Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dua lokasi alternatif untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yakni di Cakung, Jakarta Timur, dan Pegadungan, Jakarta Barat. Kedua lokasi tersebut memiliki luas total sekitar dua hektare.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, usulan dua lokasi tersebut telah disampaikan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tambahan pembangunan Sekolah Rakyat setelah adanya penambahan kuota dari Presiden.
“Hal yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, ketika kemarin bersama dengan Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi, satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11), dikutip dari Antara.
Pramono menyebut kedua lokasi tersebut memiliki luas sekitar dua hektare dan memang dipersiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Karena ada penambahan kuota yang diberikan oleh Bapak Presiden, kami menyiapkan dua tempat, satu di Jakarta Barat, satu di Jakarta Timur. Jakarta Timur saya ingat tempatnya di Cakung,” ujarnya.
Penyiapan dua lokasi alternatif ini mencuat di tengah polemik rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI).
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut UI bersedia menyediakan sekitar delapan hektare dari kawasan hutan kota yang luasnya lebih dari 100 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Namun, UI kemudian memberikan klarifikasi. Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro mengatakan lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berada di kawasan kampus sisi Jakarta, bukan di dalam Hutan Kota UI.
UI menegaskan kawasan hutan kota tetap menjadi area preservasi yang dijaga kelestariannya. Dengan demikian, rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak mengubah komitmen universitas untuk mempertahankan hutan kota.
Gus Ipul juga mengamini penjelasan UI bahwa area yang dipetakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat merupakan lahan yang berdekatan dengan hutan kota, bukan berada di dalam kawasan tersebut.
Pramono Tak Ingin Hutan Kota UI Beralih FungsiSelain polemik pembangunan Sekolah Rakyat, pengelolaan Hutan Kota UI juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pramono mengatakan, pihak UI memiliki keinginan untuk menyerahkan pengelolaan hutan kota yang berada di sisi Jakarta kepada Pemprov DKI. Ia menyatakan tidak keberatan dengan rencana tersebut.
Menurut Pramono, pengelolaan hutan kota akan menjadi tanggung jawab yang cukup berat bagi sebuah perguruan tinggi. Di sisi lain, Jakarta masih membutuhkan tambahan ruang terbuka hijau.
Meski demikian, Pramono menegaskan tidak setuju apabila kawasan tersebut dialihkan untuk peruntukan lain, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan, secara prinsip. Bahkan, Jakarta sedang memerlukan untuk ruang terbuka hijau lebih banyak. Tetapi, saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini (hutan kota UI) peruntukannya dialihkan,” kata Pramono.
Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Prastowo Yustinus juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI mendapat informasi mengenai rencana penyerahan pengelolaan Hutan Kota UI.
Jika rencana tersebut terealisasi, Pemprov DKI berkomitmen merawat kawasan itu dan mengembangkannya menjadi kebun raya terpadu.
Prastowo mengatakan Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan UI untuk memastikan pengelolaan hutan kota dilakukan secara tepat dan berkelanjutan.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program Sekolah Rakyat sekaligus mempertahankan dan menambah ruang terbuka hijau di Jakarta.
Sementara itu, Analis Tata Kota Yayat Supriyatna mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan keberadaan ruang terbuka hijau di tengah kebutuhan pembangunan.
Menurut Yayat, ruang terbuka hijau di Jakarta saat ini tinggal sekitar 5%. Karena itu, kawasan yang masih tersedia perlu dipertahankan.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan di sekitar hutan kota perlu memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem, termasuk habitat satwa, pencahayaan pada malam hari, serta fungsi kawasan sebagai daerah resapan air.
Berdasarkan Peta Smart Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta, sebagian besar kawasan Hutan Kota UI di sisi Jakarta ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau. Sementara itu, sebagian kecil lainnya masuk zona sarana pelayanan umum.




