Kasus dugaan pelecehan yang menyeret nama seorang dosen Universitas Lampung memicu gelombang protes dari ratusan mahasiswa. Mereka berunjuk rasa hingga menggelar forum terbuka demi memperjuangkan keadilan bagi korban dan menuntut ruang aman di lingkungan pendidikan.
Ratusan mahasiswa berkumpul di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung, pada Senin (16/11/2026). Sebagian besar mengenakan jas almamater dan membawa poster berisi penolakan terhadap kekerasan seksual.
Siang itu, mereka datang untuk menyaksikan forum terbuka yang dihadiri para pimpinan kampus. Forum itu digelar untuk menuntut keadilan atas kasus dugaan pelecehan yang dialami SA, saat menempuh pendidikan di Program Pascasarjana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila.
Terduga pelaku adalah dosen berinisial RF, yang kala itu menjabat sebagai kepala program studi di FKIP. Kasus tersebut mencuat ke publik setelah korban bersuara di media sosial. Korban menyebut pelecehaan itu terjadi di ruang kerja RF pada 5 Mei 2026.
Dalam unggahannya, korban mengaku dielus, dipeluk, kedua pipinya dipegang, dan keningnya dicium oleh RF. Korban juga menunjukkan bukti laporan percakapan dengan dosen tersebut. Saat ini, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polda Lampung.
Forum terbuka itu merupakan tindaklanjut dari dari unjuk rasa yang digelar mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unila Melawan, pada Kamis (12/11/2026). Saat demonstrasi di depan gedung Rektorat Unila pekan lalu, mahasiswa mendesak pimpinan kampus memecat oknum dosen tersebut.
Para mahasiswa yang tergerak menuntut keadilan untuk SA rupanya bukan hanya mahasiswa dari FKIP Unila. Aksi solidaritas itu juga diikuti mahasiswa dari beberapa fakultas dan angkatan kuliah di Unila.
Salah satunya adalah Jane Elizabeth yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Unila. Jane menjadi Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Melawan dan memimpin unjuk rasa hingga menyampaikan orasi di depan publik.
Dia bersama teman-temannya di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unila dan organisasi mahasiwa lain juga menyusun rancangan pendapat hukum untuk mempertanyakan kinerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pendidikan Tinggi (PPKPT) Unila hingga kebijakan pimpinan kampus dalam menyelesaikan kasus dugaan kekerasal seksual yang terjadi di lingkungan kampus.
“Aksi ini merupakan bentuk penolakan kami terhadap tindak kekerasan seksual. Kami menuntut ruang aman di lingkungan kampus,” kata Jane.
Jane mengatakan, mahasiswa sebenarnya sudah meminta dosen terlapor berinisial RF turut dihadirkan dalam forum tersebut. Permintaan itu sudah disampaikan saat unjuk rasa pekan lalu. Namun, RF tidak hadir dalam forum itu.
Forum terbuka itu dihadiri oleh Rektor Unila Lusmeilia Afriani beserta jajaran wakil rektor dan perwakilan pimpinan dari seluruh fakultas. Selain itu, Ketua Satgas PPKTP Unila Mamanda S Ginting beserta tim juga turut hadir.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyoroti lambatnya penanganan kasus. Padahal, SA sudah melaporkan dugaan pelecehan dengan terlapor dosen berinsial RF pada Satgas PPKPT Unila sejak lima bulan lalu.
“Kejadian ini sudah terlapor pada satgas PPKPT pada Juni 2026. Laporan itu seharusnya paling lama ditindaklanjuti selama 7 hari dan penyelidikan selama 30 hari. Namun, sampai sekarang dan korban bersuara di media sosial baru satgas memproses kembali. Sudah berapa bulan kasus ini mangkrak?,” kata Ketua Badan Eksekutif mahasiswa Aditya Putra Bayu melontarkan pertanyaan.
Dari laporan yang dihimpun mahasiwa, kasus dugaan kekerasan seksual di Unila juga bukan kali ini terjadi. Sebelumnya, kasus-kasus serupa juga sudah dilaporkan. Namun, penanganannya dinilai tidak tuntas.
Menjawab pertanyaan itu, Mamanda menjelaskan, Satgas PPKPT sebenarnya terus mendalami kasus tersebut. Selama proses tersebut juga terjadi pergantian kepemimpinan Satgas PPKPT Unila. Sebagai pimpinan baru, dia telah meminta keterangan berbagai pihak, termasuk korban, dosen terlapor, hingga saksi ahli untuk mendalami kasus dugaan pelecahan tersebut.
“Kami tidak diam, kami bekerja terus, tapi kasus ini sudah di-up oleh media terlebih dahulu,” ucap Mamanda.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menuntut agar dosen terlapor segera diberi sanksi administrasi berupa pemecatan atas pelanggaran berat yang dilakukannya. “Pertama, kami menuntut pihak Rektorat Universitas Lampung memberikan sanksi terberat berupa pemecatan dan penonaktifan pelaku sebagai akademisi. Selain itu, mahasiswa juga menuntut penanganan kasus pelecehan secara adil, objektif, dan transparan,” kata Aditya membacakan poin-poin tuntutan mahasiswa.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak pimpinan Unila mengevaluasi kinerja Satgas PPKPT dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Selain kasus yang menimpa SA, mahasiswa mencatat setidaknya ada empat kasus dugaan kekerasan seksual yang penanganannya belum tuntas. Mahasiswa juga menuntut transparansi tim satgas atas kasus-kasus yang sedang ditangani.
Mahasiswa juga mendorong pihak kampus untuk memperketat standar operasional prosedur dalam proses bimbingan akademik mahasiswa. Peguruan tinggi harus memfasilitasi kamera pemantau di setiap ruang bimbingan agar kasus serupa tidak terulang lagi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Lusmeilia mendukung pencegahan kekerasan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus. “Kita bicara masalah kekerasan yang tidak kita setujui semuanya. Jangan sampai ada kekerasan di lingkungan kampus,” ujarnya.
Dia berjanji akan menyampaikan rekomendasi mahasisa tersebut pada pemerintah pusat untuk menindaklanjuti sanksi terhadap RF. Menurut dia, pihak kampus sebenarnya sudah memberikan sanksi terhadap RF sejak Juni 2026.
Menurut dia, RF sudah dibebastugaskan dari seluruh aktivitas bimbingan mahasiswa sejak adanya laporan dugaaan kekerasan seksual. Saat ini, RF juga sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua program studi dan dinonaktifkan dari seluruh kegiatan di lingkungan kampus.
Kendati begitu, pemberhentian RF sebagai dosen yang berstatus PNS berada di bawah kewenangan kementerian. Pimpinan kampus hanya bisa memberikan rekomendasi.
Saat ini, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap SA juga masih dalam proses pidana setelah SA melaporkan ke polisi, pada Senin (9/11/2026). Kasubdit Remaja Anak dan Wanita Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung Ajun Komisaris Besar Susi Siregar mengatakan, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan.
“Kami sudah memeriksa beberapa saksi dan pelapor sendiri juga sudah kami periksa. Kemudian, pelapor juga sudah menjalani pemeriksaan psikologi klinis,” ucap Susi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Afrintina berpendapat, kasus dugaan pelecehan seksual yang berulang kali terjadi di lingkungan perguruan tinggi seharusnya menjadi peringatan agar kampus segera membenahi sistem secara menyeluruh.
“Relasi dosen dan mahasiswa merupakan relasi profesional yang di dalamnya terdapat ketimpangan relasi kuasa. Dosen memiliki kewenangan akademik yang dapat memengaruhi keberlangsungan studi mahasiswa. Karena itu, penyalahgunaan kewenangan dan relasi kuasa harus dicegah melalui sistem kelembagaan yang kuat, bukan sekadar imbauan kepada individu,” kata Afrintina.
Menurut dia, perlu ada pengaturan yang jelas mengenai mekanisme bimbingan akademik yang aman, termasuk penggunaan ruang bimbingan yang transparan dan tidak tertutup atau terkunci. Ruangan itu juga harus dipastikan mempunyai akses pengawasan dan pengaturan waktu dan komunikasi profesional antara dosen dan mahasiswa.
Dalam kasus ini, pihaknya sempat mengambil peran sebagai kuasa hukum korban dengan fokus pada penanganan nonlitigasi, khususnya untuk memastikan korban memperoleh pendampingan, pemulihan, dan akses terhadap layanan yang dibutuhkan. Dalam prinsip layanan tersebut, pendampingan korban pada dasarnya dapat dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak.





