Nasib Badak Jawa dan Bayang-bayang Tambang di Ujung Kulon

kompas.id
12 jam lalu
Cover Berita

Badak Jawa bertahan dari letusan dahsyat Krakatau pada 1883 yang diikuti tsunami besar. Namun lebih dari satu abad kemudian, pemerintah justru mewacanakan pemindahan satwa langka ini dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Alas Purwo, Jawa Timur, dengan alasan ancaman tsunami dan letusan Gunung Anak Krakatau.

Gagasan yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi sekaligus Ketua Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim Djojohadikusumo, dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026, ini patut dikaji secara serius.

Bukan hanya karena menyangkut nasib salah satu mamalia paling langka di dunia, melainkan juga karena muncul bersamaan dengan pertanyaan mengenai kepentingan pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon.

Seluruh populasi liar badak Jawa saat ini terkonsentrasi di Ujung Kulon. Kondisi ini menciptakan risiko kepunahan global apabila terjadi bencana katastrofik. Karena itu membangun populasi kedua merupakan kebutuhan konservasi yang masuk akal. Namun apakah memindahkan sejumlah individu ke Alas Purwo merupakan pilihan terbaik?

Alasan ancaman letusan dan tsunami perlu diuji dengan menggunakan bukti sejarah. Pada tahun 1883, Krakatau mengalami letusan sangat dahsyat yang menghancurkan sebagian besar tubuh gunung api dan memicu tsunami besar.

Namun, penelitian Nico J. van Strien dan Kees Rookmaaker yang diterbitkan dalam Journal of Threatened Taxa (2010) menemukan tidak ada bukti bahwa populasi badak Jawa di Ujung Kulon musnah akibat peristiwa itu. Catatan keberadaan badak bahkan masih ditemukan pada 1892, 1906, dan 1908.

Fakta sejarah tersebut tentu tidak menjamin badak akan selalu selamat dari bencana berikutnya. Namun, ia menunjukkan ancaman bencana tidak otomatis menjadi alasan untuk meninggalkan habitat asli.

Baca JugaMenyelamatkan Badak Jawa Terakhir

Pemerintah perlu menyajikan pemodelan risiko lebih konkret tentang seberapa besar probabilitas tsunami mencapai habitat badak, bagian kawasan mana yang paling rentan, bagaimana distribusi badak terhadap zona bahaya, dan apakah mitigasi di Ujung Kulon masih memungkinkan?

Tanpa kajian semacam itu, ancaman bencana mudah berubah menjadi justifikasi kebijakan yang belum teruji.

Risiko translokasi dan masa depan populasi

Pemindahan badak Jawa juga bukan perkara sederhana. Kesesuaian Alas Purwo harus diuji melalui kajian daya dukung habitat, ketersediaan pakan sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, penyakit, serta potensi interaksi dengan satwa yang sudah menghuni kawasan tersebut, terutama banteng Jawa dan macan tutul Jawa.

Pengalaman pemindahan badak bernama Musofa ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di Ujung Kulon pada tahun 2025, yang lalu ditemukan mati, seharusnya jadi pelajaran. Pemeriksaan menunjukkan infeksi parasit berat dan masalah kesehatan kronis. Kehilangan satu individu dari populasi amat terbatas merupakan kerugian besar.

Karena itu, membangun populasi kedua seharusnya tidak hanya mengandalkan pemindahan individu liar. Pemerintah juga perlu mengembangkan strategi pembiakan semi-alami, penelitian reproduksi, dan teknologi reproduksi berbantu.

Pengalaman Sumatran Rhino Sanctuary di Way Kambas menunjukkan bahwa pengembangbiakan badak melalui fasilitas semi-alami memungkinkan, meski pendekatannya tidak dapat langsung disamakan untuk badak Jawa.

Wacana tambang yang butuh klarifikasi

Persoalan menjadi lebih sensitif setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), pada 17 November 2026, mempertanyakan kemungkinan keterkaitan wacana pemindahan badak dengan kepentingan pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon.

Salah satu konteks yang diangkat adalah keberadaan PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang konsesi pertambangannya berbatasan dengan kawasan taman nasional.

Baca JugaMenimbang Risiko Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

Perusahaan tersebut memiliki wilayah tambang 5.302 hektar dan pernah ditetapkan sebagai obyek vital nasional pada 2020. Namun, berdasarkan laporan tahunan Antam yang dikutip WALHI, izin perusahaan berakhir pada 3 April 2025. Status perizinan dan kelanjutan aktivitasnya karena itu perlu dijelaskan kepada publik.

Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI mengatakan, adanya konsensi tambang ini merupakan situasi yang janggal dan kontradiktif.

Di satu sisi, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi beserta seluruh ekosistem di dalamnya. Di sisi lain, pemerintah justru menetapkan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran peta WALHI terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK.

Kekhawatiran WALHI juga terkait Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang ditetapkan pada 12 Februari 2026. Berdasarkan penelusuran WALHI terhadap peta lampirannya, sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon terindikasi masuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Kementerian ESDM menegaskan, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, dalam keterangan pers, menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.

" Kementerian ESDM menegaskan, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga kini tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia di Jakarta, Selasa (17/11).

Menurut keterangan Kementerian ESDM, penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar taman nasional, bukan kawasan daratannya.

Pihak Kementerian ESDM juga menyatakan belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, di dalam kawasan TNUK maupun di perairan sekitarnya. Kementerian menekankan, penetapan WUP merupakan bagian perencanaan wilayah pertambangan, bukan izin kegiatan penambangan.

Klarifikasi ini penting, tetapi belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik. Perlu dibuka peta spasial yang memperlihatkan secara presisi batas taman nasional, zonasi konservasi, wilayah konsesi CSD, dan WUP di perairan sekitarnya.

Baca JugaBadak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Menyelamatkan atau Menambah Risiko?

Pemerintah juga perlu menjelaskan potensi mineral yang mendasari penetapan WUP serta kemungkinan pengembangan kegiatan pertambangan di masa depan.

Keterkaitan antara wacana pemindahan badak dan kepentingan tambang belum terbukti. Namun kemunculan dua isu ini dalam waktu berdekatan cukup jadi alasan bagi pemerintah memberi penjelasan terbuka. Jangan sampai ketidakjelasan informasi memperkuat kecurigaan bahwa pemindahan satwa terkait kepentingan ekonomi di sekitar habitatnya.

Konservasi membutuhkan transparansi

Ada pula persoalan kewenangan. Menurut Umi, Hashim memimpin Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Mandat utamanya berkaitan dengan pengembangan sumber pembiayaan pengelolaan taman nasional. Sementara keputusan teknis mengenai penyelamatan dan pemindahan satwa merupakan ranah kementerian yang bertanggung jawab atas konservasi.

“ Hashim dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus mencari sumber pembiayaan berkelanjutan pengelolaan taman nasional di luar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), bukan mengambil alih kewenangan pemerintah menentukan kebijakan konservasi satwa,” ujar Umi.

Pemerintah telah menyatakan keputusan teknis pemindahan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan berdasarkan rekomendasi ahli. Pada 17 November 2026, Badan Komunikasi Pemerintah juga menegaskan Alas Purwo masih sebatas kawasan potensial dan tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah membuktikan kelayakannya.

Penegasan tersebut perlu diikuti dengan keterbukaan mengenai siapa yang melakukan kajian, metodologi yang digunakan, siapa saja ahli yang dilibatkan, serta bagaimana hasilnya akan diuji secara independen.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa juga mengatur mekanisme evakuasi dan translokasi. Artinya, keputusan pemindahan tidak bisa hanya berdasarkan gagasan atau pertimbangan pendanaan. Keselamatan satwa, kesesuaian habitat, dan pemantauan jangka panjang harus menjadi dasar.

Baca JugaBaduy dan Badak Jawa Bertaut di Ujung Kulon

Terlebih, rencana ini disebut akan ditawarkan pada investor dan lembaga donor. Pendanaan swasta untuk konservasi tak salah. Namun investor tak boleh menentukan arah kebijakan ekologis. Pemerintah harus menjelaskan skema pendanaan, pihak terlibat, mekanisme pengawasan, dan jaminan bahwa kepentingan konservasi tetap jadi tujuan utama.

Pada akhirnya, persoalan badak Jawa bukan sekadar memilih antara Ujung Kulon dan Alas Purwo. Hal yang dipertaruhkan adalah kredibilitas kebijakan konservasi Indonesia.

Pemerintah perlu membuktikan bahwa pemindahan benar-benar diperlukan melalui kajian ilmiah yang terbuka, sekaligus menjelaskan secara transparan seluruh kebijakan tata ruang dan pertambangan di sekitar habitatnya.

Badak Jawa tidak boleh menjadi obyek eksperimen kebijakan, apalagi menjadi alasan untuk membuka ruang eksploitasi baru. Konservasi yang baik bukan hanya menyelamatkan satwa, tetapi juga melindungi ekosistem, menjaga akuntabilitas kekuasaan, dan membangun kepercayaan publik.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Bertubi-tubi Masalah Raffi Ahmad, Sosok Ini Bersyukur Tak Berjodoh: Allah Maha Baik
• 17 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Yang Diketahui soal Air Campur Gas di Serang Malah Dipakai Mandi
• 23 jam laludetik.com
thumb
Tantangan Kerja Sama Kecerdasan Buatan antara Indonesia-Korea Selatan
• 4 jam lalukompas.tv
thumb
Dugaan Awal Penyebab Air Drainase Rorotan Berwarna Pink
• 12 jam laluliputan6.com
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 6 jam lalumediaapakabar.com
Berhasil disimpan.