Jakarta, VIVA - Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, mendapat perhatian Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Dia meminta aparat penegak hukum mengutamakan perspektif korban dan tidak lamban dalam mengusut perkara tersebut. Pernyataan itu disampaikan Pigai setelah menerima Forum Perempuan Diaspora NTT dan sejumlah pihak terkait di kantornya, Jakarta, Rabu (18/11/26).
Pigai menegaskan, ukuran keadilan dalam perkara kekerasan seksual tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang aparat penegak hukum maupun terduga pelaku. Menurutnya, korban harus menjadi pihak utama yang merasakan apakah proses hukum telah memberikan keadilan.
"Dalam hal ini harus memberikan kepastian keadilan. Keadilan itu harus diukur oleh mereka yang menjadi korban. Korban merasa adil atau tidak, dan penyataan adil itu menurut versi perspektif korban, bukan umum, bukan pelaku, atau bukan penegak hukum," kata Pigai.
Usai menerima laporan dari Forum Perempuan Diaspora NTT, Pigai mengungkapkan dugaan kasus tersebut melibatkan Bupati Kupang dengan seorang perempuan muda sebagai korban. Bahkan, dia menyebut terdapat kemungkinan korban lebih dari satu orang.
Merespons laporan tersebut, Pigai mengaku prihatin terhadap ancaman keselamatan yang dialami perempuan. Dia pun telah memerintahkan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Hak Perempuan (Ditjen PDK), beserta jajaran dan Kantor Wilayah HAM NTT, untuk mengambil langkah konkret dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi.
Kementerian HAM juga berencana bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Provinsi NTT. Pertemuan itu ditujukan untuk mendorong penanganan kasus secara menyeluruh, objektif, imparsial, dan komprehensif.
Tak hanya itu, Pigai turut meminta kepolisian di NTT bekerja cepat dan profesional. Dia menilai penanganan kasus kekerasan seksual tidak cukup hanya dengan menerima laporan dan menjalankan prosedur administratif.
"Profesional, objektif, dan imparsial itu tidak hanya dilihat apakah Anda menindaklanjuti kasus tersebut, tapi ketepatan dan kecepatan bekerja untuk masyarakat merasa ada proses hukum yang sedang berlangsung di dalam institusi aparat penegak hukum," tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut hadir Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga dari Dapil NTT II, Ketua Forum Perempuan Diaspora NTT Sere Aba, serta Direktur Advokasi PADMA Indonesia Greg Retas Daeng.





