Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan utama industri rumput laut dunia. Namun, ambisi itu tidak cukup diwujudkan dengan meningkatkan produksi. Menjadi produsen terbesar tidak otomatis menjadi pemimpin dalam pengolahan, teknologi, dan penciptaan nilai tambah.
Tantangannya adalah memastikan Indonesia tidak sekadar memanen rumput laut, Namun, juga diolah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri, dengan manfaat nyata bagi pembudidaya dan masyarakat pesisir.
Momentum ini relevan dengan penyelenggaraan Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 pada 26-28 Oktober di Jakarta. Forum tersebut mempertemukan prioritas industri Indonesia dengan teknologi global, kapasitas riset, inovasi, dan investasi jangka panjang.
Bagi industri rumput laut, DTIIF 2026 seharusnya menghasilkan proyek industrialisasi rumput laut yang konkret. Hal itu juga sejalan dengan pernyataan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, ketika menghadiri acara peluncuran Integrated Seaweed Development Action Plan (ISDAP) 2026-2030 di Kementerian PPN Bappenas pada 6 Oktober 2026.
Produksi Besar Belum CukupKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi rumput laut Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 11,65 juta ton. Ekspor pada tahun yang sama tercatat sebesar 242,73 ribu ton dengan nilai US$315,62 juta.
Berdasarkan komposisi nilai ekspor yang disajikan KKP, rumput laut kering masih menyumbang 58,5%, sedangkan karagenan 35,6% dan agar-agar 5,9%. Komposisi ini menunjukkan peluang untuk meningkatkan nilai ekonomi melalui pengolahan di dalam negeri.
Indonesia memiliki modal geografis untuk mengembangkan industrialisasi rumput laut: 17.504 pulau, garis pantai sekitar 108.000 kilometer, luas laut 6,4 juta kilometer persegi, dan potensi lahan akuakultur laut 12,1 juta hektare. Sekitar 40 juta penduduk tinggal di wilayah pesisir; sementara 7,5 juta orang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menargetkan produksi rumput laut 14,14 juta ton pada 2029 dan nilai ekspor US$900 juta. Peningkatan volume harus diiringi dengan penguatan industri pengolahan.
Data ISDAP 2026-2030, Indonesia memiliki 57 pabrik dengan produksi sekitar 36.696 ton per tahun dan tingkat utilisasi kapasitas 49,51-60%. Filipina, dengan 16-18 pabrik, dilaporkan memiliki kapasitas 45.000-60.000 ton per tahun. Jumlah pabrik saja tidak cukup; produktivitas, skala ekonomi, efisiensi, dan mutu produk juga menentukan daya saing.
Rumput laut dapat diolah menjadi semi-refined carrageenan (SRC), refined carrageenan (RC), agar-agar, alginat, biostimulan, bioplastik dan biomaterial untuk industri pangan, farmasi, kosmetik, pertanian, dan manufaktur.
Dalam ISDAP 2026-2030, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan investasi hilirisasi rumput laut sebesar Rp2,79 triliun secara kumulatif selama 2025-2029.
Pada semester I-2026, realisasinya mencapai Rp232 miliar, atau 43,8% dari target tahunan Rp530 miliar. Tantangannya adalah mempercepat proyek, memperluas partisipasi investor, dan memastikan investasi memperkuat kemampuan industri dalam negeri.
Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat dipertimbangkan untuk memperkuat tata kelola ekspor dan optimalisasi nilai komoditas strategis. Namun, cakupan awal kebijakan ekspor satu pintu DSI berfokus pada batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pelibatan rumput laut dalam DSI memerlukan penyesuaian mandat dan kebijakan melalui mekanisme yang sah.
Pemerintah dapat mengkaji instrumen yang mendorong pengolahan domestik ketika kapasitas, teknologi, dan pasarnya telah siap. Pengembangan produk dapat dilakukan secara bertahap, dengan memperkuat SRC sebelum meningkatkan kemampuan menghasilkan RC—yang membutuhkan teknologi dan pengendalian mutu yang lebih tinggi.
Pembatasan ekspor bahan mentah perlu didahului dengan kajian dampak, kepastian hukum, serta perlindungan harga dan pendapatan pembudidaya. Jangan sampai kebijakan hilirisasi justru membuat hasil panen sulit terserap atau menekan harga di tingkat petani.
Bangun EkosistemHilirisasi memerlukan bibit unggul, mutu bahan baku yang konsisten, sarana pascapanen, tenaga terampil, riset, pembiayaan, dan logistik efisien. Investasi pengolahan juga perlu lebih dekat dengan sentra produksi, termasuk Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur, untuk menekan biaya transportasi dan menyebarkan manfaat ekonomi ke daerah.
ISDAP 2026-2030 dapat menyatukan program budidaya, industri, pembiayaan, inovasi, dan akses pasar. Kerja sama melalui United Nations Global Seaweed Initiative (UNGSI), juga membuka kesempatan bagi Indonesia memperkuat riset, kapasitas pembudidaya, dan posisi dalam rantai nilai global.
Pendekatan biorefinery dapat memanfaatkan residu pengolahan untuk menghasilkan produk tambahan, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Namun, setiap teknologi perlu melewati pengujian teknis, ekonomi, dan lingkungan sebelum diterapkan secara luas.
Ukuran keberhasilan bukanlah seberapa banyak rumput laut dipanen atau seberapa ketat ekspor diatur. Ukurannya adalah seberapa besar nilai tambah yang tercipta di Indonesia, daya saing industri pengolahan, dan peningkatan kesejahteraan pembudidaya.
Menjadikan Indonesia raja industri rumput laut dunia bukan sekadar ambisi produksi. Ini merupakan agenda untuk menguasai nilai tambah, teknologi, dan masa depan industri berbasis sumber daya terbarukan, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat—khususnya pembudidaya rumput laut.




