Liputan6.com, Jakarta - Polda Sulawesi Utara (Sulut) membantah tuduhan bahwa penyidik Ditreskrimum meminta dana operasional kepada pelapor John Hamenda dalam penanganan sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Manado. Polda menyatakan perkara yang dilaporkan sejak 2016 itu telah dihentikan karena dinilai tidak cukup bukti.
Dirreskrimum Polda Sulut Kombes Pol Suryadi mengatakan tuduhan tersebut tidak benar. Dia juga menyayangkan pemberitaan yang beredar tanpa memberi pihaknya kesempatan untuk menggunakan hak jawab.
Advertisement
“Tuduhan tersebut sama sekali tidak benar dan kami tidak mendapatkan ruang hak jawab untuk meluruskan pemberitaan tersebut sebelum beredar luas,” ujar Suryadi dalam konferensi pers, Selasa (18/11/2026).
Menurut Suryadi, perkara itu awalnya ditangani Polresta Manado sebelum dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Sulut. Selama proses berjalan, pelapor dan terlapor telah menempuh sejumlah upaya hukum perdata dan mengajukan praperadilan sebanyak dua kali.
Penyidik kemudian menghentikan perkara setelah mempertimbangkan putusan praperadilan pada 1 September 2025 serta rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri pada 9 September 2025. Salah satu pihak juga telah melaporkan perkara tersebut dan meminta gelar khusus kepada Biro Wassidik.
“Penyidik menindaklanjuti perkara ini dengan menghentikannya karena dinilai tidak cukup bukti,” kata Suryadi.




