Kasus Dugaan Kekerasan Seksual oleh Bupati Kupang, Menteri Pigai: Keadilan Harus dari Perspektif Korban

viva.co.id
6 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, mendapat perhatian Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Dia meminta aparat penegak hukum mengutamakan perspektif korban dan tidak lamban dalam mengusut perkara tersebut. Pernyataan itu disampaikan Pigai setelah menerima Forum Perempuan Diaspora NTT dan sejumlah pihak terkait di kantornya, Jakarta, Rabu (18/11/26).

Baca Juga :
Libur Nataru 2026-2027, Kemenhub Siapkan 8 Juta Kursi Pesawat dan Tambahan Penerbangan Ekstra
Sudah Kantongi Hasil Visum Korban, Polisi Malah Harus Tunggu Bupati Kupang hingga Sabtu untuk Diperiksa

Pigai menegaskan, ukuran keadilan dalam perkara kekerasan seksual tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang aparat penegak hukum maupun terduga pelaku. Menurutnya, korban harus menjadi pihak utama yang merasakan apakah proses hukum telah memberikan keadilan.

"Dalam hal ini harus memberikan kepastian keadilan. Keadilan itu harus diukur oleh mereka yang menjadi korban. Korban merasa adil atau tidak, dan penyataan adil itu menurut versi perspektif korban, bukan umum, bukan pelaku, atau bukan penegak hukum," kata Pigai.

Usai menerima laporan dari Forum Perempuan Diaspora NTT, Pigai mengungkapkan dugaan kasus tersebut melibatkan Bupati Kupang dengan seorang perempuan muda sebagai korban. Bahkan, dia menyebut terdapat kemungkinan korban lebih dari satu orang.

Merespons laporan tersebut, Pigai mengaku prihatin terhadap ancaman keselamatan yang dialami perempuan. Dia pun telah memerintahkan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Hak Perempuan (Ditjen PDK), beserta jajaran dan Kantor Wilayah HAM NTT, untuk mengambil langkah konkret dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi.

Kementerian HAM juga berencana bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Provinsi NTT. Pertemuan itu ditujukan untuk mendorong penanganan kasus secara menyeluruh, objektif, imparsial, dan komprehensif.

Tak hanya itu, Pigai turut meminta kepolisian di NTT bekerja cepat dan profesional. Dia menilai penanganan kasus kekerasan seksual tidak cukup hanya dengan menerima laporan dan menjalankan prosedur administratif.

"Profesional, objektif, dan imparsial itu tidak hanya dilihat apakah Anda menindaklanjuti kasus tersebut, tapi ketepatan dan kecepatan bekerja untuk masyarakat merasa ada proses hukum yang sedang berlangsung di dalam institusi aparat penegak hukum," tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut hadir Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga dari Dapil NTT II, Ketua Forum Perempuan Diaspora NTT Sere Aba, serta Direktur Advokasi PADMA Indonesia Greg Retas Daeng.

Baca Juga :
Tak Cuma Ditertibkan, Dedi Mulyadi Punya Jurus Tak Biasa Berantas Tambang Ilegal
Pabrik BYD di Subang Digeruduk Ormas, Dedi Mulyadi Bongkar Pemicunya
KPK Beberkan Cara Tersangka Korupsi Dana BNPB Raup Uang, Modusnya Bikin Geleng Kepala

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kapolda DIY soal 4 Tersangka Ricuh Yogya: Pembuat Molotov hingga Menyerahkan ke Eksekutor
• 6 jam lalukumparan.com
thumb
Tersangka kasus ATR/BPN klaim kasih Rp70 miliar untuk Muktamar NU
• 17 jam laluantaranews.com
thumb
Kamera Tersembunyi Picu Korsel Perketat Pemeriksaan Ujian Nasional
• 4 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Anak Sudah Makan Setiap Hari Belum Tentu Gizinya Terpenuhi, Ini yang Perlu Diperhatikan
• 2 jam laluviva.co.id
thumb
Setelah 87 Kali Pembahasan, RUU Perampasan Aset Siap Dibawa ke Paripurna
• 6 jam laluliputan6.com
Berhasil disimpan.