Jakarta, VIVA - Kasus dugaan makar yang menyeret mantan Irjen Pol Eko Hadi Santoso memasuki babak baru. Bareskrim Polri menggeledah rumah jenderal bintang dua tersebut di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa malam, (17/11/26).
Rumah Eko diduga menjadi tempat yang digunakan sebagai posko untuk aktivitas terkait tindak pidana terhadap keamanan negara. Penggeledahan ini dilakukan ketika Eko juga tengah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang berujung pada pemecatannya dari Korps Bhayangkara.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Susatyo Condro Kirono, membenarkan penggeledahan tersebut. Dia memastikan, penyidik tidak hanya melakukan penggeledahan, tetapi juga olah tempat kejadian perkara (TKP).
"Penyidik tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di Kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi Santoso) untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara, makar," kata Susatyo, Rabu (18/11/26).
Namun, Bareskrim belum mengungkap apa saja yang ditemukan penyidik dari rumah tersebut. Susatyo meminta publik menunggu penjelasan resmi yang akan disampaikan dalam konferensi pers.
"Akan disampaikan saat presscon lengkap," tuturnya.
Di sisi lain, nasib Eko di institusi Polri juga sudah diputus melalui sidang etik. Setelah menjalani persidangan selama kurang lebih sembilan jam, sejak pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB, Eko dinyatakan melakukan pelanggaran etik terkait kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya diberitakan, Irjen Pol Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Polri.
Keputusan tersebut diambil setelah Eko menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Putusan PTDH itu diumumkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/26).
"Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH ," tutur dia.
Trunoyudo menjelaskan, dalam persidangan terungkap dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal terhadap sistem milik Polri yang digunakan dalam aktivitas penyadapan. Tindakan tersebut dinilai tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.





