Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan penyelesaian pembahasan tersebut dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
“Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” kata Habiburokhman.
Ia menjelaskan, Panja membahas RUU tersebut berdasarkan penugasan pimpinan DPR RI dan Komisi III DPR.
Dalam prosesnya, Panja membahas naskah RUU melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Total terdapat 397 DIM yang dibahas bersama pemerintah.
Dari jumlah tersebut, 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM berkaitan dengan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.
Habiburokhman mengatakan Panja juga menyerap masukan dari masyarakat dan para ahli selama proses pembahasan.
“Bahwa di sela-sela pembahasan, Panja juga terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli. Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan. Alhasil, pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan,” tuturnya.
10 Poin Utama RUU Perampasan AsetHabiburokhman memaparkan sejumlah pokok pengaturan yang dibahas dalam RUU Perampasan Aset. Berikut 10 poin utamanya:
Prinsip dan asas hukum. Pengaturan perampasan aset mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
Ruang lingkup tindak pidana. RUU mengatur jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Cakupannya termasuk penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
Ancaman pidana bagi pelaku. RUU menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pembagian kewenangan. RUU mengatur pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Prosesnya mencakup penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
Perlindungan pihak ketiga. RUU mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
Pengembalian aset kepada korban. RUU mengatur upaya optimal untuk mengembalikan aset kepada korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat luas.
Pengelolaan aset. RUU mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam mengelola aset terkait tindak pidana secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Pengawasan independen. RUU mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen.
Pencegahan penyalahgunaan kewenangan. RUU memuat ketentuan untuk mencegah mekanisme perampasan aset disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
Pemanfaatan teknologi informasi. RUU mendorong penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan aset dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.





