Menonton Synchronize Fest 2026 di Gambir Expo, Jakarta Pusat, pertengahan Oktober 2026, rasanya lebih dari sekadar menikmati pertunjukan musik. Malam itu, Barasuara membawa penonton berhadapan dengan persoalan yang terus berulang di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan penderitaan orang-orang di sekitarnya.
Salah satu panggung di Gambir Expo, Kemayoran, berubah suasana. Api menyala dan menjilat-jilat di layar besar. Bara beterbangan dan efek asap di panggung konser membentuk lanskap kebakaran yang seolah membawa penonton ke tengah hutan dan lahan yang dilalap api.
Visual itu mengiringi penampilan Barasuara. Grup musik yang dibentuk pada 2012 ini tidak sekadar mengajak penonton bernyanyi. Barasuara turut menyampaikan suara bara solidaritas bagi masyarakat di Kalimantan dan Sumatera yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Aksi panggung dibuka dengan sejumlah tulisan di layar LED. Beberapa tulisan itu, antara lain “Sumatera”, “Kalimantan”, “terbakar”, “dibakar”, hingga “Bencana atau Rencana?”. Tulisan-tulisan itu muncul dengan warna merah dan latar kobaran api serta suara menyerupai api yang menjilat-jilat.
“Selamat malam untuk rakyat Indonesia yang hak untuk bernapasnya direbut oleh negaranya sendiri. Perkenalkan kami Barasuara yang turut sesak napas juga walaupun tidak separah saudara-saudara kita di Kalimantan dan Sumatera,” kata vokalis Barasuara, Iga Massardi, menyapa penonton.
Barasuara mengubah penggalan lirik lagu ”Etalase” dari “punya orang tua berkuasa, merasa bebas menganiaya” menjadi “punya hutan rimba belantara, dibakar bebas yang berkuasa”.
Di sela-sela penampilan Barasuara, Iga mengajak penonton mendoakan masyarakat di Kalimantan dan Sumatera. Selain berharap api segera padam dan asap menghilang, vokalis penggemar baju batik itu juga berharap para pelaku pembakaran hutan segera diadili.
Barasuara menutup penampilannya dengan lagu berjudul “Etalase”. “Kita adalah pameran dari ribuan kegagalan, etalase kepalsuan tanpa jiwa dan kebahagiaan….,” begitu sepenggal lirik lagu “Etalase” yang mencerminkan kritik sosial atas realitas kehidupan.
Di bagian akhir lagu ini, Barasuara mengubah penggalan liriknya, dari “punya orang tua berkuasa, merasa bebas menganiaya” menjadi “punya hutan rimba belantara, dibakar bebas yang berkuasa”.
Penampilan Barasuara merupakan bagian dari pesan besar yang dibawa Synchronize Fest 2026. Sejak pertama digelar pada 2016, perhelatan musik ini dirancang sebagai sebuah pergerakan dengan slogan “It’s Not Just a Festival, It’s a Movement”.
Pergerakan itu mencapai titik didih pada penyelenggaraan ke-11, 16-18 Oktober 2026, di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta. Karhutla dan salah kelola kebijakan negara menjadi sorotan 119 penampil dan puluhan ribu pengunjung.
Aksi panggung Barasuara membangkitkan kembali memori konser “Menanti Arah” mendiang Glenn Fredly sebelas tahun lalu. Kala itu, di Istora Senayan, Jakarta, pada 17 Oktober 2015, Glenn juga menyuarakan penderitaan masyarakat di Sumatera dan Kalimantan akibat bencana asap. Ini menunjukkan bahwa karhutla beserta kabut asapnya bak lagu lama yang selalu diputar kembali.
Dalam konser perayaan 20 tahun perjalanan kariernya itu, Glenn menampilkan berbagai persoalan Indonesia melalui tayangan di layar panggung. Dia juga mengajak penonton mendoakan warga yang kesulitan bernapas akibat asap karhutla.
Saat itu, hanya ada satu lampu sorot yang mengarah langsung ke Glenn di tengah panggung. Sementara di sekeliling panggung, ribuan penonton mengangkat tangan sambil menyalakan flashlight ponsel dan mengalunkan lagu “Kasih Putih” bersama Glen.
Glen sempat terdiam, menahan tangis. Lalu, ia melanjutkan kembali lantunan “Kasih Putih”, “….kucurahkan isi jiwaku, hanyutkan daku dalam air itu, kau bawa s'lamanya diriku jiwaku….”.
Di panggung ASEAN, “lagu lama” karhutla dan kabut asap lintas batas kembali melantun. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 yang digelar di Manila, Filipina, pada 15-18 November 2026, kabut asap lintas batas juga menjadi topik bahasan para pemimpin negara-negara di Asia Tenggara.
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyinggung kabut asap lintas yang disebabkan karhutla di Indonesia dalam salah satu sesi pleno KTT tersebut pada 15 November 2026. Dalam forum yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf.
Satgas tersebut mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada semua perusahaan. Membakar lahan dan hutan bukanlah cara yang tepat untuk membersihkan hutan demi membuka lahan baru.
Wong menyatakan, Singapura dan Indonesia telah membentuk satuan tugas (satgas) gabungan yang menyelidiki penyebab karhutla pada Oktober 2026. Satgas tersebut akan menyelidiki dan mengejar perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas karhutla yang menjadi penyebab bencana asap lintas batas.
Gugus tugas tersebut seharusnya tidak hanya menjadi wadah bilateral, tetapi juga bisa menjadi wadah regional ASEAN. Hal itu mengingat karhutla bisa terjadi di negara mana pun di kawasan Asia Tenggara.
Menurut Wong, satgas tersebut mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada semua perusahaan. Membakar lahan dan hutan bukanlah cara yang tepat untuk membersihkan hutan demi membuka lahan baru.
“Jika ada yang tertangkap melakukan hal ini di seluruh ASEAN, kami akan berbagi informasi, mengambil tindakan, dan meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan tersebut. Saya pikir itu adalah sesuatu yang harus kita upayakan sebagai bagian dari ASEAN,” ujarnya (Channel NewsAsia/CNA, 15/11/2026).
Wong juga menyebut ASEAN telah memiliki mekanisme penanganan asap lintas batas, yakni Pusat Koordinasi Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas ASEAN (ACC-THPC). Ia berharap ACC-THPC itu diperkuat. Selain memadamkan kebakaran, ASEAN juga harus berupaya mencegah terulangnya kejadian serupa.
ACC-THPC berada di Jakarta. ASEAN membentuk lembaga itu untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antarnegara anggota dalam mencegah, memitigasi, serta memantau dampak karhutla dan pencemaran asap lintas batas.
Lembaga itu dibentuk berdasarkan amanat Perjanjian ASEAN tentang Polusi Kabut Asap Lintas Batas (AATHP) yang diteken negara-negara anggota ASEAN pada 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia. Perjanjian tersebut merupakan respons ASEAN terhadap pembukaan lahan di Sumatera dan Kalimantan dengan cara pembakaran pada akhir dekade 1990-an.
Kala itu, citra satelit menunjukkan titik api di beberapa lokasi di Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Malaya dan beberapa tempat lain. Malaysia dan Singapura, serta beberapa wilayah di Thailand dan Brunei Darussalam, terkena dampaknya.
Dalam pleno KTT itu, Wong memuji Presiden RI Prabowo Subianto atas upayanya menyelidiki penyebab kebakaran dan meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan yang lalai. Singapura juga menempuh upaya sama. Bahkan, pada awal November 2026, Pemerintah Singapura telah mengubah Undang-Undang Pencemaran Asap Lintas Batas untuk memperkuat tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang memicu karhutla.
Tak hanya Singapura, Malaysia juga mengangkat persoalan kabut asap lintas batas. Malaysia meletakkan isu itu dalam konteks yang lebih luas, yakni upaya ASEAN menjaga sumber daya keanekaragaman hayati dari berbagai upaya eksploitasi.
Anwar Ibrahim mengatakan, setiap negara anggota ASEAN memiliki tanggung jawab kolektif untuk memperkuat tata kelola dan memastikan sumber daya keanekaragaman hayati dimanfaatkan secara berkelanjutan dan adil. Setiap negara anggota ASEAN juga harus melindunginya dari eksploitasi dan penyalahgunaan oleh pihak luar.
"Melindungi keanekaragaman hayati ASEAN bukan sekadar keharusan di bidang lingkungan, tetapi juga merupakan masalah kedaulatan kawasan," ujarnya.
Anwar juga mengungkap, Malaysia telah mengusulkan sejumlah inisiatif penanganan kabut asap lintas batas melalui Komite Pengarah Menteri Subregional (MSC) untuk Polusi Kabut Asap Lintas Batas ASEAN. Inisiatif itu berupa Diplomasi Sains dan Dana Penanganan Kabut Asap Berkelanjutan.
“Melalui inisiatif itu, kami ingin meningkatkan kolaborasi ilmiah, mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti, serta menjamin pendanaan berkelanjutan bagi implementasi AATHP,” ungkapnya.
MSC untuk Polusi Kabut Asap Lintas Batas ASEAN dibentuk dalam pertemuan para menteri lingkungan hidup ASEAN di Pekanbaru, Riau, pada 13 Oktober 2006. Saat ini, anggota MSC terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Timor Leste.
Presiden Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia atas dampak asap karhutla yang turut dirasakan rakyat Singapura dan Malaysia. Prabowo meyakinkan bahwa Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya terbaik untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
"Saya ingin meminta maaf kepada negara-negara tetangga saya, Malaysia dan Singapura, terkait kebakaran hutan besar yang kami alami, yang membutuhkan waktu hampir empat bulan untuk dikendalikan. Kabut asap menyebar ke Malaysia dan Singapura. Itu bukan kesalahan kami, tetapi sekali lagi, kami menyampaikan permintaan maaf kami," katanya.
Dua hari sebelum KTT ASEAN 2026 dihelat, yakni pada 13 November 2026, Greenpeace menyampaikan laporan terbaru tentang karhutla dan kabut asap bertajuk ”Days Full of Haze”. Bahkan, Greenpeace Indonesia dan Greenpeace Malaysia meminta ASEAN bersikap tegas atas karhutla di Indonesia dan kabut asap lintas batas.
Dalam laporan analisnya, Greenpeace menunjukkan 17.390 titik sumber kabut asap di seluruh Indonesia pada periode 8 Agustus-31 Oktober 2026. Dari jumlah itu, sebanyak 1.776 titik sumber kabut asap terdeteksi di dalam 46 konsesi kelapa sawit dan 2.586 titik di dalam 28 konsesi kayu pulp. Lebih dari 40 perusahaan kayu pulp dan kelapa sawit yang memiliki hubungan dengan perusahaan Singapura dan Malaysia ditemukan memiliki titik sumber kabut asap di dalam konsesi mereka.
Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik, mengatakan, kabut asap lintas batas adalah masalah lintas batas. Oleh karena itu, dibutuhkan pertanggungjawaban lintas batas.
Sama seperti sejumlah kejadian sebelumnya, kabut asap tahun ini telah merampas hak warga negara atas udara bersih. Kebakaran tersebut telah membahayakan upaya untuk melindungi alam di tengah krisis iklim dan keanekaragaman hayati
“Seiring meningkatnya tuntutan pertanggungjawaban atas kabut asap lintas batas, kami menyerukan kepada pemerintah Asia Tenggara untuk mengadopsi strategi baru di luar ‘cara ASEAN’,” ujarnya melalui siaran pers.
Clean Air Asia, organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan hidup kancah Asia, juga menyerukan keprihatinan yang sama pada 16 November 2026 di Manila. Bersama 15 organisasi masyarakat sipil lain dari sejumlah negara di Asia Tenggara, Clean Air Asia menyampaikan pernyataan tentang kabut asap lintas batas di tengah gelaran KTT ASEAN 2026.
Mereka menyebut udara bersih adalah hak asasi manusia yang diakui ASEAN dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN.Para Pemimpin ASEAN mengadopsinya dalam Deklarasi ASEAN tentang Hak atas Lingkungan yang Aman, Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan pada KTT ASEAN ke-47 pada 26 Oktober 2025.
ASEAN juga telah memiliki AATHP dan Peta Jalan Kedua untuk Kerja Sama ASEAN dalam Pengendalian Polusi Kabut Lintas Batas 2023–2030 yang mewajibkan ASEAN bebas kabut asap pada 2030. Peta jalan kedua tersebut lahir setelah gagal mewujudkan ASEAN bebas kabut asap pada 2020.
Mereka menilai, komitmen ASEAN telah ada. Yang dibutuhkan sekarang adalah implementasi penuhnya: pencegahan kebakaran lahan dan hutan yang efektif, koordinasi regional yang lebih kuat, dan komunikasi publik yang transparan tentang kualitas udara.
Untuk itu, mereka meminta para pemimpin ASEAN bertindak sekarang juga menantisipasi dan mengatasi karhutla dan kabut asap lintas batas. Mereka juga meminta ASEAN menetapkan target udara bersih regional dan membuka akses pendanaan udara bersih.




