Jakarta, VIVA - Kementerian PPN/Bappenas memberikan dukungan terhadap penguatan peran dan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dalam menjalankan reforma agraria, mempercepat penyelesaian konflik pertanahan, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam pertemuan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., di Jakarta, Selasa (17/11).
Pertemuan membahas penguatan kelembagaan dan percepatan penyelesaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN agar lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat menjalankan mandat nasionalnya secara efektif.
Kepala BRAN menyampaikan apresiasi atas dukungan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang memandang reforma agraria sebagai bagian strategis dari pembangunan nasional, terutama dalam menjawab meningkatnya kebutuhan tanah untuk pangan, energi, perumahan, infrastruktur, dan investasi.
"Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy, atas dukungan dan perhatian yang diberikan terhadap penguatan BRAN. Sinergi ini sangat penting agar reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan penataan tanah, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses kesejahteraan bagi rakyat," ujar Prof. Dedi.
Penguatan BRAN untuk Penyelesaian Konflik Agraria
Kepala BRAN menegaskan bahwa persoalan agraria semakin kompleks, baik terkait tumpang tindih penguasaan tanah, konflik hak, ketimpangan akses lahan, maupun kebutuhan tanah bagi pembangunan.
Kondisi tersebut membutuhkan kelembagaan permanen yang memiliki kewenangan jelas, struktur proporsional, serta kemampuan mengoordinasikan penyelesaian persoalan lintas sektor hingga tingkat daerah.
"BRAN hadir untuk memperkuat kemampuan negara dalam menyelesaikan persoalan agraria secara menyeluruh. Penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada aspek administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum, memulihkan hak masyarakat, dan memastikan tanah dapat dimanfaatkan secara produktif," jelas Prof. Dedi.
BRAN telah melakukan audiensi dengan lebih dari 15 kementerian/lembaga guna membangun sinergi pelaksanaan reforma agraria. Sementara itu, penguatan sistem data agraria nasional membutuhkan integrasi informasi dari sekitar 20-30 kementerian/lembaga terkait.





