Stasiun televisi nasional TVRI secara resmi mengudara pertama kali pada 24 Agustus 1962. Satu tahun kemudian, iuran televisi mulai diberlakukan.
Kebijakan tersebut berdasarkan pada Keppres Nomor 218 Tahun 1963 Tentang Pemungutan Sumbangan Iuran Untuk Membantu Pembiayaan Penyelenggaraan Televisi Republik Indonesia. Pendaftaran dan pembayaran iuran dilakukan di kantor TVRI di kawasan Senayan, Jakarta.
Namun bagi masyarakat saat itu untuk memiliki televisi tidaklah mudah. Televisi adalah barang langka dan masih menjadi barang mewah karena harganya cukup mahal. Sementara siarannya juga masih sangat terbatas.
Pada tahun 1965, TVRI membangun proyek menara televisi di perbukitan Gantung, Gombel, dan Cemorosewu untuk meluaskan jangkauan siaran di sekitar Jawa Tengah. Pada tahun itu juga dirintis pembangunan Stasiun Penyiaran Daerah yang dimulai dengan TVRI Stasiun Yogyakarta.
Mulai 1 Oktober 1969, pendaftaran dan pembayaran iuran televisi dapat dilakukan di Kantor Pos. Biaya pendaftaran bagi pemilik TV saat itu sebesar Rp 300 dengan iuran bulanan Rp 200. Syarat pendaftaran di Kantor Pos adalah dengan menunjukan kuitansi pembelian. Sementara bagi yang sudah pernah mendaftar sebelumnya di Kantor TVRI cukup menunjukan kartu tersebut dan hanya membayar iuran bulanan.
Sampai 1971, baru terdaftar 11.000 televisi di Indonesia. Padahal, jumlah televisi yang ditonton masyarakat sekitar 150.000 unit. Pada rentang waktu yang sama di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, ada 61.253 pemilik TV yang terdaftar, namun hanya 60 persen yang telah menunaikan kewajiban membayar iuran TV. Warga masih banyak yang enggan membayar iuran bulanan.
Untuk meningkatkan pembayaran iuran, razia kepemilikan televisi kerap kali dilakukan dari rumah ke rumah. Razia dilakukan oleh petugas gabungan dari Pos dan Giro, TVRI, dan TNI (saat itu masih ABRI). Selain diberikan surat peringatan, pemilik yang tidak membayar atau terlambat membayar iuran dikenai denda.
Dalam razia yang dilakukan di wilayah Jakarta pada Juli-September 1973 didapati 4.308 pesawat televisi yang belum didaftarkan dan tidak membayar iuran bulanan.
Dari razia tersebut Daerah Pos I Jakarta menerima denda dan iuran sebesar Rp 9.915.200. Hingga Agustus 1973 jumlah pesawat televisi yang terdaftar di Daerah Pos 1 Jakarta sebanyak 136.585 unit.
Pada 1 Januari 1974, iuran televisi naik menjadi Rp 500 per bulan. Tarif tersebut berlaku untuk pesawat televisi ukuran 16 inci ke bawah.
Sementara untuk untuk pesawat televisi berukuran di atas 16 inci iurannya sebesar Rp 750 per bulan. Jumlah pesawat televisi yang terdaftar di Jakarta pun meningkat. Hingga akhir 1979 di seluruh wilayah Jakarta terdaftar 453.573 pesawat televisi.
Dengan jumlah sebanyak itu pada tahun 1979 menghasilkan iuran Rp 1.782.819.430 termasuk denda hasil penertiban. Selain mendatangi rumah, razia penertiban juga dilakukan di asrama, hotel, serta kompleks perumahan.
Memasuki dekade 1980-an besaran iuran televisi kembali mengalami penyesuaian. Berdasarkan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 25/Kep/Menpen/1981 yang berlaku mulai 1 Maret 1981, iuran untuk televisi hitam putih sampai dengan ukuran 16 inci Rp 500, untuk ukuran TV diatas 17 inci Rp 1.500.
Adapun televisi berwarna sampai dengan ukuran 16 inci Rp 2.000, ukuran 17-19 inci Rp 2.500, serta ukuran 20 inci ke atas Rp 3.000.
Pemerintah juga sempat mengeluarkan kebijakan pemutihan tunggakan iuran televisi. Hal itu dicetuskan oleh Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Achmad Tahir di Jakarta pada Agustus 1983.
Pemutihan itu mendapat tanggapan positif dari para pemilik televisi. Hingga akhir September 1983 di wilayah Jakarta saja telah terdaftar 219.704 pesawat televisi untuk pemutihan.
Hingga akhir 1980-an iuran televisi tidak berhasil memenuhi persentase target penerimaan. Departemen Penerangan memberikan batas waktu kepada Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikas (Parpostel) jika sampai tahun 1990 tidak mampu menarik hingga 90 persen iuran televisi maka Departemen Penerangan akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk penarikan iuran.
Mulai 18 Februari 1991, iuran televisi yang selama ini ditangani Kantor Pos dan Giro, ditarik pihak swasta yakni PT Mekatama Raya. Hal tersebut merupakan realisasi kerja sama yang sudah ditetapkan kedua belah pihak, TVRI dan Mekatama Raya, awal Desember 1990.
Menurut Direktur TVRI, Ishadi, kerja sama tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No. 40 tahun 1990 yang diperkuat oleh Keputusan Menpen No. 158 tahun 1990.
"Selama ini, Pos dan Giro yang menarik iuran TVRI, tidak pernah mencapai target. Tahun lalu, iuran TVRI yang masuk ke TVRI dari lembaga itu, hampir Rp 60 miliar atau sekitar 70 persen dari target," kata Ishadi. (Kompas, 15/02/1991).
Namun penarikan iuran yang melibatkan pihak swasta tersebut tidak berlangsung lama. Karena kegagalan PT Mekatama Raya, sejak April 1992 pemungutan iuran dialihkan ke Yayasan TVRI.
Mulai Mei 1992 Yayasan TVRI kembali melakukan penarikan iuran yang diikuti dengan kerjasama kembali antara Yayasan TVRI dengan Perum Pos dan Giro.
Melalui kerjasama itu Perum Pos dan Giro mempunyai wewenang menerima iuran televisi dari pemilik televisi, maupun para kolektor yang ditunjuk oleh Yayasan TVRI. Meski demikian PT Mekatama Raya masih dipakai sebagai konsultan.
Pada awal dekade 1990-an, sejumlah stasiun televisi swasta mulai hadir di Indonesia. Masyarakat tidak lagi menonton tayangan televisi dari TVRI saja. Persoalan iuran televisi menjadi perdebatan publik. Iuran televisi tersebut dianggap tidak lagi relevan. Hingga awal 2000, iuran televisi masih dilakukan namun berangsur-angsur dihentikan.
Saat ini televisi bukan lagi menjadi barang mewah. Kemajuan teknologi, terutama teknologi digital telah menjadikan konten audio visual yang sebelumnya hanya bisa dinikmati melalui televisi kini juga dapat dinikmati melalui gawai.
Jika dulu jamak dijumpai warga mengerumuni satu televisi untuk menonton siaran televisi beramai-ramai, kini yang lazim dijumpai adalah orang-orang yang sibuk dengan tontonan di gawai masing-masing. Konten televisi kini berada di dalam genggaman dan iuran televisi pun tidak ada lagi.





