JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengecam penembakan terhadap warga sipil di Kabupaten Pidie, Aceh, yang menewaskan satu orang saat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 4 November 2026 lalu.
Pigai menyatakan Kementerian HAM akan mengawal penanganan kasus tersebut. Kementerian HAM disebutnya akan memastikan pemenuhan hak korban.
Saat menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026), Pigai menekankan kasus di Pidie perlu disikapi serius karena terkait proses perdamaian di Aceh.
"Kementerian HAM sudah mengecam secara tegas karena itu tidak hanya sekeadar hubungan antara aparat dengan warga masyarakat, tetapi akan mengganggu proses integrasi perdamaian yang sudah terbangun lama," kata Pigai.
Baca Juga: Kadispenad Pastikan Proses Hukum Penembakan Letda Jihad Dilakukan Transparan
Natalius Pigai menambahkan, berdasarkan pantauan tim Kementerian HAM, sebanyak tujuh warga mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Abdullah Syafi'i.
Tiga korban luka bernama Meutia, Darul Kamal, dan Martunis disebut masih menjalani rawat inap secara intensif.
Pigai menyatakan penembakan terhadap warga sipil di Pidie menunjukkan pengerahan kekuatan secara berlebihan. Menteri HAM pun menuntut agar para pelaku diproses hukum.
"Para pelaku harus bisa dihukum di dalam perdailan karena itu kami temukan excessive use of pewer, penggunaan kekuatan secara berlebihan menghadapi masyarakat kecil," kata Pigai.
Komnas HAMSebelumnya, Komnas HAM menyatakan peristiwa di Pidie berawal pengibaran bendera Bulan Bintang di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, 4 November 2026 sekitar pukul 16.00 WIB.
Sekelompok personel TNI kemudian mendatangi lokasi untuk menurunkan bendera. Aksi personel TNI itu menuai penolakan dari warga.
Situasi berkembang menjadi kericuhan dengan aksi pemukulan serta penembakan yang menyasar warga sipil.
"Dari peristiwa tersebut, satu orang warga meninggal dunia karena tertembak dan sejumlah warga serta personal TNI mengalami luka-luka," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangan tertulis pada 6 November 2026.
Sementara itu, TNI AD mengeklaim personelnya tidak menggunakan peluru tajam dalam peristiwa penurunan bendera Bulan Bintang di Pidie.
Pihak TNI menyebut personel di lapangan mengedepankan pendekatan persuasif. Ketika terdapat penolakan dari warga, personel TNI kemudian melakukan upaya pembubaran.
"Namun, karena massa terus melakukan tindakan anarkis dan keselamatan personel terancam, dilakukan tindakan pengamanan secara bertahap dengan mengeluarkan tembakan peringatan menggunakan munisi hampa, kemudian munisi karet," demikian pernyataan TNI AD dikutip Antara, 5 November 2026.
Baca Juga: Update Kasus BNPB, KPK Sebut TNI Sudah Lakukan Pemeriksaan terhadap Prajurit Aktif
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- penembakan pidie
- menteri ham
- natalius pigai
- penembakan warga sipil
- tni tembak warga pidie
- benedera bulan bintang





