Tito Ungkap Obligasi Jakarta Tak Direstui Pusat, Pramono Pasrah Cari Utang ke PT SMI

wartaekonomi.co.id
11 jam lalu
Cover Berita
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pemerintah pusat tidak memberikan persetujuan terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah. Sebagai gantinya, Pemprov DKI diarahkan untuk memanfaatkan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan pembayaran kekurangan dana bagi hasil (DBH).

Hal tersebut disampaikan Tito usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026). Pertemuan tersebut membahas alternatif pembiayaan pembangunan Jakarta setelah rencana penerbitan obligasi daerah tidak mendapat persetujuan pemerintah pusat.

Tito menjelaskan, pemerintah pusat mempertimbangkan risiko utang daerah yang berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Ia mengatakan pemerintah juga mengkhawatirkan kebijakan penerbitan obligasi daerah akan mendorong daerah lain melakukan hal serupa tanpa memiliki kemampuan fiskal yang memadai.

“Mengenai masalah obligasi daerah, dulu kan beliau pernah menyampaikan ada rencana membuat obligasi daerah. Tapi di tingkat pusat kita sudah bicarakan bahwa nanti kalau obligasi daerah itu kan menjadi utang, takutnya jadi beban bagi pemerintahan berikutnya,” kata Tito di Balai Kota.

Menurut Tito, meskipun Jakarta dinilai memiliki kapasitas fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran obligasi, kondisi tersebut tidak bisa disamakan dengan seluruh daerah di Indonesia. Sebagian daerah masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer pemerintah pusat lantaran pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas.

Sebagai alternatif, Tito menawarkan skema pembiayaan melalui PT SMI. Pinjaman dari badan usaha milik negara (BUMN) tersebut dapat dimanfaatkan Pemprov DKI untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan rumah sakit.

Adapun pembayaran pinjaman dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana bagi hasil yang menjadi hak Jakarta tetapi belum disalurkan pemerintah pusat.

“Nah, jadi dapat uang untuk pinjaman membangun rumah sakit misalnya, kemudian piutang yang dari sini, DKI yang ada di Kementerian Keuangan DBH, DBH-nya itu yang dipotong,” ungkap Tito.

Baca Juga: Tito Beri Peringatan ke Gubernur, Penetapan UMP 2027 Tak Boleh Lewat 21 November

Tito memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberikan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan pengajuan pinjaman kepada PT SMI. Rekomendasi tersebut akan segera diterbitkan setelah pihaknya mendengarkan pemaparan dari Pemprov DKI.

“Kita akan menyampaikan prinsip setuju karena salah satu persyaratan untuk PT SMI itu memberikan pinjaman adalah rekomendasi dari Kemendagri. Kami prinsip, setelah saya mendengar paparan beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera,” ucapnya.

Sementara itu, Pramono mengaku menerima keputusan pemerintah pusat yang tidak menyetujui penerbitan obligasi daerah. Dia memahami kekhawatiran pemerintah pusat apabila skema tersebut kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain.

“Terus terang saya juga bisa memahami ketika obligasi tidak mendapatkan persetujuan karena takutnya kalau obligasi ini kan semua daerah akan minta dan ikut serta,” tutur Pramono.

Pramono mengungkapkan, kebutuhan pembiayaan Jakarta melalui skema alternatif tersebut mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Nilai itu terdiri atas Rp3 triliun yang direncanakan bersumber dari DBH dan Rp4,5 triliun melalui pinjaman PT SMI.

Perubahan skema pembiayaan tersebut akan segera dilakukan seiring pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2027 yang telah memasuki tahap finalisasi bersama DPRD.

Dengan demikian, Pemprov DKI harus menyesuaikan kembali rencana pembiayaan yang sebelumnya mengandalkan penerbitan obligasi daerah menjadi kombinasi pinjaman PT SMI dan pemenuhan kekurangan DBH.

“Sehingga dengan demikian, yang perlu dilakukan karena RAPBD untuk tahun 2027 harus sudah selesai, maka kami harus mengubah persetujuan dari yang sebelumnya obligasi menjadi (pinjaman) PT SMI ataupun (pembayaran) kekurangan DBH,” tutup Pramono.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Tragis! Mahasiswi Tewas Tertabrak Minibus Usai Pulang Mendaki
• 29 menit laluokezone.com
thumb
Dipecat Polri, Irjen Eko Hadi Terbukti Lakukan Perbuatan Tercela
• 9 jam laludetik.com
thumb
Polisi Gerebek Kantor Media Prooposisi, Sejumlah Pejabat Ditangkap
• 12 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Sidang Etik Brigjen Eko Hadi Digelar, Polri Tak Bedakan Pangkat dan Jabatan
• 17 jam lalutvonenews.com
thumb
Gerindra Sumsel Dukung Dasco Jadi Wakil Presiden RI
• 20 jam lalujpnn.com
Berhasil disimpan.