Grid.ID - Indonesia kini tengah ramai petisi desak ijazah anggota DPR dibuka. Ternyata ini syarat mudah jadi wakil rakyat. Tak harus seorang sarjana?
Petisi yang diinisiasi oleh Farida Octavia melalui platform Change.org, berisi tuntutan agar latar belakang pendidikan beserta ijazah seluruh anggota DPR dipublikasikan kepada masyarakat, telah memperoleh lebih dari 21.000 dukungan.
Hingga Selasa (17/11/2026) pukul 10.40 WIB, jumlah tanda tangan yang berhasil diverifikasi tercatat sebanyak 21.477. Selain itu, petisi tersebut telah dibagikan sebanyak 26.035 kali.
Isi Petisi
Dalam petisi tersebut, terdapat tiga poin tuntutan yang meminta seluruh anggota DPR RI membuka dokumen ijazah dan rekam jejak pendidikan mereka kepada publik.
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah meminta pimpinan DPR RI menetapkan kewajiban keterbukaan informasi secara menyeluruh, terutama terkait riwayat pendidikan dan dokumen ijazah setiap anggota Dewan.
"Mulai dari tingkat sekolah menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik," tulis pembuat petisi, dikutip dari Kompas.com.
Poin tuntutan kedua menyasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI serta kementerian terkait. Kedua pihak tersebut diminta memfasilitasi pemeriksaan atau verifikasi ulang terhadap keaslian ijazah seluruh anggota legislatif yang masih menjabat. Proses pemeriksaan itu diharapkan berlangsung secara terbuka, transparan, dan independen.
"Serta membuka hasilnya untuk diakses oleh masyarakat luas," tulis Farida.
Poin tuntutan terakhir meminta seluruh anggota DPR RI secara sukarela memublikasikan ijazah mereka sebagai bentuk pembuktian integritas sekaligus upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tuntutan tersebut dilatarbelakangi oleh posisi anggota Dewan sebagai wakil rakyat yang mengemban amanat konstitusi serta memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara.
Dalam petisi itu, integritas, kredibilitas, dan latar belakang pendidikan anggota DPR dianggap sebagai aspek penting yang harus dapat diketahui masyarakat secara terbuka. Farida turut menyoroti kondisi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif yang dinilainya tengah berada dalam situasi krusial.
Baca Juga: Profil Bambang Soesatyo, Calon Besan Melly Goeslaw yang Pernah Jadi Ketua DPR RI, ini Sepak Terjangnya
"Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah," katanya.
Menurut dia, transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka.
"Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan," tulis Farida.
Lalu bagaimana syarat menjadi anggota dewan?
Melansir dari TribunManado.co.id, jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sering kali dianggap sebagai posisi yang memiliki prestise tersendiri. Hal ini tidak terlepas dari peran penting anggota DPR dalam merancang dan membahas undang-undang, sekaligus turut menentukan arah kebijakan pemerintahan negara.
Karena itu, tidak sedikit orang yang bercita-cita menjadi wakil rakyat dan menduduki kursi parlemen. Keinginan tersebut datang dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan daerah, hingga masyarakat umum.
Meski demikian, masih banyak anggapan bahwa seseorang harus mempunyai pendidikan tinggi atau pengalaman panjang di dunia politik agar bisa menjadi anggota DPR. Padahal, persyaratan resmi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif tidak sesulit yang selama ini dibayangkan sebagian orang.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, lulusan SMA atau sederajat sudah memenuhi persyaratan pendidikan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, dengan ketentuan mampu membaca dan menulis.
Persyaratan Menjadi Anggota DPR
Aturan mengenai persyaratan calon anggota DPR tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Regulasi tersebut memuat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap calon legislatif, di antaranya berkaitan dengan usia minimum, tingkat pendidikan, serta rekam jejak hukum sebelum resmi mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR.
Berikut syarat menjadi anggota DPR:
Baca Juga: Profil Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR RI yang Akan Sahkan RUU Perampasan Aset, Siap Mundur Jika Ingkar Janji
- Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebihBertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia
- Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
- Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
- Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
- Terdaftar sebagai pemilih
- Bersedia bekerja penuh waktu
- Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
- Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
Baca Juga: Judi Sepak Bola 2026 FIFA World Cup Jadi Sorotan, DPR dan Kapolri Ingatkan Konsekuensi Hukum
- Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu
- Dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan
- Dicalonkan hanya di satu daerah pemilihan.
Selain syarat-syarat tersebut, calon anggota DPR juga wajib melengkapi ketentuan administratif berupa:
- Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia
- Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah
- Surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara lima (5) tahun atau lebih, atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika
- Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih
- Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup
- Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup
Baca Juga: Angelina Sondakh Tak Akur dengan Aaliyah Massaid? Sang Mantan Anggota DPR Buka Suara
- Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
- Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu
- Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh satu partai politik untuk satu lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup
- Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada satu daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup. (*)
Artikel Asli




