Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mewarnai sistem pendidikan nasional dua tahun terakhir. Sekolah asrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ini berpacu menghadirkan sekolah permanen, termasuk di Ibu kota Jakarta. Namun, keterbatasan lahan menjadi kendala pendirian sekolah tersebut.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di sejumlah titik di Indonesia. Ketika diresmikan Presiden secara serentak di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 12 Januari 2026, keberadaan Sekolah Rakyat tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten atau kota. Keseluruhannya menampung 15.954 siswa, 2.218 guru, dan 4.889 tenaga kependidikan.
Data dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang menaungi Sekolah Rakyat, menyatakan hingga Oktober 2026 sebanyak 182 Sekolah Rakyat telah beroperasi di 131 kabupaten atau kota dengan kapasitas 45.000 siswa. Pemerintah masih terus membangun Sekolah Rakyat.
Terbaru, pada Rabu (11/11/2026), Presiden meresmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, seluas delapan hektar. Di Aceh ada sembilan Sekolah Rakyat yakni lima permanen dan empat rintisan, dengan total lebih dari 2.000 siswa.
Sekolah Rakyat merupakan sekolah terintegrasi yakni menyediakan pendidikan dan asrama secara gratis dan bermutu untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera. Hal itu bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan dengan menempa karakter dan membekali keterampilan kerja siswa.
" Bagi yang mempunyai kemampuan akademik didukung untuk bisa melanjutkan kuliah, sedangkan yang ingin menjadi pekerja terampil akan dibimbing dan diberi keterampilan sesuai dengan kemampuan minat bakat siswa," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dikutip dari laman kemensos.go.id.
Bagi yang mempunyai kemampuan akademik didukung untuk bisa melanjutkan kuliah, sedangkan yang ingin menjadi pekerja terampil akan dibimbing dan diberi keterampilan sesuai dengan kemampuan minat bakat siswa.
Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi ditargetkan mencapai lebih dari 500 sekolah permanen dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Pembangunan itu diarahkan agar tiap daerah memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas lebih dari satu juta siswa.
“ Bapak Presiden Prabowo menargetkan tiap kabupaten atau kota se-Indonesia memiliki minimal satu gedung permanen Sekolah Rakyat. Artinya kalau tiap kabupaten atau kota ada satu gedung permanen Sekolah Rakyat, pada 3-4 tahun akan datang lebih dari 500 gedung permanen Sekolah Rakyat menampung lebih dari 1 juta siswa,” ujarnya.
Sekolah Rakyat, ujar Gus Ipul, dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera, terutama mereka yang tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, dan keterampilan.
Siswa dari keluarga tak mampu bisa bersekolah di Sekolah Rakyat sejak tingkat SD dan tinggal di asrama. Mereka didukung menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi melalui berbagai jalur beasiswa. Jika tak kuliah, lulusan SMA Sekolah Rakyat disiapkan memasuki dunia kerja sebagai tenaga terampil di dalam maupun luar negeri.
Pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk menyediakan kawasan sekolah yang dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan termasuk asrama dan rumah susun guru. Luas lahan yang dibutuhkan berkisar delapan hektar.
Terkait penambahan pembangunan Sekolah Rakyat di DKI Jakarta, Gus Ipul baru-baru ini sempat melontarkan pernyataan pembangunan mendapat dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Awalnya disebutkan Gus Ipul bahwa Universitas Indonesia (UI) bersedia memberikan lahan yang berada di sisi DKI Jakarta seluas lebih dari 8 hektar dan merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI.
Ada kebutuhan penambahan Sekolah Rakyat yang keempat di wilayah DKI Jakarta. Sebelumnya sudah ada tiga Sekolah Rakyat yang melayani siswa dari keluarga tidak mampu di wilayah ini.
Terkait isu pengalihan sebagian lahan kawasan hutan kota UI untuk Sekolah Rakyat, Gus Ipul meluruskan bahwa lahan UI yang dipertimbangkan untuk Sekolah Rakyat permanen bukan di dalam kawasan Hutan UI, melainkan di lahan milik UI yang berada di sisi Jakarta yang berbatasan dengan Hutan UI.
“ Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada,” kata Gus Ipul saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).
Dia menjelaskan, awalnya pihak UI menawarkan beberapa alternatif lahan, di antaranya di Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur, masing-masing seluas 1,5 hektar. Selain itu ada alternatif lahan di kawasan kampus UI Depok, tetapi yang berada di wilayah Jakarta sehingga ia berkoordinasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Namun, menurut Saifullah, semua masih dalam tahap pembahasan. Masih diperlukan pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, kajian teknis, dan kelayakan sebelum diputuskan melalui tahap perjanjian kerja sama antarinstansi terkait.
“Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun,” ucap Saifullah.
Informasi yang beredar soal rencana pembangunan Sekolah Rakyat di DKI Jakarta yang akan memakai kawasan hutan lindung UI pun beredar luas. Kemudian dari pihak UI maupun Pemprov DKI Jakarta membantahnya.
Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Panigoro menyatakan, tanah yang dikelola UI merupakan tanah milik negara. Jika negara memerlukannya untuk kepentingan Sekolah Rakyat, UI akan mendukung pemanfaatannya. Lahan yang dipakai di Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, tetapi tidak berada di dalam area Hutan Kota UI.
Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak setuju jika peruntukan Hutan Kota UI dialihkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi telah mengusulkan dua lokasi untuk penambahan Sekolah Rakyat, masing-masing di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, dengan luas sekitar dua hektar.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan tidak ada pembangunan Sekolah Rakyat dengan mengalihfungsikan ruang terbuka hijau menjadi bangunan. Itu termasuk tak ada rencana mengalihfungsikan sebagian lahan di area Hutan Kota UI.
Muhaimin menjelaskan, pemerintah saat ini masih mencari lokasi yang sesuai untuk menampung masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai peserta Sekolah Rakyat di wilayah Jakarta dan sekitarnya, termasuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Pencarian lokasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tanpa harus mengorbankan keberadaan ruang terbuka hijau. “Saya pastikan saya tidak akan setuju apabila hutan kota dialihfungsikan menjadi gedung,” kata Muhaimin.
Terkait penyediaan lahan untuk Sekolah Rakyat, anggota Ombudsman RI Nuzran Joher, mengatakan pihaknya sudah memberi masukan soal usulan lahan Sekolah Rakyat permanen yang kemungkinan sulit dipenuhi pemerintah daerah dengan area padat penduduk.
” Beberapa temuan mungkin tidak mesti harus 6 sampai 8 hektar, tetapi nanti dibikin luasannya dalam bentuk bertingkat,” kata Nuzran dikutip dari kompas.id (6/6/2026).
Ombudsman mengusulkan alternatif pembangunan sekolah secara vertikal agar kebutuhan ruang tetap dapat dipenuhi tanpa harus bergantung pada ketersediaan lahan yang luas. "Ke depan bisa dipertimbangkan konsep pembangunan bertingkat sehingga lebih realistis diterapkan di kota-kota besar," ujarnya.
Selain itu Ombudsman RI menyampaikan beberapa masukan seperti pencegahan malaadministrasi, hingga rekrutmen sumber daya manusia yang adil dan transparan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengutarakan, mekanisme pemanfaatan lahan Sekolah Rakyat nantinya menggunakan skema pinjam pakai antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, bukan hibah. Setelah Sekolah Rakyat berjalan stabil, aset itu akan dikembalikan kepada pemerintah daerah.
Sekolah Rakyat ditargetkan dapat menampung 2.500 siswa, dari target sebelumnya 1.000 siswa. Perubahan target kapasitas siswa tersebut berdampak pada kebutuhan anggaran dan perencanaan pembangunan. ”Pemerintah mengupayakan agar usulan dari berbagai daerah dapat masuk dalam tahapan pembangunan berikutnya,” kata Agus seperti dikutip dari laman resmi Sekolah Rakyat.
Selain pembangunan fasilitas pendidikan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai bagian upaya pengentasan kemiskinan yang menyentuh seluruh anggota keluarga. Anak-anak mendapat akses pendidikan dan pengasuhan di sekolah berasrama, sedangkan orangtua siswa didorong mengikuti program pemberdayaan agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.
“Konsepnya, anaknya disekolahkan, rumahnya diperbaiki, dan orangtuanya diberdayakan. Jadi, penanganan kemiskinan tidak hanya menyasar anak, tetapi juga keluarga secara keseluruhan,” kata Agus.





