Pukat UGM Sebut KPK Bisa Minta Informasi dari Raffi Ahmad untuk Usut Potensi Konflik Kepentingan

kompas.tv
17 jam lalu
Cover Berita
Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad memberi keterangan pers di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025). (Sumber: Kemenimipas via ANTARA)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa meminta informasi dari Raffi Ahmad terkait pengadaan jasa influencer oleh pemerintah sebesar Rp14,7 miliar ke perusahaannya.

Permintaan informasi itu dapat dilakukan lembaga antirasuah untuk mendalami pengadaan jasa influencer tersebut. 

"Sangat bisa ya KPK itu bisa meminta informasi. Jadi bukan dalam keterangan memanggil untuk sebagai saksi, bukan. Tetapi untuk meminta informasi," katanya dalam Kompas Petang KompasTV, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, KPK bisa meminta informasi dari semua pihak yang berkaitan dengan pengadaan tersebut. 

Pihak-pihak itu termasuk kementerian atau lembaga yang menggunakan jasa, penyedia jasa, termasuk Raffi Ahmad (RA) sendiri. 

Baca Juga: Raffi Ahmad Ungkap Pernah Konsultasi ke KPK soal Endorsement saat Jadi Pejabat Publik

"Termasuk terhadap RA-nya. Karena RA sekali lagi kenapa ini menjadi penting untuk dibahas? Karena posisi RA sebagai seorang penyelenggara negara punya potensi konflik kepentingan kalau dia menyediakan jasa untuk pemerintah," ujar Zaenur. 

Menurutnya, polemik pengadaan jasa influenser oleh pemerintah ke perusahaan Raffi Ahmad yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden bisa menjadi pembelajaran bagi penyelenggara negara lainnya.

Ia mengingatkan agar penyelenggara negara menghindari konflik kepentingan dengan tidak menyediakan barang atau jasa untuk pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negar (BUMN) ketika menjabat sebagai penyelenggara negara. 

"Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang rumit, tetapi kemudian menjadi panjang karena saya lihat KPK-nya menunggu laporan. Kedua, kementerian dan lembaganya juga belum menjelaskan kepada publik," kata Zaenur. 

Baca Juga: KPK Tunggu Laporan soal Endorsement Raffi Ahmad, Pukat UGM: Harus Proaktif

Semisalpun kasus Raffi Ahmad bukan termasuk korupsi, Zaenur menilai publik juga bakal mempertanyakan apa pentingnya pengadaan sampai Rp14,7 miliar untuk konten dari influencer. 

Menurutnya, publik menunggu penjelasan mengenai penggunaan anggaran tersebut. 

"Ini yang kita nantikan ya kejelasannya ke publik terkait dengan penggunaan anggaran ini, baik dari pihak-pihak terkait, termasuk dari KPK," tuturnya. 

Ia juga mendorong KPK bisa proaktif untuk mendalami polemik pengadaan jasa influencer oleh pemerintah ke perusahaan Raffi Ahmad yang kini menjadi sorotan publik. 

Sebelumnya, KPK mempersilakan masyarakat untuk mengadukan pengadaan jasa influencer oleh pemerintah sebesar Rp14,7 miliar di PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad. 

KPK memastikan siap memproses laporan jika ada masyarakat yang mengadukan hal tersebut. 

"KPK membuka peluang untuk masyarakat untuk melaporkan begitu ya, sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana," ujar Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, Selasa. 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV

Tag
  • pukat ugm
  • kpk
  • komisi pemberantasan korupsi
  • raffi ahmad
  • pengadaan jasa influenser raffi ahmad
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Asuransi Jasindo nilai asuransi parametrik perluas perlindungan petani
• 16 jam laluantaranews.com
thumb
Kasus Dugaan Kekerasan Seksual oleh Bupati Kupang, Menteri Pigai: Keadilan Harus dari Perspektif Korban
• 6 jam laluviva.co.id
thumb
Legenda Arsenal Peter Storey meninggal dunia pada usia 81 tahun
• 20 jam laluantaranews.com
thumb
Sering Begadang? Geser Jam Tidur 2 Jam Lebih Awal, Penelitian Ungkap Dampaknya bagi Kesehatan Mental
• 8 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 16 jam lalumediaapakabar.com
Berhasil disimpan.