Pemda Bisa Raup Rp1.000 T dari Obligasi Daerah, Ini Skemanya!

cnbcindonesia.com
11 jam lalu
Cover Berita
Foto: Sarasehan Nasional di Jakarta pada 18-19 November 2026. (CNBC Indonesia/Dovana Hasiana)

Jakarta, CNBC Indonesia - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi menyerahkan naskah akademik tentang obligasi daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat. Harapannya, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tentang Obligasi Daerah pada 2027.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Melchias Markus Mekeng mengatakan obligasi daerah dengan outstanding sebesar Rp1.000 triliun bisa membantu proses percepatan pembangunan di daerah. Mekeng mengatakan daerah tidak mungkin bisa dibangun hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


Sebab, ruang fiskal APBN dianggap sudah tidak terlalu besar lagi. Sementara, pertumbuhan penduduk dan kebutuhan perekonomian makin besar. Sehingga, Fraksi Golkar MPR menilai harus ada sumber-sumber pembiayaan lainnya. Dia berharap landasan hukum obligasi daerah bisa segera disusun untuk menarik minat investor.

Baca: Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksanaan PFII, Termasuk Fasilitas Pajak

"Seperti yang kita lihat surat utang negara, sebelum tahun 2002 itu tidak laku. Namun setelah Undang-Undang Surat Utang Negara kita sahkan pada 2002, outstanding surat utang negara kita sekarang kurang lebih bisa mencapai Rp10.000 triliun," ujar Mekeng dalam Sarasehan Nasional, Rabu (18/11/2026).

"Kita bisa bayangkan kalau obligasi daerah ini kita terbitkan dengan Undang-Undang Obligasi Daerah, kalau daerah bisa mendapatkan Rp1.000 triliun saja, saya rasa ini sudah bisa sangat membantu untuk proses percepatan pembangunan di Republik Indonesia, khususnya di daerah," tambahnya.

Dia mengatakan penerbitan obligasi daerah ini akan berbasis pada proyek yang dibangun di daerah. Dalam hal ini, proyek-proyek tersebut harus menghasilkan keuntungan sehingga pemerintah daerah bisa membayar obligasi yang diterbitkan. Adapun, proyek-proyek yang dimaksud bisa berupa rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, pengelolaan air (water management), hingga pengelolaan sampah (waste management).

Mekeng menekankan obligasi daerah berbeda dengan pinjaman yang diberikan oleh pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang langsung memotong Dana Alokasi Umum (DAU). Sebab, penerbitan obligasi daerah ini basisnya adalah proyek yang akan dibangun oleh daerah. Proyek tersebut juga harus bisa menghasilkan keuntungan untuk membayar obligasi tersebut. Sehingga, penerbitan obligasi daerah ini dinilai tidak akan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca: Ketua Komisi XII DPR Kritik Keras SKK Migas Gara-gara Cost Recovery

AS-Jepang Sudah Terbitkan

Dalam kesempatan itu, Mekeng mengatakan penerbitan obligasi daerah sudah dilakukan oleh banyak negara. Obligasi daerah atau yang dikenal sebagai municipal bond telah diterbitkan oleh Amerika Serikat; Jepang; China; bahkan Afrika. Dia juga mendapatkan informasi bahwa Vietnam belum lama ini menerbitkan obligasi daerah yang mencapai US$1 miliar.

"Di dunia, dari 18 negara yang sudah menerbitkan obligasi daerah, yang macet hanya 0,1%. Jadi sangat kecil obligasi daerah itu macet karena dia langsung cantolannya kepada proyek. Daerah sekarang boleh dibilang sudah teriak-teriak, transfer ke daerah sangat kecil, dan mereka butuh alternatif pembiayaan," ujarnya.


(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Adu Kencang Ekonomi ASEAN, Vietnam Nyaris 10%, RI Nomor Berapa?

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Nations League 2026/2027: Negara yang Lolos 8 Besar, Promosi, Play-off, dan Degradasi
• 16 jam laluharianfajar
thumb
KPK Ungkap Tiga Modus Korupsi Dana Bencana BNPB, dari Pinjam Bendera hingga Markup Proyek
• 17 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Menyusuri Meksiko, Rombongan Migran Berbagai Negara Menuju AS
• 1 jam laludetik.com
thumb
Bursa Cawapres, Yusril Dinilai Bisa Bantu Prabowo Perkuat Supremasi Hukum
• 2 jam laluokezone.com
thumb
Hujan Lebat dan Angin Kencang Terjang Lampung, 487 Rumah Rusak
• 2 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.