TKD dan Kemandirian Fiskal: Pentingnya Inovasi PAD Kota Makassar yang Kreatif dan Humanis

harianfajar
12 jam lalu
Cover Berita

Oleh: Arief Wicaksono
Pusat Studi Desentralisasi dan Kerja Sama Global Universitas Bosowa

Dinamika kebijakan fiskal nasional, khususnya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), memberikan pesan penting bagi pemerintah daerah, yaitu ketahanan pembangunan tidak dapat terus-menerus bertumpu pada kemampuan pemerintah pusat dalam menyediakan dukungan anggaran. Isu yang diangkat di Harian Fajar hari ini (18/11/2026) menjadi pengingat kita semua bahwa hubungan fiskal pusat dan daerah bukan sekadar persoalan distribusi anggaran, tetapi juga menyangkut ruang kebijakan, kapasitas pemerintah daerah, dan keberlanjutan pelayanan publik.

Bagi Pemerintah Kota Makassar, situasi ini perlu direspons secara strategis. Penyesuaian TKD tidak semestinya diterjemahkan hanya sebagai kewajiban melakukan penghematan belanja, tetapi juga harus menjadi momentum untuk mempercepat transformasi pengelolaan pendapatan daerah. Kota Makassar perlu semakin serius membangun kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi ekonomi perkotaan yang selama ini belum sepenuhnya teridentifikasi, terintegrasi, dan dikonversi menjadi penerimaan daerah.

Dalam konteks tersebut, saya pikir penting untuk memberikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar atas kinerja peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama beberapa tahun terakhir, terutama pada tahun pertama pemerintahan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Data menunjukkan bahwa PAD Kota Makassar pada 2024 berada di kisaran Rp1,6 triliun. Pada akhir 2025, tahun pertama pemerintahan Munafri-Aliyah, penerimaan PAD berhasil mencapai Rp1.979.548.619.000 atau sekitar Rp1,98 triliun. Artinya, terdapat peningkatan sekitar Rp380 miliar atau 23,7 persen dibandingkan capaian 2024 berdasarkan angka pembulatan tersebut. Bahkan, realisasi sementara itu telah melampaui target Rp1,8 triliun, yaitu sekitar Rp179,5 miliar.

Capaian tersebut patut diapresiasi sebagai rekor tertinggi PAD Kota Makassar pada saat dilaporkan. Keberhasilan ini tentu bukan semata-mata hasil kerja satu institusi, melainkan buah dari kesinambungan kebijakan fiskal, dukungan kepemimpinan daerah, kerja keras jajaran Bapenda, kolaborasi seluruh OPD pemungut pendapatan, serta meningkatnya kontribusi dan kepatuhan masyarakat maupun pelaku usaha.

Pencapaian tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Makassar memiliki kapasitas ekonomi dan potensi fiskal yang terus berkembang. Tantangan berikutnya adalah memastikan momentum peningkatan ini tidak berhenti pada pencapaian target tahunan, melainkan menjadi fondasi bagi transformasi kemandirian fiskal daerah.

Dalam situasi fiskal nasional yang semakin dinamis, Bapenda memiliki posisi yang sangat strategis. Perannya tidak cukup hanya sebagai institusi yang mengadministrasikan pajak dan mengejar target penerimaan tahunan. Bapenda perlu berkembang menjadi institusi penggerak inovasi fiskal daerah, yang mampu membaca dinamika ekonomi, membangun ekosistem kepatuhan pajak, mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan baru yang sah, serta menciptakan hubungan yang lebih produktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Namun, peningkatan PAD harus memiliki batas etis yang jelas, jangan sampai upaya memperbesar penerimaan justru memperberat kehidupan masyarakat dan menurunkan daya saing ekonomi kota. Strategi peningkatan PAD harus bergerak dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penagihan menuju pendekatan yang berorientasi pada perluasan basis ekonomi, peningkatan kepatuhan sukarela, dan optimalisasi potensi yang belum tergarap.

Pertama, Bapenda perlu terus memperkuat pemetaan potensi pajak berbasis data dan teknologi (digitalisasi). Kota Makassar memiliki aktivitas ekonomi yang sangat dinamis, mulai dari perdagangan, jasa, kuliner, perhotelan, pusat perbelanjaan, properti, transportasi, hingga ekonomi kreatif dan digital. Seluruh aktivitas tersebut perlu dipetakan melalui integrasi data lintas perangkat daerah, data perizinan, serta informasi aktivitas ekonomi yang relevan. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui kesenjangan antara potensi ekonomi dan realisasi penerimaan pajak secara lebih akurat.

Kedua, digitalisasi perpajakan daerah harus bergerak melampaui hanya sekadar menyediakan kanal pembayaran elektronik. Digitalisasi perlu membangun sistem pengawasan transaksi yang transparan, integrasi basis data wajib pajak, pemutakhiran objek pajak, serta sistem analisis untuk mendeteksi potensi kebocoran penerimaan. Pengalaman implementasi ETPD dan inovasi pelayanan pajak digital seperti PAKINTA dapat menjadi fondasi untuk mengembangkan ekosistem fiskal digital yang semakin terintegrasi. Teknologi harus menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola, bukan sekadar memindahkan proses pembayaran manual ke aplikasi digital.

Ketiga, Bapenda perlu mengembangkan pendekatan ekstensifikasi yang lebih kreatif dan humanis. Masih terdapat kemungkinan bahwa potensi penerimaan daerah belum optimal bukan karena masyarakat tidak mau membayar pajak, melainkan karena kurangnya informasi, administrasi yang rumit, keterbatasan akses pembayaran, atau belum tumbuhnya kepercayaan terhadap penggunaan uang pajak. Oleh karena itu, pendekatan edukasi, pendampingan, kemudahan pelayanan, dan insentif kepatuhan perlu diperkuat. Wajib pajak yang patuh dapat diberikan apresiasi, sementara pelaku UMKM perlu memperoleh pendampingan agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan tanpa kehilangan kemampuan untuk tumbuh.

Keempat, optimalisasi PAD harus memperhatikan sumber-sumber penerimaan di luar pendekatan pajak langsung kepada masyarakat. Pemerintah Kota Makassar dapat mengembangkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, memperkuat kontribusi BUMD, membangun kemitraan pemanfaatan ruang dan fasilitas publik sesuai ketentuan, serta mengembangkan skema kerja sama dengan sektor swasta. Strategi ini penting karena peningkatan PAD tidak harus selalu berarti menambah beban pajak rumah tangga atau menaikkan tarif bagi pelaku usaha.

Kelima, pengelolaan pajak dan retribusi perlu dibangun melalui kolaborasi. Bapenda tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kerja bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, pengelola pasar, kecamatan, kelurahan, perbankan, serta komunitas pelaku usaha. Kolaborasi tersebut dapat menghasilkan basis data ekonomi yang lebih akurat, memperluas akses pembayaran, sekaligus mendorong tumbuhnya kepatuhan melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Sejatinya, peningkatan PAD harus dikembalikan pada tujuan utama keuangan daerah, yaitu membiayai pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat akan lebih mudah menerima kewajiban pajak apabila mereka dapat melihat hubungan yang nyata antara kontribusi yang diberikan dan kualitas pelayanan yang diterima. Pajak harus dipahami sebagai kontribusi bersama untuk membangun kota, bukan sekadar kewajiban administratif kepada pemerintah.

Karena itu, Pemerintah Kota Makassar perlu membangun paradigma baru dalam pengelolaan pendapatan daerah: dari mengejar penerimaan menuju menciptakan nilai ekonomi; dari memperbanyak penagihan menuju memperluas kepatuhan; dari bekerja secara sektoral menuju membangun ekosistem fiskal; serta dari pendekatan birokratis menuju pelayanan yang transparan, mudah, dan humanis.

Capaian PAD hampir Rp2 triliun pada 2025 merupakan modal optimisme sekaligus tanggung jawab untuk melangkah lebih jauh. Target PAD lebih dari Rp2,3 triliun pada 2026 sebagaimana disampaikan Bapenda menunjukkan besarnya ekspektasi terhadap kapasitas fiskal Makassar. Target tersebut perlu dicapai melalui perencanaan berbasis potensi, penguatan administrasi, dan inovasi.

Penyesuaian TKD memang dapat mempersempit ruang fiskal, tetapi sekaligus memberikan kesempatan bagi Makassar untuk mengevaluasi kembali strategi pembangunan dan kapasitas pendapatan daerahnya. Kemandirian fiskal bukan berarti daerah harus melepaskan diri dari dukungan pemerintah pusat, melainkan memiliki kemampuan lebih besar untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Tantangan ke depan bukan sekadar bagaimana mengumpulkan lebih banyak uang pajak, tetapi bagaimana membuat ekonomi kota tumbuh, basis penerimaan semakin luas, kepatuhan semakin tinggi, dan masyarakat semakin percaya bahwa setiap rupiah yang mereka bayarkan kembali kepada publik dalam bentuk manfaat pembangunan.

Dengan fondasi capaian yang telah dibangun, Kota Makassar layak mendapatkan apresiasi sekaligus dukungan untuk terus berinovasi. Kini saatnya memperkuat transformasi dari sekadar pengelola penerimaan menjadi penggerak kemandirian fiskal daerah. Sebab, PAD yang kuat bukan dibangun dengan membebani masyarakat, melainkan dengan mengembangkan potensi ekonomi kota, memperluas partisipasi, dan memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan warganya. (*)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Momen Trump Puji Prabowo, Apresiasi Kepemimpinan-Kerja Sama Indonesia
• 17 jam laluidxchannel.com
thumb
GARIS POETIH 2027 Akan Hadirkan 19 Desainer dan Acara Lainnya
• 4 jam lalubeautynesia.id
thumb
[FULL] Roy Suryo-Refly usai Dengar Kesaksian KPU-Kecewa Rismon Tak Hadir Sidang Kasus Ijazah Jokowi
• 7 jam lalukompas.tv
thumb
DPR Minta Batasan Penyadapan Diperjelas, Tak Boleh Hanya Dasar Kecurigaan
• 5 jam laluidxchannel.com
thumb
Politik kemarin, Prajurit diminta hadir dan Dasco respons isu cawapres
• 18 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.