Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan sebanyak 779.150 pekerja disabilitas masih bekerja di sektor informal. Angka tersebut menempati 66,48 persen dari total pekerja disabilitas yang sebanyak 1.173.066 orang berdasarkan data Sakernas Agustus 2025.
Berdasarkan data yang sama, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menuturkan, pekerja disabilitas yang terserap di sektor formal baru mencapai 393.916 orang atau 33,58 persen dari total pekerja disabilitas.
“Sebagian besar pekerja penyandang disabilitas masih berada di luar hubungan kerja yang berkepastian. Masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kesempatan kerja inklusif,” ujar Cris dalam keterangannya, Rabu (17/11).
Hal ini diutarakan Cris dalam gelaran Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui Job Portal, Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/11).
Cris menjelaskan, rendahnya penyerapan pekerja disabilitas di sektor formal juga berkaitan dengan belum optimalnya pemenuhan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sementara itu, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 2 persen.
Menurut dia, belum optimalnya pemenuhan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan penyandang disabilitas. Namun, adanya sejumlah kendala, seperti belum sesuainya kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri, kesiapan keterampilan dan sertifikasi, minimnya akomodasi yang layak, hingga stigma di lingkungan kerja.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemnaker memperluas akses pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Salah satunya melalui perluasan LPK inklusi serta pemberian afirmasi kuota peserta disabilitas di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Latihan Kerja (BLK).
Kemnaker juga mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta LPK. Tujuannya untuk memperkuat akses informasi dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, pemerintah memperkuat kemitraan dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI), Parakerja, organisasi penyandang disabilitas, juga dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Cris meminta SLB, LPK inklusi, dan organisasi penyandang disabilitas menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri. Keterampilan digital dan soft skill menjadi sejumlah kompetensi yang perlu diperkuat, disertai pendampingan atau job coaching sejak tahap sebelum hingga setelah penempatan kerja.
“TKPD bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kompetensi, ketelitian, loyalitas, dan daya saing tinggi. Inklusi bukanlah beban biaya, melainkan investasi sumber daya manusia,” tutur Cris.
Melalui kegiatan tersebut, Kemnaker juga mendorong pemetaan kompetensi pencari kerja penyandang disabilitas serta penyusunan rencana pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan mereka untuk bersaing di pasar kerja formal.





