Indonesia menyambut kesempatan memasuki percakapan pasar karbon global dengan pesan tegas, yakni kerja sama harus tetap menghormati keputusan nasional. Keanggotaan koalisi pasar karbon global menjadi pintu Indonesia untuk diplomasi pengakuan sistem domestik sekaligus memperbaiki kesiapan pelaksanaannya.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam pertemuan koalisi, di Antalya, Turki, Selasa (17/11/2026), menyampaikan posisi Indonesia mengenai arah kerja sama dan batas partisipasinya.
Nani mengapresiasi Brasil, China, dan Uni Eropa atas penyambutan keanggotaan Indonesia dalam forum kerja sama tersebut. Namun, partisipasi itu tidak boleh menciptakan target atau kewajiban baru di luar kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau NDC.
Pertemuan tingkat tinggi Open Coalition on Compliance Carbon Markets berlangsung dalam rangkaian Konferensi Para Pihak Ke-31 (COP31) Turki di Antalya, Senin (16/11/2026). Brasil memimpin koalisi sebagai ketua, sedangkan China dan Uni Eropa mendampinginya sebagai wakil ketua dalam kerja sama tersebut.
Kerangka acuannya menempatkan pembelajaran bersama dan penguatan pasar domestik sebagai jalan menuju kemungkinan interoperabilitas antarsistem dalam jangka panjang. Keterangan resmi Komisi Eropa menyebut forum tersebut mengadopsi deklarasi, meluncurkan kelompok kerja, dan membahas prioritas pelaksanaan untuk 2027.
Nani mengungkapkan, Indonesia menempatkan 2027 sebagai tahun implementasi penetapan harga karbon, dengan kontribusi teknis melalui peta jalan nasional. Persiapan perluasan perdagangan emisi ke industri dan limbah juga disebutkan tanpa menetapkan kedua sektor mulai beroperasi tahun depan.
Serial Artikel
Pemerintah Rilis Aturan Baru Nilai Ekonomi Karbon untuk Optimalkan Pemasukan Negara
Selain menambah pemasukan negara, aturan baru itu diharapkan membuat kebijakan karbon lebih sederhana, efisien, dan terdesentralisasi.
Indonesia telah memiliki Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional sebagai asas pelaksanaan perdagangan karbon. Regulasi yang ditetapkan pada 10 Oktober 2025 tersebut menggantikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 sebagai strategi adaptif Indonesia dalam aksi iklim global.
Pengalaman perdagangan emisi telah tersedia di subsektor pembangkit listrik, dengan transaksi tahun 2023 yang dilaporkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut Kementerian ESDM, nilainya mencapai Rp 84,17 miliar dengan volume transaksi 7,1 juta ton karbon dioksida ekuivalen.
Sistem perdagangan emisi mengatur kewajiban pelaku yang tercakup, termasuk pemenuhan batas atau alokasi emisi sesuai desain kebijakan masing-masing. Sementara kredit karbon mewakili hasil pengurangan atau penyerapan emisi yang diterbitkan berdasarkan persyaratan serta metodologi yang berlaku.
Peluang pembiayaan muncul ketika kegiatan mitigasi menghasilkan unit yang memenuhi persyaratan, kemudian memperoleh pembeli melalui mekanisme yang sesuai. Oleh karena itu, luas hutan atau besarnya potensi penyerapan karbon belum dapat langsung disamakan dengan persediaan kredit siap dijual.
Besarnya kepentingan ekonomi terlihat dalam paparan biaya manfaat aksesi Indonesia, yang merujuk kebutuhan investasi pelaksanaan NDC sebesar 472,6 miliar dollar AS. Dokumen NDC mencatat padanannya sebesar Rp 7.552,5 triliun berdasarkan perhitungan awal untuk mencapai target iklim, mencakup energi, pertanian, kehutanan, dan limbah.
Kebutuhan tersebut belum memasukkan sektor proses industri dan penggunaan produk sehingga cakupan pembiayaannya masih dapat berkembang lebih lanjut. Perdagangan karbon membuka salah satu peluang pendanaan, sementara pemenuhan keseluruhan kebutuhan tetap memerlukan sumber pembiayaan lain yang saling melengkapi.
Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 6 Oktober 2026, potensi pasar karbon mencapai 7,7 miliar dolar AS setahun. Nilainya setara sekitar Rp 140,5 triliun menggunakan kurs Jisdor Bank Indonesia pada 16 November 2026, sebesar Rp 18.250 per dolar AS.
Perkiraan tersebut menggambarkan potensi ekonomi yang masih harus diwujudkan melalui proyek, penerbitan unit, serta transaksi dengan pembeli yang memenuhi persyaratan. Kemenko Pangan juga menyebut empat proyek kehutanan awal memiliki estimasi nilai transaksi Rp 5 triliun dan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 500 miliar.
Kedua angka proyek itu masih berupa potensi, dengan penerimaan negara merupakan komponen tersendiri yang tidak boleh dijumlahkan sebagai tambahan transaksi. Nilai tersebut juga tidak dapat langsung dibandingkan dengan kebutuhan investasi NDC karena cakupan dan periode perhitungannya berbeda.
Tiga kelompok kerja teknis yang diluncurkan di Antalya dijadwalkan mulai beroperasi pada Januari 2027, menurut keterangan resmi koalisi. Fokusnya meliputi desain pasar, pemantauan dan akuntansi karbon untuk kesiapan interoperabilitas, serta penggunaan kredit pengimbangan emisi berintegritas tinggi.
Prioritas Indonesia dimulai dari kewenangan menentukan desain dan kecepatan penerapan harga karbon sesuai kebutuhan pembangunan serta kemampuan nasional. Indonesia menyerukan pendekatan bertahap yang sejalan dengan prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda dan kemampuan masing-masing dalam menghadapi perubahan iklim.
Sikap tersebut sejalan dengan deklarasi Antalya, yang menegaskan penghormatan terhadap tanggung jawab anggota dalam merancang dan menjalankan sistemnya sendiri. Penyelarasan jangka panjang dengan demikian perlu dibangun melalui pemahaman bersama, bukan diperlakukan sebagai kewajiban langsung untuk menyeragamkan seluruh sistem.
Kepentingan berikutnya berkaitan dengan registri unit karbon Indonesia, menurut Nani, telah memenuhi standar internasional dan siap terhubung secara global. Pernyataan itu disertai permintaan agar pendekatan bersama koalisi mengakui registri tersebut sekaligus menghormati tata kelola data nasional Indonesia.
Di tingkat pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) menentukan apakah klaim emisi mempunyai dasar yang dapat diperiksa. Catatan penggunaan energi, kegiatan produksi, atau perubahan tutupan lahan perlu mengikuti metode relevan, dengan pemeriksaan sesuai karakter kegiatan.
Hubungan perdagangan dengan target nasional menjadi persoalan berikutnya, terutama jika hasil mitigasi ditransfer untuk digunakan pihak negara lain. Panduan UNFCCC menjelaskan kebutuhan akuntansi yang kuat dalam kerja sama Pasal 6 agar hasil mitigasi tidak dihitung ganda.
Untuk transfer hasil mitigasi internasional dalam kerangka Pasal 6.2, negara peserta menerapkan penyesuaian terkait penghitungan (corresponding adjustment). Penyesuaian tersebut berlaku pada pembukuan pencapaian target, bukan mengubah inventaris emisi nasional yang mencatat keadaan emisi secara nyata.
Artinya, keputusan melepas hasil mitigasi yang diotorisasi perlu disandingkan dengan kebutuhan Indonesia memenuhi target iklimnya sendiri secara konsisten. Perlakuan ini mengikuti mekanisme dan penggunaan yang relevan sehingga tidak boleh digeneralisasi sebagai persyaratan identik bagi seluruh kredit karbon.
Pemerintah perlu menimbang hasil mitigasi yang dapat dialihkan sekaligus kegiatan tambahan untuk mempertahankan jalur pencapaian target nasional Indonesia. Penerimaan transaksi menjadi lebih bermakna jika mendukung pengurangan emisi berikutnya, dengan pembukuan yang tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Persoalan perdagangan barang juga masuk dalam posisi Indonesia, melalui tuntutan agar kebijakan perbatasan memperhitungkan harga karbon domestik yang dibayar. Nani menegaskan langkah menghadapi perubahan iklim tidak boleh menjadi pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional dalam penerapan kebijakan tersebut.
Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan Uni Eropa (CBAM) memperhitungkan emisi yang melekat pada produksi barang tertentu yang diimpor. Komisi Eropa menyebut biaya karbon yang sudah dibayar dapat dikurangkan jika importir mampu membuktikan pembayaran tersebut.
Artinya, kepentingan Indonesia terletak pada kesiapan pembuktian biaya dan data emisi produk, selain komunikasi mengenai perlakuan perdagangan. Keanggotaan koalisi dapat membuka ruang dialog, tetapi pengurangan kewajiban CBAM tetap mengikuti ketentuan mekanisme itu, bukan diperoleh otomatis.
Harapan pasar internasional juga harus dibaca bersama tuntutan kualitas dari calon pembeli yang memiliki kebutuhan dan aturan berbeda. Direktur Jenderal Aksi Iklim Komisi Eropa Kurt Vandenberghe menempatkan kredit internasional berkualitas tinggi sebagai prioritas Uni Eropa untuk tahun berikutnya.
Mengenai pertemuan Antalya, Kurt mengaitkannya dengan persiapan usulan bagi kredit yang dapat mendukung target iklim 2040. Arah kebijakan tersebut membuka konteks pembicaraan permintaan, tetapi belum memastikan jenis ataupun volume kredit Indonesia yang kelak diterima.
Menko Pangan menegaskan, keterlibatan dalam pasar karbon global ini harus berdampak positif bagi petani, nelayan, dan masyarakat desa hutan yang terlibat dalam menjaga sumber daya alam. Kesiapan Indonesia terletak pada data terverifikasi, penelusuran unit, serta aturan penggunaan yang jelas. Proses tersebut membuat keterhubungan pasar karbon domestik dan global menjadi lebih kuat sambil menjaga pencapaian target nasional.





