Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Buntut Penyadapan Presiden

detik.com
1 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Polri telah selesai menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Disebutkan, Eko Hadi terbukti melakukan perbuatan tercela.

"Terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua yaitu sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko usai sidang etik di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Baca juga: Eko Hadi Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan, Dipimpin Komjen Hendro Pandowo

Sebagai informasi, Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Eko, dua perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Ahrie Sonta (AS).

Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut bahwa para tersangka terindikasi menyadap Presiden Prabowo.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Selain pada Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.

"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.
Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.

Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada, Selasa (10/11). Majelis KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ahrie Sonta.

"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik.

"Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," imbuhnya.

Atas putusan pemecatan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan upaya banding yang selanjutnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding.

Baca juga: Potret Irjen Eko Hadi Berseragam Lengkap Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan




(ond/lir)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
AS Batasi Ekspor Chip AI Canggih ke Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand
• 11 jam laluidxchannel.com
thumb
Genangan Huntara 4 Aceh Tamiang Mulai Surut, Kementerian PU Bangun Kolam Resapan
• 14 jam laludisway.id
thumb
Eks Anggota BIN sebut Tentakel Geng Solo Masih 70 Persen di Pemerintahan, Ingatkan Prabowo Agar Tidak Terjebak
• 1 jam laluviva.co.id
thumb
BMKG Rilis Prospek Cuaca Sepekan Periode 17-23 November 2026, Mana Saja Wilayah Waspada Hujan Lebat?
• 15 jam lalukompas.tv
thumb
Gempa M 7,1 Maluku Tak Picu Tsunami, Ini Penjelasan Badan Geologi
• 8 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.