JAKARTA, KOMPAS — Proses penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota 2027 hanya memiliki waktu tak sampai dua pekan. Kementerian Ketenagakerjaan menyosialisasikan mekanisme sekaligus mengirimkan surat edaran kepada kepala daerah pada Senin (16/11/2026).
“Senin kemarin (16/11/2026), kami telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan gubernur, bupati, dan walikota di kantor Kementerian Dalam Negeri. Surat edaran penetapan upah minimum pun telah kami kirim,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli kepada wartawan usai menghadiri peresmian Magang Nasional Angkatan II Putaran 3A di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Penetapan upah minium 2027 merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan ini diundangkan dan mulai berlaku efektif per 28 Oktober 2026.
Sesuai jadwal pemerintah, upah minimum provinsi (UMP) 2027 paling lambat ditetapkan pada 21 November 2026. Upah minimum sektoral provinsi (UMSP) ditetapkan paling lambat pada 26 November 2026.
Adapun batas akhir penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) jatuh pada 25 November 2026. Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ditetapkan paling lambat lima hari kemudian, yaitu 30 November 2026. “Dari segi waktu (menghitung) sebenarnya cukup ya,” kata Yassierli.
Yassierli menjelaskan, penetapan upah minimum 2027 merujuk pada pasal 137 hingga 139 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Dalam regulasi ini, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.
Penghitungan upah minimum sesuai UU No 27/2026 menggunakan nilai tertinggi yang dihasilkan dari formula atau KHL. Untuk formula, UU mengamanatkan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dalam rentang 0,5 hingga 1,0.
Perhitungannya melalui Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan telah menyerahkan data ekonomi, ketenagakerjaan, dan estimasi kebutuhan hidup layak sebagai bahan pertimbangan.
Dalam surat edaran, Kemenaker memberikan data BPS tentang kondisi ekonomi dan estimasi KHL berdasarkan komponen konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Misalnya, pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.
“Setelah surat edaran dari kami, pihak yang lebih banyak berperan menghitung upah minimum 2027 adalah dewan pengupahan daerah. Di dalamnya ada unsur dari pengusaha, unsur dari perwakilan serikat pekerja dan buruh, dan unsur dari pemerintah. Mereka memberikan rekomendasi kepada gubernur, dan gubernur yang menetapkannya,” ucap Yassierli.
Secara terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, penetapan upah minimum 2027 harus menghormati mekanisme perundingan dan rekomendasi yang dihasilkan melalui dewan pengupahan daerah. Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tidak seharusnya melakukan intervensi yang berpotensi mengurangi nilai kenaikan upah.
KSPI mengusulkan agar kenaikan upah minimum 2027 yaitu 7,5 persen sampai 9,5 persen. Dengan kenaikan sebesar ini, artinya, indeks tertentu yang digunakan mentok ke yang tertinggi.
Secara khusus, dia berharap agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak kembali mengubah atau membatalkan rekomendasi UMSK yang disampaikan oleh bupati dan wali kota. Pada 2025, penetapan UMSK Jawa Barat menjadi sengketa hukum karena Pemerintah Provinsi mengubah kenaikan UMSK yang direkomendasikan oleh bupati/walikota.
Ia menyinggung persoalan penetapan UMSK di Jawa Barat yang sebelumnya menjadi sengketa hukum. Menurut Said Iqbal, pemerintah provinsi harus menghormati rekomendasi yang telah disusun melalui mekanisme pengupahan di daerah.
KPSI juga berharap agar Provinsi DKI Jakarta tidak kembali menggunakan indeks tertentu sebesar 0,7 dalam penghitungan kenaikan upah minimum. Menurutnya, nilai upah minimum DKI Jakarta yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang perlu menjadi perhatian serius, mengingat tingginya biaya hidup di ibu kota.
Ia berharap indeks tertentu yang digunakan dalam perhitungan upah minimum DKI Jakarta dapat ditingkatkan menjadi 0,9 agar kenaikan upah lebih mencerminkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja.
KSPI, Said melanjutkan, mengkhawatirkan proses pembahasan upah minimum 2027 di dewan pengupahan daerah berpotensi mengalami keterlambatan karena UU No 27/2026 baru ditetapkan pada 28 Oktober 2026 dan langsung berlaku.
“Dugaan saya kemungkinan agak molor memang penetapan upah minimum. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mungkin baru awal Desember 2026, pasar kerja akan mendapatkan nilai kenaikan upah minimum tahun 2027, baik UMK, UMP, UMSK, ataupun UMSP,” ucap Said.
Ketua Komite Regulasi Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Mira Hanartani di Jakarta, Senin (16/11/2026), mengatakan, implementasi upah minimum saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip upah minimum sebagai jaring pengaman bagi pekerja. Hal ini dipengaruhi oleh desain kebijakan upah minimum yang cenderung kurang mampu dipenuhi oleh mayoritas pengusaha.
”Jika upah minimum benar-benar berfungsi sebagai jaring pengaman, seharusnya mayoritas pengusaha mampu membayarnya. Ketika banyak pengusaha tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut hingga memerlukan aturan tersendiri, berarti ada persoalan dalam konstruksi kebijakan upah minimum. Prinsip inilah yang terus kami ingatkan,” ujarnya.





