Dumai Tidak Akan Menjadi Hub Hanya karena Dibangun

katadata.co.id
1 jam lalu
Cover Berita

Pelabuhan bisa dibangun dalam hitungan tahun, tetapi kapal tidak otomatis datang. Itulah ujian terbesar rencana PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menjadikan Dumai hub (pusat jaringan) alih muat (transshipment) internasional, yaitu pemindahan peti kemas dari satu kapal ke kapal lain. 

Pelindo menargetkan operasi awal bertahap pada 2030, melihat peluang dari limpahan muatan di Tanjung Pelepas dan Port Klang (Malaysia), dan mengincar sekitar 40% alih muat di Selat Malaka. Kini sekitar 60% dikuasai Singapura dan Malaysia. Selat itu dilintasi sekitar 110 ribu kapal per tahun, atau kira-kira 300 kapal per hari. Arahnya masuk akal, tetapi data menunjukkan jarak yang jauh dan jendela peluang yang menyempit.

Mulai dari titik berangkat. Dari 13,34 juta TEU (twenty-foot equivalent unit, satuan setara peti kemas 20 kaki) yang ditangani Pelindo Terminal Petikemas pada 2025, sekitar 8,94 juta TEU (67%) adalah domestik dan 4,40 juta TEU internasional. Dari volume internasional itu, alih muat hanya sekitar 30 ribu TEU, kurang dari 1%. 

Menurut Bisnis.com, Dumai dan Batam masing-masing hanya menangani sekitar 100 ribu peti kemas internasional, sedangkan Belawan sekitar 1,5 juta. Bandingkan dengan Singapura 44,66 juta TEU, Tanjung Pelepas 14,03 juta TEU, dan Port Klang 15,14 juta TEU pada 2025. 

Volume internasional Dumai setara sekitar 0,2% Singapura. Ketiga pelabuhan itu menangani 73,83 juta TEU, sekitar 5,5 kali seluruh volume Pelindo. Pelindo sendiri menyebut Dumai masih berskala menengah, sedangkan kapal minimal 10.000 TEU menuntut pasokan muatan yang stabil dan masif.

Target 40% perlu diterjemahkan ke dalam TEU agar bisa dinilai. Sebagai ilustrasi, satu juta TEU alih muat per tahun, masih jauh di bawah Tanjung Pelepas, sudah sekitar 33 kali lipat alih muat Pelindo pada 2025 dan mendekati target kapasitas terminal baru Belawan bersama DP World (Dubai Ports World, operator pelabuhan global asal Uni Emirat Arab), yaitu 1,4 juta TEU. Dalam empat tahun menuju 2030, lonjakan itu hanya mungkin jika komitmen pelayaran terkunci sejak sekarang.

Strategi menangkap limpahan bertumpu pada sesaknya pelabuhan Malaysia, padahal kesesakan itu sedang dikejar kapasitas baru. Westports, operator terminal peti kemas di Port Klang, menangani 11,33 juta TEU pada 2025 dari kapasitas 14 juta TEU, atau sekitar 81%. 

Proyek Westports 2 akan menggandakan kapasitas menjadi sekitar 28 juta TEU. Terminal pertamanya, CT10 (Container Terminal 10), dijadwalkan beroperasi pada semester II-2028. CT10 sampai CT13 menambah enam juta TEU per tahun dan beroperasi penuh pada 2035. Tanjung Pelepas juga merencanakan kapasitas 16,5 juta TEU pada 2029.

Artinya, tambahan kapasitas Malaysia datang satu hingga dua tahun sebelum Dumai beroperasi. Enam juta TEU di Port Klang saja sekitar 60 kali lipat volume internasional Dumai hari ini. Ekspansi itu bertahap, sehingga tekanan kapasitas tidak hilang seketika. Namun limpahan bergantung pada keputusan pihak lain dan bisa menyusut sebelum Dumai siap.

Kalau limpahan tidak cukup, fondasinya adalah pelanggan jangkar (anchor customer), yaitu pelayaran besar yang membawa volume tetap. Tanjung Pelepas menerima kapal pertamanya pada Oktober 1999 dan mencapai satu juta TEU dalam 571 hari. Pada Agustus 2000, Maersk Sealand (Denmark) membeli 30% saham dan memindahkan pusat alih muatnya dari Singapura. Evergreen (Taiwan) menyusul pada 2002. Volume melonjak dari 0,02 juta TEU pada 1999 menjadi 0,42 juta pada 2000, 2,05 juta pada 2001, dan 4,2 juta pada 2005.

Pelajaran itu ada harganya. Menurut narasumber industri yang dikutip Oxford Business Group, kedua pelayaran menerima paket insentif besar. Hingga kini APM Terminals, unit usaha terminal Maersk, masih memegang 30% saham Tanjung Pelepas. Polanya terulang dua dekade kemudian: pada semester I 2025, volume Tanjung Pelepas tumbuh 15,4%, tertinggi di antara pelabuhan besar dunia, terutama berkat kapal aliansi Gemini (Maersk dan Hapag-Lloyd). Setahun penuh, pertumbuhannya 13,8%. Volume mengikuti keputusan jaringan pelayaran, bukan sebaliknya.

Pelayaran menghitung biaya total, bukan tarif satu pelabuhan. Sebagai pembanding, tarif alih muat peti kemas 20 kaki di Port Klang RM209,30 (ringgit Malaysia) per TEU sejak Juli 2025, dan dijadwalkan naik menjadi 236,60 ringgit pada Januari 2027, atau sekitar 13%. Kenaikan itu memberi celah, tetapi hanya jika biaya total lewat Dumai lebih rendah: tarif, produktivitas bongkar muat, kepastian jadwal, kecepatan kepabeanan, dan ongkos menyimpang dari jalur utama.

Ada tiga langkah sebelum beton dicor. Pertama, Pelindo perlu menjajaki komitmen MSC (Mediterranean Shipping Company), Maersk, CMA CGM (Compagnie Maritime d'Affrètement–Compagnie Générale Maritime, Prancis), COSCO (China Ocean Shipping Company), ONE (Ocean Network Express, Jepang), Evergreen, dan HMM (Hyundai Merchant Marine, Korea Selatan): rute, volume realistis, frekuensi singgah, dan syaratnya. Prioritaskan pelayaran yang belum terkunci pada pusat regional, karena aliansi Gemini sudah menjadikan Tanjung Pelepas pusat alih muatnya. 

Kedua, pertimbangkan mitra operator global; hasil kerja sama DP World di Belawan patut dievaluasi sebelum modelnya dipakai di Dumai. Ketiga, bangun bertahap dengan ambang volume dan komitmen layanan yang sudah tercapai, bukan proyeksi. Insentif tarif, bila dipakai, harus jelas penanggungnya, jangka waktunya, dan volume imbalannya.

Faktor kebijakan juga menentukan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta pembagian fungsi Dumai, Batam, dan Kuala Tanjung agar tidak terjadi duplikasi dan investasi berlebih. Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, mengaku belum melihat komitmen Kementerian Perhubungan, padahal Pelindo tidak bisa berjalan tanpa dukungan regulator.

Dumai tidak perlu menyaingi Singapura. Sasaran realistisnya adalah menarik muatan Indonesia yang secara komersial layak dialihkan dari pusat alih muat luar negeri. Sebagian muatan terikat jaringan pelayaran yang mapan dan tidak bisa dipaksa pindah. Ukuran keberhasilan pun bukan panjang dermaga, melainkan pertumbuhan volume alih muat, keteraturan jadwal kapal, dan daya saing biaya.

Dumai tidak akan menjadi hub hanya karena dibangun. Dumai akan menjadi hub jika perusahaan pelayaran punya alasan bisnis yang kuat untuk datang dan terus kembali.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
KDM Bakal Panggil Aparat Keamanan Usai Pabrik BYD di Subang Berulang Kali Didatangi Ormas
• 11 jam lalukumparan.com
thumb
Irjen Eko Hadi Banding Putusan Pemecatan dari Polri
• 10 jam laluliputan6.com
thumb
Hong Kong Gelar Forum Pedagang Maritim Dunia 2026, Perkuat Kerja Sama Pelabuhan dan Pelayaran Hijau
• 19 jam lalupantau.com
thumb
5 Langkah Penting yang Bisa Dilakukan untuk Pemulihan Rumah Pasca Banjir
• 11 jam lalutvonenews.com
thumb
Diikuti 900 Rider, Jabar Classic 2026 Jadi Ajang Pemanasan Menuju Kejurnas
• 8 jam laluviva.co.id
Berhasil disimpan.