Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengatakan penyidik belum menetapkan tersangka makar dalam pengusutan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepolisian saat ini masih fokus mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat konstruksi hukum terkait indikasi tindak pidana makar tersebut.
Saat ditanya awak media terkait indikasi makar dalam perkara tersebut, Suyudi langsung menjawab singkat bahwa penyidik belum menetapkan tersangka.
"Belum. Kami masih dalam proses penyelidikan, sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan," ujar suyudi di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11)."
Menurut Suyudi, tim penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti elektronik berupa perangkat gawai. Seluruh barang bukti tersebut tengah dipelajari secara mendalam oleh penyidik.
"Begitu juga alat bukti lain terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini," ujar Suyudi.
Dalam konferensi pers yang sama, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan sempat menyinggung pengusutan kasus penyadapan terhadap Presiden yang ditangani Bareskrim Polri. Syahganda menyebut penanganan perkara atas instruksi kepala negara tersebut telah mencatat kemajuan.
"Saya dengar tadi sudah banyak kemajuan dilakukan oleh Bapak Kabareskrim dan akan diumumkan segera nanti tentang tersangka-tersangka itu akan sesuai dengan perintah Bapak Presiden kepada Bapak Kapolri," kata Syahganda.
Sebelumnya, keempat tersangka kasus penyadapan meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang diduga menginisiasi perintah, menentukan sasaran penyadapan, serta menerima laporan akhir hasil operasi.
Tersangka kedua adalah mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi (SU) yang berperan menyetujui teknis penyadapan sekaligus meneruskan laporan analisis harian kepada pimpinan.
Dua tersangka lainnya merupakan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), yakni Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan Ahrie Sonta (AS).
Keduanya diduga menyetujui serta meneruskan instruksi penyadapan kepada operator tanpa prosedur permohonan resmi penyidik, sekaligus mengoordinasikan aktivitas pengawasan (surveillance) di lapangan.




