JAKARTA, DISWAY.ID – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selangkah lagi menjadi undang-undang.
Komisi III DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI guna menjalani pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan akhir.
Persetujuan tersebut diambil dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan pemerintah yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
BACA JUGA:RUU Perampasan Aset Tak Sasar Kejahatan Pajak, DPR Batasi Hanya 6 Tindak Pidana Lainnya
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, selaku pimpinan rapat meminta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah agar RUU tersebut dapat dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat II.
"Apakah naskah rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?" kata Dasco sebelum mengetuk palu.
"Setuju," jawab para anggota Komisi III DPR RI yang hadir.
BACA JUGA:Habiburokhman Tegaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset Tak Digelar di Hotel, DPR Pilih Lembur!
Ketukan palu kemudian menandai persetujuan pembicaraan tingkat I terhadap RUU tersebut.
Untuk mempertegas kesepakatan secara administratif, pimpinan rapat meminta perwakilan fraksi-fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU Perampasan Aset.
Perwakilan yang diminta membubuhkan tanda tangan antara lain anggota dari masing-masing fraksi, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta staf ahli bidang politik dan hukum kementerian/pemerintah dan aparatur negara.
BACA JUGA:Komisi III DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset, Target Disahkan 15 Desember
"Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta wakil dari fraksi-fraksi, perwakilan pemerintah, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan staf ahli bidang politik dan hukum kementerian/pemerintah dan aparatur negara sebagai perwakilan pemerintah menandatangani naskah rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," ujar Dasco.
Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset kini tinggal menunggu pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI sebelum dapat disahkan menjadi undang-undang.





