Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal terhadap personel yang melanggar. Penegasan itu disampaikan menyusul pengumuman hasil sidang etik terhadap salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Irjen Eko Hadi Santoso.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan penegakan disiplin maupun kode etik profesi merupakan komitmen berkelanjutan institusi.
"Sebelum saya sampaikan lebih lanjut terkait dengan hasil dari putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap EHS, ini adalah sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan disiplin maupun kode etik profesi, yang tentunya Polri terus akan melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran," kata Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Dia menuturkan langkah penindakan internal sejalan dengan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengenai gerakan bersih ke dalam. Menurutnya, integritas setiap anggota menjadi pondasi utama kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.
"Sebagaimana yang akan kami sampaikan juga ini selaras dengan program Bapak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, terkait dengan bersih ke dalam," ujarnya.
"Bersih ke dalam bisa dimaknai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," sambung Trunoyudo.
Lebih lanjut, Trunoyudo memastikan proses penegakan kode etik dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Polri, kata dia, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh anggota tanpa pandang bulu.
"Dalam upaya tersebut, Polri senantiasa berkomitmen untuk menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan azas equality before the law," ucapnya.
"Equality before the law dimaknai bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," tegasnya.
(ond/lir)





