Komisi III DPR RI membawa RUU itu untuk disahkan menjadi UU di Rapat Paripurna pada hari ini, Rabu (18/11/2026).
IDXChannel - Komisi III DPR RI telah rampung membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Sedianya, Komisi III DPR RI akan membawa RUU itu untuk disahkan menjadi UU di Rapat Paripurna.
Ketua Komisi III DPR RI yang juga menjadi Ketua Panja RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Habiburokhman melaporkan, pihaknya telah membahas ratusan daftar inventarisir masalah (DIM) dalam RUU itu.
"DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18," kata Habiburokhman saat Rapat Pleno Tingkat I RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Rabu (18/11/2026).
Habiburokhman mengatakan pihaknya terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli. Hal ini dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan untuk mewujudkan RUU.
"Alhasil, pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," ucap Habiburokhman.
Adapun pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sebagai berikut:
1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.
3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pengaturan prosedur pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana yang dimulai dari penelusuran, pembuktian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap—dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.
6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan asetnya.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
(Febrina Ratna Iskana)





