Jakarta, VIVA - Juru bicara (jubir) Kementerian ESDM, Dwi Anggia sebut tidak ada izin pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Namun, kata dia, wilayah usaha pertambangan (WUP) yang ditetapkan ialah di sebagian perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), bukan di kawasan TNUK.
Dalam penjelasannya, Dwi Anggia mengatakan penetapan wilayah pertambangan memiliki dasar historis. Bahkan dia mengungkit Kepmen ESDM pada 2014.
"Di mana pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan Wilayah Pertambangan yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) pada perairan laut provinsi Banten, yang kemudian tertuang dalam Kepmen ESDM No 1204 Tahun 2014, di mana usulan tersebut dikecualikan," kata Dwi Anggia kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Bahkan kata dia, pada 2014, Pemprov Banten melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut yang menyebabkan sebagian wilayah perairan TNUK masuk ke WUP. Kemudian, hal ini ditetapkan dalam Kepmen Tahun 2017.
"Melalui surat Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015, yang kemudian ditetapkan dalam Kepmen No 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Keputusan ini kemudian kembali ditetapkan melalui Kepmen No 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten," ujarnya.
Anggia menjelaskan, Kepmen ESDM No 65 K Tahun 2026 yang saat ini menjadi sorotan hanya mengulang dan memperbaiki sebagian dari Kepmen Tahun 2022. Dia mengatakan WUP bukan di kawasan TNUK.
"Sementara itu, Kepmen ESDM No 65 K Tahun 2026 hanya mengulang dan memperbaiki sebagian dari Kepmen Tahun 2022 tersebut sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten. Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK)," katanya.
Dia menyebutkan wilayah perairan sekitar TNUK memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Dia menekankan penetapan WUP merupakan wilayah pertambangan yang masuk perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional alih-alih perizinan untuk melakukan kegiatan penambangan.
"Setiap proses penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No 4 Tahun 2009 yang terakhir diubah menjadi UU No 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Proses ini termasuk mempertimbangkan kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan," jelasnya.





