Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak kasus kekerasan seksual yang diduga melibatkan pejabat Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap seorang siswi magang agar diproses secara hukum dan berbasis pada pelindungan hak korban.
"Kekerasan dan dampak yang dialami korban tentunya sangat besar, sehingga polisi wajib untuk mengungkap kasus lewat alat-alat bukti, seperti visum psikiatrikum, CCTV, dan lain-lain," kata Anggota KPAI Dian Sasmita saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Baca juga: DPR minta Polri dan LPSK lindungi korban kekerasan seksual di Kupang
Menurut dia, dalam kasus ini ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban sangat kuat, mengingat pelaku adalah pejabat pemerintah, sedangkan korban adalah siswa magang.
Pihaknya juga mengecam penyelesaian damai antara terduga pelaku dan korban dalam kasus ini.
"KPAI mengingatkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak ada celah hukumnya untuk perdamaian," kata Dian Sasmita.
Ia menegaskan bahwa setiap kasus kekerasan anak adalah delik murni, sehingga dapat langsung diproses oleh penegak hukum tanpa memerlukan pengaduan.
"Sehingga, ada atau tiada aduan, kasus ini harus tetap ditangani dengan profesional oleh polisi," katanya.
Baca juga: Menteri Arifah apresiasi keberanian korban kekerasan seksual NTT lapor
Baca juga: Menteri Arifah kecam kekerasan seksual libatkan pejabat daerah di NTT
Sebelumnya, AK, pejabat eselon II di Pemprov NTT diduga terlibat kekerasan seksual terhadap siswi magang (16) di NTT.
Kasus tersebut selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan pada 12 November 2026.
Selain itu, pihak keluarga korban juga telah mencabut surat laporan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Provinsi NTT.
"Kekerasan dan dampak yang dialami korban tentunya sangat besar, sehingga polisi wajib untuk mengungkap kasus lewat alat-alat bukti, seperti visum psikiatrikum, CCTV, dan lain-lain," kata Anggota KPAI Dian Sasmita saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Baca juga: DPR minta Polri dan LPSK lindungi korban kekerasan seksual di Kupang
Menurut dia, dalam kasus ini ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban sangat kuat, mengingat pelaku adalah pejabat pemerintah, sedangkan korban adalah siswa magang.
Pihaknya juga mengecam penyelesaian damai antara terduga pelaku dan korban dalam kasus ini.
"KPAI mengingatkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak ada celah hukumnya untuk perdamaian," kata Dian Sasmita.
Ia menegaskan bahwa setiap kasus kekerasan anak adalah delik murni, sehingga dapat langsung diproses oleh penegak hukum tanpa memerlukan pengaduan.
"Sehingga, ada atau tiada aduan, kasus ini harus tetap ditangani dengan profesional oleh polisi," katanya.
Baca juga: Menteri Arifah apresiasi keberanian korban kekerasan seksual NTT lapor
Baca juga: Menteri Arifah kecam kekerasan seksual libatkan pejabat daerah di NTT
Sebelumnya, AK, pejabat eselon II di Pemprov NTT diduga terlibat kekerasan seksual terhadap siswi magang (16) di NTT.
Kasus tersebut selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan pada 12 November 2026.
Selain itu, pihak keluarga korban juga telah mencabut surat laporan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Provinsi NTT.





