Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akhirnya angkat bicara mengenai dukungan sejumlah pihak yang menginginkan dirinya menjadi calon Wakil Presiden (Wapres) RI untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Menanggapi aspirasi tersebut, Dasco meminta masyarakat untuk tidak mengabaikan kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan sosok yang akan diusulkan sebagai calon orang nomor dua di Indonesia.
Menurutnya, penentuan kandidat pengganti wakil presiden merupakan hak presiden yang telah memiliki landasan konstitusional. Karena itu, semua pihak diminta menghormati mekanisme yang berlaku.
"Terkait pertanyaan mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden melalui undang-undang," ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (18/11).
Ia menjelaskan, nama kandidat pengganti wakil presiden nantinya akan diajukan oleh Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR. Nah, oleh karena itu mari kita hormati hak itu, karena sudah diatur," lanjutnya.
Sebagai informasi, sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra dari berbagai provinsi, seperti Jawa Timur, Banten, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, hingga Papua Barat Daya, secara terbuka menyampaikan aspirasi agar Dasco mendampingi Presiden Prabowo.
Selain Dasco, sejumlah tokoh politik lainnya juga masuk dalam bursa kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka. Nama-nama yang mencuat di antaranya Ahmad Muzani, Sugiono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, hingga Puan Maharani.
Baca Juga: Bukan Politisi Sipil, Dokter Tifa Prediksi Sosok Wapres Pengganti Gibran Bakal Datang dari Unsur Ini
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Dengan demikian, pengusulan nama calon pengganti wakil presiden menjadi bagian dari mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan MPR.
Setelah nama-nama calon diajukan dan melalui proses verifikasi, MPR RI dijadwalkan menggelar sidang paripurna untuk pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden terpilih pada 2 Desember 2026.





