BKPM Kawal Investasi Rp16 Triliun di Kalimantan Lewat Desk Balikpapan

idxchannel.com
13 jam lalu
Cover Berita

Adapun, realisasi investasi di Pulau Kalimantan sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp166,84 triliun atau sekitar 10,84 persen dari total investasi.

BKPM Kawal Investasi Rp16 Triliun di Kalimantan Lewat Desk Balikpapan. (Foto: Ilustrasi)

IDXChannel - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkuat pengawalan proyek investasi di Pulau Kalimantan melalui pembukaan Desk Investasi Balikpapan. Fasilitas tersebut disiapkan untuk mengawal proyek investasi dengan nilai mencapai Rp16 triliun sekaligus mempercepat realisasi penanaman modal di kawasan tersebut.

Desk Investasi Balikpapan diresmikan bersama Pemerintah Kota Balikpapan pada 17 November 2026. Fasilitas ini akan menjadi pusat koordinasi pengawalan investasi yang mencakup lima provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.

Baca Juga:
BKPM Jajaki Potensi Investasi Strategis Industri Hulu-Hilir di Azerbaijan

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Edy Junaedi, mengatakan pembentukan desk investasi bertujuan memperkecil kesenjangan antara komitmen investasi dan realisasi proyek di lapangan.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi investor, mulai dari proses perizinan yang membutuhkan waktu, lemahnya pemantauan setelah izin usaha diterbitkan, hingga persoalan yang memerlukan koordinasi lintas kewenangan.

Baca Juga:
Kejar Investasi Rp100 Triliun, BKPM Buka Desk Regional di Empat Kota

"Realisasi investasi merupakan konversi dari rencana investasi menjadi proyek investasi, namun terkadang antara nilai komitmen dan investasi yang direalisasikan terdapat gap yang cukup besar. Itulah mengapa keberadaan Desk Investasi menjadi penting guna memfasilitasi bottleneck yang terjadi serta mempercepat realisasi investasi," ujar Edy dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).

Dia menjelaskan, Balikpapan dipilih sebagai pusat koordinasi karena merupakan salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi sekaligus kota bisnis utama di Kalimantan.

Desk Investasi Balikpapan akan memprioritaskan pengawalan proyek dengan nilai investasi minimal Rp100 miliar. Selain itu, proyek yang menjadi sasaran mencakup sektor hilirisasi, memiliki unsur alih teknologi, berorientasi ekspor dan substitusi impor, serta bersifat padat karya dengan target penyerapan minimal 1.000 tenaga kerja Indonesia. Perusahaan penerima fasilitas penanaman modal juga termasuk dalam kriteria tersebut.

Dalam operasionalnya, Desk Investasi Balikpapan menjalankan dua fungsi utama, yaitu fasilitasi penyelesaian hambatan investasi atau debottlenecking dan pengawasan perizinan berusaha.

Melalui fungsi fasilitasi, BKPM akan memberikan pendampingan kepada investor terkait pemenuhan persyaratan, penerbitan perizinan, hingga pemberian insentif berusaha. Sementara fungsi pengawasan dilakukan melalui audit kesesuaian antara rencana penanaman modal dan realisasi investasi, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan teknis.

Adapun, realisasi investasi di Pulau Kalimantan sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp166,84 triliun atau sekitar 10,84 persen dari total investasi nasional. Kalimantan Timur menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp53,64 triliun, disusul Kalimantan Barat Rp52,47 triliun dan Kalimantan Selatan Rp27,39 triliun.

Selanjutnya, realisasi investasi di Kalimantan Utara tercatat Rp18,32 triliun, sedangkan Kalimantan Tengah mencapai Rp15,02 triliun. Investasi di lima provinsi tersebut juga menyerap 153.981 tenaga kerja Indonesia selama sembilan bulan pertama 2026.

Potensi investasi di Kalimantan tersebar pada sektor agroindustri, kehutanan, pertambangan, manufaktur, dan hilirisasi. Kawasan ini juga didukung oleh keberadaan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 12 Kawasan Industri (KI).

Pembukaan Desk Investasi Balikpapan sekaligus melengkapi pengoperasian empat desk investasi regional yang dikembangkan BKPM sepanjang November 2026. Sebelumnya, fasilitas serupa telah diresmikan di Medan pada 9 November, Semarang pada 11 November, dan Makassar pada 13 November 2026.

Pengembangan layanan tersebut merupakan kelanjutan dari desk investasi yang telah beroperasi di Batam dan Bali. Melalui fasilitas ini, pemerintah berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga berbagai hambatan investasi dapat diselesaikan dan realisasi penanaman modal dapat dipercepat.

(Shifa Nurhaliza Putri)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Prabowo Ingatkan Dampak Luas Konflik di Indo-Pasifik
• 17 jam laluliputan6.com
thumb
FTSE Russell Tak Masukkan Pasar Modal RI dalam Watch List, Begini Kata BEI
• 14 jam laluidxchannel.com
thumb
Pembunuh Remaja di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Ditangkap di Bogor
• 2 jam lalukumparan.com
thumb
Stok Foto Gibran Menumpuk, Pedagang Bingkai Pasar Baru Merugi
• 16 jam lalumetrotvnews.com
thumb
66 Peserta Sumut Mundur, Ijeck Kritik Program Kerja ke Jepang
• 12 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.