Puluhan aktivis dari kelompok masyarakat sipil mendatangi kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026) sore. Mereka menuntut penjelasan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid atas pencabutan ratusan konten yang mengkritisi pemerintah setelah tantangan debat terbuka untuk menjelaskan alasan pencabutan itu diabaikannya.
Jauh sebelum aksi ini, SAFEnet bersama Remotivi merilis temuan 127 konten berisikan tuntutan dan kritik masyarakat yang diturunkan (take down). Data tersebut hasil pemantauan dan aduan yang dihimpun kedua lembaga itu sepanjang April hingga November 2026.
Berdasarkan temuan mereka, 74 persen atau 94 konten yang hilang dari linimasa media sosial diduga berasal dari permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sementara sisanya merujuk pada pedoman komunitas (community guidelines) setiap platform medsos.
Dari laporan itu, penurunan konten paling banyak terjadi di platform X, yakni 44,1 persen. Kemudian disusul Threads sebesar 33,9 persen, Instagram 10,2 persen, Tiktok 9,4 persen, Facebook 1,6 persen, dan 0,8 persen dari platform medsos lainnya.
Dari sepuluh topik yang diturunkan oleh Kemenkomdigi, konten atas seruan dan keprihatinan warganet terhadap kritik pejabat dan pemerintahan, aksi demonstrasi, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sasaran utama. Konten bermuat kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto serta pejabat pemerintahan menjajaki urutan pertama, yakni 50,4 persen atau 64 konten yang diturunkan. Peringkat itu disusul dengan konten demonstrasi sebesar 12,6 persen atau 16 konten lalu konten menyinggung karhutla sebesar 10,2 persen atau 13 konten.
Sisanya konten menyangkut kritik gaji DPR, isu Papua, dan kritik terhadap program prioritas pemerintah turut menjadi sasaran empuk tindakan take down. Berbekal dari catatan itu, SAFEnet telah melayangkan surat dan meminta penjelasan dari Meutya Hafid. Namun, hal itu tak berbalas. Mereka pun berinisiatif untuk menantang Meutya agar mau debat terbuka guna membahas problem take down itu. Undangan debat terbuka diunggah di laman medsos SAFEnet dan berlokasi di Taman Pandang Istana, Jakarta Pusat, atau seberang kompleks Istana Kepresidenan, tetapi Meutya tak tampak hadir.
Di kala menanti kehadiran Meutya, massa hanya dijumpai oleh aparat yang mendesak mereka untuk menghentikan aksi. Pihak aparat beralasan aksi di taman itu tidak dapat dilakukan karena berada dalam radius 100 meter dari Istana. Karena itu, massa pun mendatangi kantor Kemenkomdigi. Sembari membentangkan spanduk, mereka menyuarakan keresahan atas ruang kebebasan berekspresi yang dinilai kian menyempit akibat pencabutan konten-konten yang mengkritik pemerintah.
Alih-alih ajang adu gagasan, aksi hari itu dikemas menjadi kuliah umum terbuka yang dipandu oleh Direktur Eksekutif Ketemu (Knowledge Ecosystem for Tech, Ethics, and Multisectoral Understanding) Sherly Haristya. Di hadapan peserta dan aparat kepolisian yang berjaga, ia berupaya menjaga suasana tetap dialogis.
”Kita hari ini bukan mau demo, Bapak-Ibu Polisi, kita mau belajar. Biasa saya mengajar di kampus, hari ini kita belajar di ruang terbuka,” ujar Sherly membuka pemaparannya.
Sherly menjelaskan, bagaimana algoritma platform menentukan konten yang muncul atau tenggelam di linimasa. Ia juga mempertanyakan dasar pemerintah meminta platform menurunkan konten yang dianggap bermasalah. Menurut dia, meskipun tidak memiliki kendali penuh atas platform, pemerintah tetap dapat mengajukan permintaan penghapusan konten tanpa parameter yang jelas bagi publik.
”Enggak benar menurut siapa, Pak, Bu? Ya pokoknya menurut mereka enggak benar,” ujarnya.
Ia lalu mengangkat pemblokiran informasi karhutla. Menurut Sherly, informasi dari lapangan dibutuhkan masyarakat di wilayah lain yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya.
Meski mengkritik penurunan konten, Sherly mengakui tugas regulator tidak mudah di tengah maraknya pendengung (buzzer), hoaks, dan perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang mengaburkan batas antara fakta dan fiksi. Ia mengibaratkan tantangan yang dihadapi Kemenkomdigi seperti harus berhadapan dengan banyak binatang buas sekaligus.
Menutup kuliah umum, Sherly mengajak warga menyusun rekomendasi tata kelola digital untuk disampaikan kepada pemerintah. ”Kalau biasa pemerintah kan selalu memberikan arahan. Yuk, sekarang kita masyarakat memberikan arahan, yuk!” serunya sembari membagikan spidol kepada peserta untuk menuliskan pertanyaan dan aspirasi di atas spanduk.
Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet Balqis Zakkiyah menyoroti ketentuan Pasal 96 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut memasukkan informasi elektronik yang ”meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum” sebagai salah satu kategori yang dapat menjadi dasar pemutusan akses.
Menurut Balqis, ketentuan tersebut tidak disertai batasan yang cukup jelas sehingga publik tidak mengetahui parameter yang digunakan pemerintah untuk menentukan konten yang harus diturunkan.
”Dengan demikian, kita hanya berada di ruang gelap, kita tidak pernah tahu apa maksudnya dan apa yang diinginkan oleh Kemenkomdigi untuk mengontrol informasi di ruang digital,” ujar Balqis.
Peneliti SAFEnet, Haikal, turut menyoroti ketentuan tersebut. Ia menilai frasa ”meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum” berpotensi menjadi pasal karet karena membuka ruang penafsiran yang luas dalam menentukan konten yang dianggap bermasalah. Kondisi itu, menurut dia, dapat dimanfaatkan untuk membatasi ekspresi warga, termasuk kritik terhadap pejabat publik maupun dokumentasi aksi unjuk rasa.
”Di data kami banyak yang isinya hanya merekam, menaikkan ke media sosial. Ini ada demo di sini, (lalu) kena take down,” ungkapnya.
Ia menegaskan perlunya membedakan ujaran kebencian terhadap identitas kelompok rentan, seperti etnis dan agama, serta konten berbahaya, seperti pornografi, judol, dan terorisme, dari kritik terhadap pejabat publik.
Namun, persoalan yang muncul tidak berhenti pada celah aturan di ruang digital. Haikal turut menyoroti intimidasi terhadap pengguna medsos yang ramai dikeluhkan di platform Threads. Bentuknya beragam, mulai dari dihubungi melalui Whatsapp hingga didatangi orang tak dikenal ke rumah untuk diminta menghapus unggahan kritis.
Ia menduga praktik intimidasi itu berkorelasi dengan menguatnya protes publik terhadap penghapusan konten, yang pada akhirnya menciptakan efek gentar (chilling effect) secara luas.
”Semakin kita menyuarakan soal konten take down, mereka berganti strategi dengan intimidasi, dengan ancaman agar korban sukarela menurunkan kontennya,” tuturnya.
Meutya Hafid dalam beberapa pernyataan resmi setelah keputusan take down konten dipersoalkan membantah pihaknya membatasi informasi. Ini terutama terkait karhutla. Politisi Partai Golkar ini bahkan menekankan informasi soal karhutla penting untuk pemerintah sebagai masukan untuk penanganan.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria juga pernah mengatakan, kritik terhadap pemerintah bukan muatan yang melanggar hukum dan tidak menjadi dasar penanganan konten yang dilakukan oleh pihaknya. Adapun dasar hukum penanganan konten mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Batasan yang digunakan pun jelas, yakni hanya diberlakukan untuk muatan yang melanggar hukum.
Namun, hingga aksi memasuki pengujung sore, tak ada Meutya Hafid atau perwakilan Kemenkomdigi yang menjelaskan hal itu. Massa pun memutuskan untuk terus menagih pertanggungjawaban pemerintah secara terbuka. Menutup aksi hari itu, Direktur Eksekutif SAFEnet sekaligus Menteri Riset, Teknologi, dan Digital Kabinet Bayangan Nenden Sekar Arum memutuskan untuk menyerahkan penentuan jadwal debat kepada pihak Kemenkomdigi.
”Kalau tidak mau menerima undangan kita, kita yang menunggu tanggal dari Kemenkomdigi!” katanya.





