jalur sepeda untuk menghalau kendaraan yang hendak menepi.

Namun, ketika bergeser ke dekat Kantor Kejaksaan Agung, masih tampak banyak kendaraan roda dua parkir di atas jalur pedestrian. Bahkan, beberapa di antaranya menutupi guiding block bagi tunanetra. Deretan sepeda motor memenuhi sisi trotoar tanpa adanya pengawasan petugas ataupun pembatas traffic cone di titik tersebut.

Salah seorang pengguna jalan, Sinta (50), menyatakan bahwa area tersebut memang sering digunakan untuk parkir sepeda motor. Kondisi ini lazim ia temui ketika turun dari Stasiun MRT untuk menyusuri kawasan sekitar Blok M. Berdasarkan pengalamannya, jumlah kendaraan akan semakin padat menjelang sore hingga malam hari.

“Tiap lewat sini memang pasti ada yang parkir di trotoar. Masih bisa lewat, cuma kalau ramai banget kadang harus nyelip-nyelip,” keluh Sinta.

Baca JugaDugaan Parkir Ilegal di Blok M Square, Dishub Ambil Alih Sementara Pengelolaan

Melihat temuan tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Selasa (17/11/2026) menginstruksikan agar penertiban parkir liar tidak hanya dilakukan di kawasan Blok M, tetapi diperluas ke seluruh wilayah Jakarta melalui pembahasan rutin dalam rapat di tingkat kecamatan.

Pramono menyampaikan, langkah ini diambil agar penertiban bersifat berkelanjutan, tidak hanya sementara, serta diikuti pengawasan yang konsisten. Dengan begitu, Pemerintah Provinsi Jakarta berkomitmen menjaga ketertiban parkir sekaligus melindungi hak pejalan kaki di seluruh wilayah Jakarta.

“Arahan Gubernur Pramono Anung untuk memperluas penertiban ke seluruh Jakarta akan kami jalankan dengan pengawasan rutin, optimalisasi parkir resmi, dan koordinasi lintas wilayah agar ketertiban ini bisa berkelanjutan,” ujar Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur Jakarta.

Keterbatasan lahan

Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna berpendapat, meskipun kawasan Blok M sudah terhubung dengan transportasi publik seperti MRT dan Transjakarta, masalah parkir liar tidak semata-mata disebabkan kurangnya integrasi transportasi publik. Banyak pengunjung tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi karena alasan kepraktisan.

Hambatan terbesarnya adalah daya tampung parkir resmi di dalam gedung atau kawasan Blok M yang sangat terbatas. Masyarakat juga cenderung enggan menggunakan fasilitas parkir resmi karena menerapkan tarif progresif yang dinilai mahal. Sebaliknya, mereka lebih memilih parkir liar karena menawarkan tarif tetap yang lebih murah dan dianggap aman.

Adapun tarif parkir resmi di kawasan Blok M untuk mobil sebesar Rp 5.000 per jam dan berlaku kelipatan setiap satu jam berikutnya. Untuk sepeda motor, tarifnya Rp 2.000 per jam dan berlaku kelipatan setiap satu jam selanjutnya. Sementara itu, jika parkir di luar tempat resmi, pengendara sepeda motor dipatok tarif Rp 5.000 sekali parkir.

Ketua Umum Asosiasi Parkir Indonesia Rio Octaviano menilai, masalah utama parkir liar di Jakarta disebabkan ketimpangan antara jumlah kendaraan yang beredar dan ketersediaan ruang parkir.

Jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta mencapai lebih dari 30 juta unit, sedangkan ketersediaan lahan parkir, baik di luar jalan maupun di badan jalan, kapasitas maksimalnya hanya berkisar 1 juta hingga 1,2 juta slot. Ketimpangan tersebut, menurut Rio, menyulitkan tercapainya layanan parkir yang ideal.

“Ditambah lagi, ada beberapa kebijakan yang pada akhirnya membuat satu lahan parkir menjadi eksklusif sehingga tidak bisa dipakai oleh semua orang,” ujar Rio saat dihubungi, Selasa (17/11/2026).

Baca JugaMengapa Parkir Liar di Jakarta Sulit Dibereskan?

Selain masalah keterbatasan lahan, Rio menyoroti praktik pungutan liar atau pungli yang umumnya dilakukan tukang parkir liar. Menurut Rio, pengendara yang memarkirkan kendaraannya di tempat terlarang biasanya mendapat arahan dari pihak tertentu.

Oleh karena itu, praktik pungli semestinya ditangani terlebih dahulu. Namun, Rio menambahkan, persoalan ini juga memiliki dimensi sosial yang kompleks karena berkaitan erat dengan mata pencaharian orang-orang di sekitar lokasi.

Rio berpendapat, pada akhirnya masalah parkir di Jakarta bukan hanya persoalan teknis kendaraan bermotor atau satuan ruang parkir (SRP), tetapi juga menyangkut potensi pendapatan daerah yang sudah berlangsung lama.

Ia menyarankan gubernur atau Kepala Dishub Jakarta menginstruksikan jajarannya untuk menggelar rapat khusus yang berfokus mencari solusi bersama atas persoalan pengelolaan jasa parkir tersebut.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Bedah Editorial MI: Jangan Biarkan Hukum Menggantung
• 8 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Tetua adat Badui: Pemerintah kaji ulang relokasi badak bercula satu
• 17 jam laluantaranews.com
thumb
Tim Hoki Indoor Putri Tangsel Sabet Emas di Porprov VII Banten 2026
• 6 menit laludetik.com
thumb
Ibu Kandung di Lumajang Diduga Bunuh Balitanya, Jasad Ditemukan dalam Timba
• 26 menit lalukumparan.com
thumb
Stunting Tak Hanya soal Ekonomi, Pengetahuan dan Kebiasaan Orang Tua Jadi Kunci
• 2 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.