Menteri Pigai Yakin Ada Kepentingan Bisnis di Balik Pemindahan Badak Jawa

republika.co.id
14 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta rencana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, dilakukan melalui pertimbangan yang matang. Berdasarkan pengalamannya menangani berbagai kasus ketika menjadi komisioner Komnas HAM, Pigai yakin bahwa rencana pemindahan masyarakat maupun satwa kerap berkaitan dengan kepentingan bisnis.

"Kalau biasanya pemerintah mau memindahkan satu masyarakat. Mau mengurangi kehidupan mereka atau kebudayaan mereka, atau memindahkan biota mereka. Kalau memindahkan hewan berarti ada proyek yang mau masuk. Ini pengalaman saya sebagai orang Komnas HAM yang nangani kasus ya. Sampai sekarang saya masih nangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis," katanya kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga
  • Pakar: Pemindahan Bisa Picu Stress Kronis pada Badak Jawa
  • WWF Indonesia: Habitat Kedua Penting untuk Kurangi Risiko Kepunahan Badak Jawa
  • Kemenhut: Ujung Kulon Tetap Jadi Habitat Utama Badak Jawa

“Karena kita tidak pernah mendengar Badak Jawa, badak di Ujung Kulon itu terancam karena selama ini kan, belum pernah kita dengar. Terancam, kan? Sekalipun erupsi, kita jarang mendengar berita-berita di media atau saudara-saudara mungkin lebih tahu dari saya, tapi saya tidak pernah baca. Mereka terancam sekalipun erupsi Gunung Krakatau,” katanya menambahkan.

Pigai mengingatkan pemerintah agar memperhatikan kelestarian alam serta perlindungan masyarakat lokal di sekitar Ujung Kulon. Pihaknya khawatir pemindahan satwa justru berkaitan dengan kepentingan bisnis yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat maupun ekosistem setempat.

.rec-desc {padding: 7px !important;}

"Pemindahan badak Jawa ke tempat mana pun itu harus terukur. Harus terukur, ya. Karena ya hewan atau makhluk hidup itu memiliki hubungan relasi langsung dengan milieu (lingkungan) di mana dia hidup," kata Pigai kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Selain mempertimbangkan habitat badak Jawa, Pigai meminta pemerintah memastikan kelestarian alam di kawasan Ujung Kulon tetap terjaga. Pihaknya menyebut kawasan tersebut memiliki perhatian internasional karena berkaitan dengan penyelamatan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

"Yang kedua, perlu juga untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan di Ujung Kulon. Karena Ujung Kulon itu tempat yang di mana dikenal sebagai tempat yang menjadi perhatian internasional terutama yang terkait dengan penyelamatan ekosistem dan biota," ujarnya.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline)

Pigai juga menyoroti perlindungan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Dia meminta agar rencana pemindahan satwa tidak berdampak pada penggusuran atau tersingkirnya masyarakat dari lingkungan tempat tinggal mereka.

"Yang ketiga, kelestarian masyarakat. Bagaimana melindungi, memproteksi masyarakat lokal yang hidup di Ujung Kulon. Perlindungan terhadap mereka. Jangan sampai mereka disingkirkan, digeserkan karena ada faktor A atau faktor B, faktor C," katanya.

Sekali lagi, Pigai mengingatkan apabila pemindahan satwa ke tempat konservasi tidak menjamin keberhasilan perkembangbiakannya. Pigai mencontohkan burung cendrawasih yang belum tentu berkembang dengan baik di tempat konservasi di Pulau Jawa maupun di luar habitat alaminya.

“Karena kalau kita pindahkan Badak Jawa itu dari tempat habitatnya, jangan-jangan tidak berkembang. Tidak berkembang,” katanya.

“Coba kita lihat tempat konservasi hewan di seluruh Indonesia. Setiap provinsi kan ada tempat konservasi hewan. Cendrawasih berkembang nggak di Pulau Jawa? Dibandingkan di Papua. Di Papua pun tempat yang konservasi belum tentu berkembang. Dia berkembang di alam bebas,” katanya.

Kemenhut membantah

 

Loading...
.img-follow{width: 22px !important;margin-right: 5px;margin-top: 1px;margin-left: 7px;margin-bottom:4px}
Ikuti Whatsapp Channel Republika
.img-follow {width: 36px !important;margin-right: 5px;margin-top: -10px;margin-left: -18px;margin-bottom: 4px;float: left;} .wa-channel{background: #03e677;color: #FFF !important;height: 35px;display: block;width: 59%;padding-left: 5px;border-radius: 3px;margin: 0 auto;padding-top: 9px;font-weight: bold;font-size: 1.2em;} @font-face { font-family: "LPMQ"; src: url("https://static.republika.co.id/files/alquran/LPMQ-IsepMisbah.ttf") format("truetype"); font-weight: normal; font-style: normal } .arabic-text { font-family: "LPMQ"; font-weight: normal !important; direction: rtl; text-align: right; font-size: 2.5em !important; line-height: 49px !important; }

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
BGN ingatkan pengelola SPPG pahami tahapan validasi penerima MBG
• 14 jam laluantaranews.com
thumb
Menperin: Keanggotaan otomatis Kadin tak boleh bebani IKM
• 23 jam laluantaranews.com
thumb
KPK Ungkap Tiga Modus Korupsi Dana Bencana BNPB, dari Pinjam Bendera hingga Markup Proyek
• 1 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Gerindra Jateng Tegak Lurus Ikut Keputusan Presiden soal Kursi Wapres
• 20 jam lalukumparan.com
thumb
Mirae Asset Ungkap Prospek Saham Telekomunikasi, ARPU dan Infrastruktur Jadi Penopang
• 14 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.