JAKARTA, KOMPAS.TV- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tiga modus dugaan korupsi dana bencana BNPB, mulai dari pinjam bendera perusahaan, penunjukan penyedia dengan komitmen fee, hingga penggelembungan harga.
“Para pihak ini ada yang menggunakan pinjam bendera,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026), dikutip dari Antara.
Budi menjelaskan, perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka diduga meminjam nama perusahaan lain, agar dapat ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
KPK juga mengungkap dugaan pengaturan penyedia proyek yang disertai kesepakatan pemberian uang kepada oknum di BNPB.
Baca Juga: Pukat UGM Sebut KPK Bisa Minta Informasi dari Raffi Ahmad untuk Usut Potensi Konflik Kepentingan
“Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek, tetapi dengan komitmen memberikan sejumlah fee (uang, red.) kepada oknum di BNPB,” terang Budi.
Modus berikutnya berkaitan dengan dugaan penggelembungan harga barang dan jasa. KPK menduga kenaikan harga tersebut digunakan untuk menyediakan uang suap.
“Modus yang menaikkan atau markup harga dari pengadaan barang dan jasa diduga untuk kickback (suap, red.) kepada oknum-oknum di BNPB,” ucap Budi.
Pengusutan perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 15 orang, kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka sehari setelahnya.
Baca Juga: BNPB Petakan 179 Kecamatan Berstatus Awas-Siaga akibat Hujan Lebat, Termasuk di Jawa dan Sumatera
Salah satu tersangka adalah BS, adik Letnan Jenderal TNI berinisial S yang menjabat Kepala BNPB saat OTT berlangsung. BS juga menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika S aktif memimpin lembaga tersebut.
Empat tersangka lainnya ialah GPS selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.
KPK Sita Barang BuktiPada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti yang disebut bernilai total Rp5,47 miliar. Barang bukti itu mencakup uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing, emas, tabungan emas, serta aset kripto.
Rinciannya meliputi uang Rp3,35 miliar, 7.500 dolar AS, dan 9.000 dolar Singapura. Penyidik juga menyita 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto Rp1,10 miliar.
Baca Juga: Kasus Korupsi BNPB, KPK Panggil 8 Saksi: Pihak Swasta hingga Ibu Rumah Tangga
Setelah penetapan tersangka, KPK menggeledah ruang Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut.
Dalam pengembangan perkara, KPK juga memberitahukan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai dugaan peran Letjen TNI S. Pada 20 Oktober 2026, KPK mengirim surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait dua anggota TNI aktif yang diduga terlibat.
Selanjutnya, pada 12 November 2026, KPK memeriksa S dan seorang anggota TNI aktif yang menjabat Deputi BNPB. Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada
Sumber : Antara
- kpk
- korupsi bnpb
- adik kepala bnpb tersangka
- tersangka korupsi bnpb
- modus korupsi bnpb
- dana bencana bnpb





