Jakarta, VIVA - Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan hutan kota Universitas Indonesia (UI) dipastikan tidak akan dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan, pemerintah tidak memiliki rencana untuk mendirikan gedung sekolah di area tersebut.
Kepastian itu disampaikan setelah muncul pembahasan mengenai kemungkinan pemanfaatan hutan kota UI sebagai lokasi pembangunan fasilitas pendidikan.
Pemerintah kini masih mencari lahan alternatif bersama pemerintah daerah dan pihak terkait, dengan mengutamakan aset milik pemerintah. "Pleno itu melibatkan banyak pihak termasuk di dalamnya pemerintah daerah dan UI. Dalam hal ini saya sudah koordinasi dan saya pastikan terutama berbagai pihak yang bertanggung jawab, khususnya Menteri Sosial bahwa tidak ada rencana pembangunan Sekolah Rakyat di hutan kota UI," kata Cak Imin di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Cak Imin mengatakan, dirinya termasuk pihak yang paling tidak menyetujui apabila pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan dengan memanfaatkan kawasan hutan kota. Karena itu, dia memastikan tidak akan ada pembangunan gedung sekolah di area tersebut.
Menurut dia, pemerintah bersama pemerintah daerah dan pihak terkait masih membahas sejumlah pilihan lokasi untuk menampung para siswa. Salah satu fasilitas yang saat ini telah digunakan adalah gedung milik Kementerian Sosial di kawasan Cilandak, Pondok Indah.
"Sementara yang sudah kita gunakan kan lokasi gedung Kementerian Sosial di Cilandak Pondok Indah, di situ sudah terbangun dan sudah digunakan," katanya.
Dia menjelaskan pemerintah daerah telah menawarkan sejumlah alternatif lahan. Pemerintah akan mengutamakan penggunaan tanah milik pemerintah agar pembangunan dapat dilakukan tanpa mengorbankan kawasan hijau.
"Kita ingin kalau dibangun pun betul-betul tidak mengganggu hutan kota. Mari kita jaga lingkungan kita, mari kita pelihara hutan kita, mari kita sehatkan lingkungan kita," jelas Cak Imin.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mengajukan dua lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Usulan tersebut disampaikan setelah dirinya bertemu dengan Menteri Sosial.
"Hal yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi, satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur," kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/11/2026).





