Heboh Perairan Ujung Kulon Masuk Peta Wilayah Tambang, ESDM Banten Tegaskan Tak Ada Izin Penambangan

viva.co.id
17 menit lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menjadi sorotan. Kebijakan tersebut memunculkan perhatian publik karena kawasan Ujung Kulon dikenal sebagai wilayah konservasi sekaligus Situs Warisan Dunia UNESCO.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menandatangani keputusan tersebut pada 12 Februari 2026.

Baca Juga :
Rieke Diah Pitaloka Desak Pemerintah Menilai Dampak HAM soal Wilayah Tambang di Ujung Kulon
Tak Terima Badak Jawa Direlokasi, Kesultanan Banten Surati Presiden Prabowo

Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan di Provinsi Banten, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Namun, masuknya sebagian perairan di sekitar TNUK dalam peta WUP tidak serta-merta membuat kawasan konservasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan. Pemerintah Provinsi Banten maupun Kementerian ESDM menegaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan berbeda dengan pemberian izin untuk melakukan aktivitas tambang.

Pemprov Banten Pastikan Kawasan Konservasi Tetap Terlindungi

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, memastikan tidak akan ada kegiatan pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Menurut dia, ketentuan tata ruang yang berlaku tidak memungkinkan aktivitas pertambangan dilakukan di wilayah tersebut.

Ari menjelaskan, peta wilayah pertambangan disusun dan ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan keberadaan potensi bahan galian tambang di suatu wilayah.

Meski demikian, penetapan sebuah kawasan sebagai wilayah pertambangan belum cukup untuk menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penambangan. Ada sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi, terutama terkait kesesuaian pemanfaatan ruang.

Salah satu dokumen yang diperlukan adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ketentuan tersebut berlaku untuk wilayah daratan maupun perairan laut.

Dalam konteks TNUK, Ari merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten.

Berdasarkan regulasi tersebut, kawasan darat dan laut Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Artinya, pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan tidak diperbolehkan di kawasan tersebut.

"Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," tegas Ari kepada wartawan, Rabu, 18 November 2026.

Baca Juga :
Tolak Badak Jawa Dipindah dari Ujung Kulon, Gubernur Banten Ingat Kisah 'Mustofa'
Jubir ESDM sebut Tidak Ada Izin Pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon
Susi Pudjiastuti Ajukan Permohonan ke Presiden Prabowo: Lindungi Keutuhan Taman Nasional Ujung Kulon

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Yang Diketahui soal Air Campur Gas di Serang Malah Dipakai Mandi
• 7 jam laludetik.com
thumb
Foto Gibran di Kantor Gubernur Jateng Sudah Dicopot
• 11 jam lalukumparan.com
thumb
Mencermati Rencana Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI: Dari Gus Ipul, UI, dan Pramono Anung
• 3 jam lalukumparan.com
thumb
Parkir Liar di Blok M Ganggu Pejalan Kaki, Penertiban Diperluas ke Seluruh Jakarta
• 15 jam lalukompas.id
thumb
Perluas Digitalisasi Pedagang Pasar, GDCPay Raih Penghargaan Jalin CXCellence Award 2026
• 10 jam laluwartaekonomi.co.id
Berhasil disimpan.