Pakar Otonomi Daerah Sebut Wapres Harus Paham Persoalan Daerah

jpnn.com
15 menit lalu
Cover Berita

jakarta.jpnn.com - Pakar otonomi daerah Profesor Djohermansyah Djohan menilai calon wakil presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto harus memahami persoalan daerah dan mampu memperbaiki hubungan pemerintah pusat dengan daerah. 

Menurut Guru Besar IPDN tersebut, persoalan otonomi daerah semakin kompleks sehingga dibutuhkan wakil presiden yang mampu menjadi penghubung sekaligus menyelesaikan masalah secara efektif.

BACA JUGA: GP Al Washliyah: Dasco Layak Dampingi Prabowo, Punya 5 Modal Kepemimpinan

"Dengan begitu, ketika ada masalah-masalah dalam hubungan pusat dan daerah, wakil presiden bisa tampil dan mampu menyelesaikan dengan tuntas sampai ke akar-akarnya. Pusat dan daerah tidak lagi menjadi isu yang selalu dipertentangkan, tetapi harmonis, selaras, dan serasi," ujar Prof Djohermansyah, Selasa (17/11/2026).

Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menilai hubungan pusat dan daerah saat ini menghadapi persoalan serius, terutama menyangkut pembagian kewenangan dan kebijakan fiskal.

BACA JUGA: Presiden Prabowo Disarankan Lirik 4 Pimpinan DPD untuk Cawapres

"Jujur saja, saat ini hubungan pusat-daerah tidak harmonis dan kurang serasi. Bagaimana program presiden bisa landing dengan baik kalau di daerah banyak protes soal pemusatan kewenangan, pemusatan belanja fiskal, dan lainnya?" katanya.

Menurut Djohermansyah, wakil presiden yang memahami persoalan daerah dapat membantu Presiden memastikan program nasional berjalan efektif hingga tingkat pemerintahan daerah.

BACA JUGA: Dasco Serahkan Penanganan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo ke Kepolisian

Namun, ia menegaskan figur bisa berasal dari mana saja. Yang terpenting memiliki pengetahuan, kepedulian, dan kemampuan menangani persoalan daerah.

Mengenai figur yang dapat dipertimbangkan, Djohermansyah menyebut sejumlah nama dari latar belakang berbeda.

Dari unsur tokoh yang memiliki pengalaman formal mengurus daerah, ia menyebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

"Mereka sama-sama punya portofolio formal mengurus daerah," ujarnya.

Meskipun dalam beberapa kesempatan Sultan Baktiar Najamudin menegaskan bahwa DPD RI tidak dalam posisi mengusulkan nama calon, tetapi menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Prabowo. 

Sementara dari kalangan yang memiliki kedekatan politik dengan Presiden Prabowo, Djohermansyah menyebut Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Sudaryono. 

Menurutnya, calon wakil presiden tidak harus berasal dari partai politik tertentu. Faktor loyalitas, keselarasan kerja, dan kemampuan mendampingi Presiden juga menjadi pertimbangan.

"Yang penting loyal, punya chemistry. Tidak berpotensi menjadi kompetitor di Pilpres 2029. Tidak menantang presiden, tidak akan mendahului presiden, bekerja demi presiden. Itu yang terpenting," katanya.

Ia mengingatkan, wakil presiden juga memiliki fungsi konstitusional untuk menggantikan Presiden apabila terjadi kondisi sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

"Wapres itu ban serep, kalau presiden sewaktu-waktu berhalangan, wapresnya akan menggantikan sebagai presiden. Saya kira Prabowo akan berjaga-jaga untuk itu, dia akan cari aman," ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Arah Institute Sunardi Panjaitan memiliki pandangan lebih spesifik.

Dia mengusulkan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan empat pimpinan DPD RI sebagai representasi formal kepentingan daerah.

"Patut untuk Pak Prabowo pikirkan, untuk mempertimbangkan wapres dari representasi resmi daerah yang ada dalam lembaga negara, yaitu DPD RI," kata Sunardi.

Dia sependapat dengan Prof Djohermansyah bahwa persoalan daerah kerap tidak memperoleh perhatian yang memadai dalam pengambilan kebijakan nasional.

Akibatnya, sejumlah program pemerintah pusat menghadapi hambatan ketika dilaksanakan di daerah.

Sunardi menilai DPD RI memiliki posisi kelembagaan untuk menjembatani komunikasi dan kepentingan pemerintah pusat dengan daerah.

"Keempat representasi resmi daerah tersebut patut dipertimbangkan menjadi wapres," tegasnya.

Empat pimpinan DPD RI periode 2024–2029 tersebut adalah Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI asal Bengkulu; Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD RI asal Sulawesi Selatan; Yorrys Raweyai, Wakil Ketua DPD RI asal Papua Tengah; serta GKR Hemas, Wakil Ketua DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Sunardi, pengalaman para pimpinan DPD RI dalam menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan daerah menjadi alasan untuk memasukkan mereka dalam pertimbangan calon wakil presiden.

Meski demikian, keputusan pengusulan calon wakil presiden tetap menjadi kewenangan Presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden. (*)


Redaktur & Reporter : Ragil


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Waktu Terbaik Minum Kopi, Efeknya Bisa Bikin Panjang Umur
• 17 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Investasi Tenun Tonic Diduga Rugikan Nasabah Rp 1,9 Miliar
• 11 jam laluliputan6.com
thumb
Airlangga: Ratifikasi ICA-CEPA Siap Perluas Akses Pasar Ekspor ke Kanada
• 13 jam lalumetrotvnews.com
thumb
7 Makanan yang Disukai Tikus untuk Umpan Jebakan Efektif
• 7 jam lalubeautynesia.id
thumb
Mendagri Tito Tak Restui Obligasi Jakarta, Pramono Disarankan Pinjam Dana Lewat PT SMI
• 6 jam laludisway.id
Berhasil disimpan.