Jakarta: Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) merampungkan penyusunan draf Instruksi Presiden (Inpres) tentang program pemulihan korban 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Menteri HAM Natalius Pigai, meminta 12 kasus HAM tersebut tidak kembali dipersoalkan karena telah melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).
Menurut Pigai, apabila penyelesaian melalui jalur yudisial hendak ditempuh, pendekatan tersebut sebaiknya difokuskan pada lima kasus pelanggaran HAM berat berikutnya. Sebab, lima kasus pelanggaran berat itu belum ditangani pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Kalau mau ingin yudisial, yang lima kasus yang belakangnya saja setelah itu. Yang di luar yang pernah ditangani oleh pemerintah periode Pak Joko Widodo," kata Pigai dilansir Antara, Rabu, 18 November 2026.
Baca Juga :
Perusahaan Perusak Lingkungan Terancam Ditutup Lewat Perpres Bisnis HAMSementara itu, Yugoslavia menempuh jalur yudisial hingga menjatuhkan hukuman terhadap tokoh, seperti Radovan Karadzic dihukum 40 tahun penjara dan memproses Slobodan Milosevic.
Terkait perkembangan regulasi pemulihan korban, Pigai mengatakan KemenHAM telah menyelesaikan draf Inpres tersebut sejak enam bulan lalu dan menyerahkannya ke Istana lima bulan lalu.
Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham). Foto: Dok. Kemenham
Atas arahan Istana dan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ditugaskan mengoordinasikan proses harmonisasi draf tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Jadi bahwa sekarang setelah revisit sudah dikoordinasikan oleh Pak Menko. Tinggal diserahkan kepada Setneg untuk ditandatangani Presiden (Presiden Prabowo Subianto). Sehingga berikut yang proses pemulihan 12 kasus sebelumnya, menurut saya tidak akan mengalami hambatan," ujar Pigai.
Dengan selesainya proses peninjauan ulang (revisit) dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Pigai optimistis program pemulihan hak-hak korban 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dapat segera dilaksanakan setelah Inpres ditandatangani Presiden.
Kasus pelanggaran HAM berat yang diakui pemerintah, yaitu Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.
Kemudian, Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.




